PT MRT Jakarta Sebut Kontraktor yang Bikin Pembayaran Terlambat

Kompas.com - 23/02/2018, 13:55 WIB
Direktur PT MRT Jakarta William Sabandar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/1/2018).Kompas.com/Sherly Puspita Direktur PT MRT Jakarta William Sabandar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar membantah adanya keterlambatan pembayaran kepada kontraktor yang menggarap proyek mass rapid transit (MRT) fase I Lebak Bulus-Bundaran HI. Menurut William, yang selama ini terjadi justru kontraktor yang lambat mengurus penagihan.

"Nah, sebenarnya keterlambatan itu terjadi di pihak kontraktornya. Mereka yang sulit memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi mereka," kata William kepada Kompas.com, Jumat (23/2/2018).

Menurut William, pihaknya telah melakukan percepatan pembayaran dengan membayar 70 persen dari yang ditagihkan, setelah itu baru melakukan audit. Padahal lazimnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit untuk tagihan terlebih dahulu.

"Kan usulan kontraktor harus kami periksa hati-hati juga. Namun kami tetap bayar 70 persen. Ini semua agar kegiatan di lapangan bisa terus berjalan," ujar William.


Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan ia diminta pemerintah Jepang untuk membantu memperlancar pembayaran proyek MRT yang tertunda. Hal itu disampaikan Sandiaga usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Kazuyuki Nakane, di  Tokyo, Jepang, Selasa lalu.

Baca juga : Sandiaga: Jepang Tagih Pembayaran Proyek MRT

Terkait penagihan itu, William mengaku tak paham alasan Menlu Jepang mengurus tagihan kontraktor swasta ke Sandiaga.

"Kontraktor-kontraktor itu adalah swasta Jepang. Nggak ngerti juga kenapa urusan seperti ini jadi urusan Menlu Jepang. Harusnya dia mendengar berbagai pihak, jangan hanya kontraktornya," kata dia.

Hingga Januari 2018, sudah Rp 7,1 triliun tagihan yang dibayar PT MRT Jakarta kepada kontraktor serta konsultan.

William mengatakan, tahun ini ia kembali menganggarkan Rp 3,6 triliun untuk membayar kontraktor.

"Kalau semua kerja sama baik, tidak ada alasan untuk lambat pembayaran," kata dia.

Para kontraktor yang mengerjakan fase I adalah:

Tokyu – Wijaya Karya Joint Operation (TWJO) untuk depo Lebak Bulus, Fatmawati, dan Cipete;

Obayashi – Shimizu – Jaya Konstruksi (OSJ) untuk Stasiun Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja;

Shimizu – Obayashi – Wijaya Karya – Jaya Konstruksi Joint Venture (SOWJ JV) untuk area transisi, Senayan Istora, Bendungan Hilir, dan Setiabudi;

Sumitomo – Mitsui – Hutama Karya Join Operation (SMCC – HK JO), Mitsui & Co. – Tokyo Engineering Corporation – Kobe Steel, Ltd – Inti Karya Persada Tehnik (Metro One Consortium) untuk sistem perkeretaapian dan pekerjaan rel;

Sumitomo Corporation untuk rolling stock.

Baca juga : Penjelasan PT MRT soal Pembayaran yang Ditagih Jepang kepada Sandi

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X