Anies Berharap Kebijakan Penataan Tanah Abang Tak Dipolitisasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kebijakan penataan kawasan Tanah Abang tak dipolitisasi. Hal ini disampaikan Anies menanggapi demo sopir angkot Tanah Abang yang berlangsung beberapa kali.

"Intinya kami akan bicarakan baik-baik dan saya juga berharap semua pihak lihatlah ini sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan problem di tempat itu (Tanah Abang). Jadi, harapannya jangan dipolitisasi karena ini insya Allah untuk kebaikan semuanya," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil pembicaraan Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terkait hal ini. Pihaknya tak akan terburu-buru membuat keputusan dan aturan baru terkait penataan Tanah Abang.

Baca juga: Aksi Mogok Sopir Angkot Tanah Abang dan Berbagai Tuntutannya...

"Nanti kalau sudah ada payungnya (hukum) kami sampaikan. Tenang, tenang, tenang, santai dulu. Kami sekarang akan menghitung dulu kemudian dipastikan jumlahnya (angkot), di mana, kebutuhannya apa, jadi jangan buru-buru," katanya.

Sopir angkot Tanah Abang melalukan aksi mogok kerja pada Senin (29/1/2018). Aksi tersebut merupakan lanjutan aksi yang dilakukan para sopir angkot di Balai Kota, pekan lalu.

Mereka menuntut pembukaan kembali Jalan Jatibaru Raya. Menurut para sopir, penghasilan mereka merosot hingga 50 persen akibat penataan Tanah Abang.