Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Mau Dibilang Kumuh, Saya Lahir dan Nyaman Tinggal di Sini..."

Kompas.com - 14/02/2018, 15:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com  Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang hendak merelokasi warga RW 017 Penjaringan, Jakarta Utara, ke rumah susun mendapat respon beragam warga setempat.

Salah seorang pengurus RW 017 Penjaringan, Konedi, mengatakan, sejumlah warga bersedia direlokasi ke rusun.

Namun, mereka meminta sejumlah syarat yang mesti dipenuhi pemerintah apabila mereka direlokasi ke rusun.

Baca juga: Warga RW 017 Penjaringan Akan Dipindah ke Rusun Lewat Program CSR

Syarat-syarat tersebut adalah lokasi yang tidak terlalu jauh dari RW 017, ketersediaan lapak untuk warga berdagang, serta terjaminnya hak warga tinggal di rusun tersebut.

"Kalau pindah ke rusun, warga takut kehilangan mata pencahariannya. Makanya lokasi jangan terlalu jauh dari sini dan disediakan juga tempat warga berdagang," kata Konedi saat ditemui Kompas.com, Rabu (14/2/2018).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sejumlah warga RW 017 Penjaringan membuka lapak dagangannya di depan rumah mereka.

Baca juga: Tata Kampung Kumuh, Sandiaga Minta Bawahannya Berpikir Out of The Box

Dagangannya pun bermacam-macam, mulai dari toko kelontong, warung makan, hingga sayur-mayur.

"Warga di sini umumnya membuka warung untuk penghasilan tambahan. Suaminya bekerja di luar jadi tukang ojek, istrinya di rumah menjaga warung," kata Slamet, seorang pemilik warung kelontong.

Pernyataan Konedi diamini Khodijah, warga RW 017 Penjaringan. Ia bersedia direlokasi ke rusun apabila dapat meneruskan pekerjaannya sebagai pedagang.

Baca juga: Upaya Kota Bekasi Tata Kawasan Kumuh

"Kalau saya di rusun, tetapi tidak bisa berdagang repot. Saya dari dulu, kan, sudah berdagang, kalau enggak bisa berdagang saya yang enggak makan. Sekarang saja sudah susah," kata Khodijah.

Di samping itu, ia juga meminta para lansia dapat tinggal di lantai bawah rusun.

Warga lainnya, Fauzan mengkhawatirkan besaran iuran yang harus dibayarkan ketika menetap di rusun.

Baca juga: Kampung Rawa Bambu Bekasi yang Dulu Kumuh, Kini Penuh Warna

"Yang saya tahu, kan, kalau di rusun itu ada biaya sewa, biaya keamanan, dan biaya kebersihan. Kalau di sini, kan, enggak, itu yang bikin warga nyaman tinggal di sini," katanya.

Ihsan, warga lainnya, menolak pindah ke rusun karena merasa sudah nyaman dengan tempat tinggalnya kini.

"Saya sih inginnya di sini, jangan digusurlah. Kalau di sini suasananya hidup begitu, Mas, pagi sampai malam selalu ramai. Main-main sama tetangga juga lebih enak," ujar Ihsan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com