Penolakan Sopir Angkot Tanah Abang di Tengah Keuntungan OK Otrip

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengintegrasikan sejumlah transprotasi umum di Jakarta, salah satunya dengan mengajak para pemilik angkot bergabung dalam program OK Otrip.

Sejumlah keuntungan bisa didapatkan pemilik dan sopir angkot yang mau bergabung, seperti mendapat gaji setara UMP, yaitu Rp 3,6 juta.

Para sopir angkot juga tak perlu susah payah bekerja dari pagi hingga malam hari. Ini karena dalam penerapan OK Otrip, jam kerja telah diatur dan para sopir angkot tak perlu kejar setoran.

Para sopir hanya perlu mencapai target jarak tempuh 190 km per hari dan akan dibayar dengan tarif Rp 3.459 per kilometernya.

Sejumlah koperasi angkutan telah tertarik untuk menjajal program tersebut, seperti KWK dan Budi Luhur.

Baca juga : PT Transjakarta Belum Terima Rekomendasi Revisi Tarif OK Otrip

Dari uji coba OK Otrip yang telah dilakukan sejak Januari 2018, para sopir angkot yang ikut program tersebut merasa senang.

Selain karena gaji yang didapat lebih besar dibanding pendapatan mereka sebelumnya, para sopir tidak dibebani setoran.

"Dulu narik angkot S12 Lebak Bulus-Pasar Minggu, tetapi sekarang ikut Ok Otrip Lebak Bulus-Pondok Labu. Saya mau gabung karena ini, kan, program pemerintah, enggak dibebani setoran, enak," ucap Pagimin (52), sopir angkot trayek Lebak Bulus-Pondok Labu, Senin (19/2/2018).

Menolak syarat OK Otrip

Meski OK Otrip disebut memberikan keuntungan lebih, ada juga sopir yang merasa syarat untuk bergabung dalam program tersebut terlalu berat.

Pada Kamis (22/2/2018), puluhan sopir mikrolet M08 trayek Tanah Abang-Kota melakukan aksi mogok di kawasan Tanah Abang.

Para sopir menolak target jarak tempuh 190 km per hari yang harus dicapai para sopir. Para sopir beralasan, melihat kemacetan dan pendeknya rute M08, target tersebut mustahil tercapai. Dari hitungan mereka, jarak tempuh yang bisa dicapai di bawah 150 km per hari.

Para sopir juga mendapat informasi bahwa akan ada pembatasan mikrolet M08 yang bisa bergabung dalam OK Otrip, dari 200-an angkot yang beroperasi, mikrolet M08 yang dibutuhkan untuk program ini hanya 70-an unit.

Jika benar demikian, para sopir ini khawatir tidak bisa ikut OK Otrip kemudian kalah bersaing dengan mikrolet OK Otrip karena tarif yang ditawarkan jauh lebih murah.

"Katanya di sini hanya 70 unit yang ikut OK Otrip. Angkot yang di Tanah Abang ini ada 260-an, terus 190-nya mau dikemanakan? Terus katanya KTP DKI. Rata-rata teman-teman ini bukan KTP DKI, oke-lah sekarang diperbolehkan, tetapi kalau besok-besok," ujar Toto, salah satu sopir M08.

Solusi yang ditawarkan

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdes Aroufi mengatakan, setelah melakukan sejumlah kajian, pihaknya akan merekomendasikan agar PT Transjakarta menurunkan target jarak tempuh dari 190 km per hari menjadi 175 km per hari.

Meski begitu, Masdes mengatakan, ada juga sopir angkot yang menolak angka tersebut dengan alasan target tersebut tidak bisa tercapai.

Padahal, dari kajian yang pernah dilakukan, tidak tercapainya target karena para sopir kebanyakan "ngetem".

"Mereka hanya manfaatkan 60 persen waktu, 40 persen lagi dia ngaso atau pulang lebih awal. Nanti mereka akan ada dua sif,istirahat 1 jam. Nah dengan simulasi yang kemarin, mereka bisa mencapai 175 km per hari," ujar Masdes.

Dishub DKI juga berencana merekomendasikan agar tarif rupiah per kilometer yang direkomendasikan untuk dinaikan dari Rp 3.459 per km menjadi sekitar Rp 4.000an per km. Tarif tersebut dinilai tarif laik untuk para pemilik sopir angkot.

Terkait pembatasan jumlah armada OK Otrip, Masdes mengatakan bahwa langkah itu dilakukan untuk menghindari penumpukan di sejumlah rute.

Dishub DKI telah melakukan simulasi headway atau waktu berhenti dan keberangkatan angkutan OK Otrip, mulai dari lima menit, satu menit, hingga hitungan detik.

Hasilnya, untuk kebutuhan mikrolet M08 OK Otrip hanya 90an unit. Adapun sejumlah opsi bisa dilakukan untuk mencari solusi masalah tersebut, seperti memperpendek headway menjadi beberapa detik saja.

Meski akan menjadikan kebutuhan mikrolet M08 lebih banyak, penumpukan di sejumlah ruas jalan tetap akan terjadi.

Baca juga : Ingin Gaji Bulanan, Sopir Bajaj Qute Tertarik jika Ditawari OK Otrip

Opsi lainnya, dengan mengonversi angkot menjadi bus berukuran sedang. Opsi ini telah diberikan untuk pemilik angkot yang memiliki angkot lebih dari tiga.

Gambarannya, tiga angkot yang dimiliki dikonversi menjadi satu bus sedang dengan tarif rupiah per kilometer yang akan lebih besar.

Opsi lain ditawarkan para sopir mikrolet. Mereka meminta agar Dishub DKI membeli mikrolet mereka. Uangnya akan dibuat untuk membuka usaha.

Masdes mengatakan, pihaknya telah memikirkan tawaran tersebut. Kini, Dishub sedang menjajaki sejumlah perusahaan transportasi ternama untuk membeli mikrolet mereka dengan harga yang pantas.

Perusahaan transportasi yang membeli mikrolet itu akan diberikan kuota untuk menjadi operator bus transjakarta.

Namun, rekomendasi tersebut dikembalikan ke PT Transjakarta sebagai perusahaan yang akan menjalin kontrak dengan para pemilik sopir angkot.

"Mendekati Rp 4.000 per kilometer, tetapi simulasi kami yang menerapkan, PT Transjakarta yang sign kontrak. Kami hanya bantu simulasi yang menetapkan Transjakarta," ujar Masdes.

Baca juga : Transjakarta Tempatkan Petugas untuk Sosialisasikan OK Otrip di Angkot

Terkait rekomendasi itu, manajemen PT Transjakarta mengaku belum menerimanya. Namun, jika direkomendasikan maka PT Transjakarta akan melaksanakannya.

PT Transjakarta yakin rekomendasi itu telah sesuai tahapan kajian yang tidak akan merugikan PT Transjakarta dan Pemprov DKI.

"Kalau ada surat tertulis dari Dishub tentu dilaksanakan. Kalau itu diinstruksikan oleh Dishub dengan surat sebagai perintah tentu dilaksanakan. Kalau sudah dikeluarkan surat dari Dishub berarti Dishub sudah melakukan kajian dengan melibatkan LKPP," kata Kepala Humas PT Transjakarta Wibowo.