Cerita Anies Bertemu Jokowi dan Bahas Gugatan Warga Bukit Duri

Kompas.com - 07/03/2018, 23:18 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menpora Imam Nahrawi (kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) dan Ketua Inasgoc Erick Thohir meninjau Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (26/2/2018). Kunjungan tersebut untuk mengetahui kesiapan Wisma Atlet untuk para atlet pada Asian Games 2018. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menpora Imam Nahrawi (kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) dan Ketua Inasgoc Erick Thohir meninjau Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (26/2/2018). Kunjungan tersebut untuk mengetahui kesiapan Wisma Atlet untuk para atlet pada Asian Games 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswdan menceritakan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo beberapa bulan lalu membahas warga Bukit Duri yang menang gugatan atas program normalisasi Sungai Ciliwung.

Kata Anies, Presiden meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk mengikuti keputusan Anies yang membiarkan warga menang.

Ia menyampaikan cerita ini ketika membahas bagaimana sebagai pimpinan kepala daerah menjalin hubungan dengan pemerintah pusat dalam latihan kepemimpinan kepada puluhan pejabat di Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional Lembaga Administrasi Negara, Rabu (7/3/2018).

"Saya putuskan tidak mau naik banding, saya terima. Setelah selesai putusan ternyata (Kementerian) PU-nya masih banding. Jadi saya lapor Pak Presiden sebaiknya bagaimana karena saya tidak mau banding. 'Ya udah pemerintah pusat juga sudah, enggak usah banding' selesai," kata Anies menirukan ucapan Jokowi.

Baca juga : Setahun Digusur, Warga Bukit Duri Masih Tercatat di Alamat Lama

Anies kemudian menjelaskan pertemuan tersebut terjadi pada Desember 2017 dalam acara Bank Indonesia paparan Outlook 2018. Menurut Anies, Jokowi menyampaikan pemerintah sebaiknya tak perlu melawan rakyatnya sendiri.

"Pak Presiden bilang 'Iya lah masa sama rakyat kita sendiri'. Jadi kita enggak perlu naik banding dan kita perlu sama antara Pemprov dan PU terus ada Pak Basuki juga di situ. 'Pak Bas udah kita enggak usah naik banding'," ujar Anies.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sebuah kelompok kecil atas nama sebuah kelompok besar) yang diajukan warga Bukit Duri terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 28 September 2016.

Baca juga : BBWSCC Ajukan Banding, Warga Bukit Duri Terancam Batal Dapat Ganti Rugi

Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (25/10/2017), hakim memenangkan warga. Pemprov DKI dan Balai Besar Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) yang berada di bawah Kementerian PUPR dihukum membayar ganti rugi sekitar Rp 18,6 miliar kepada warga. BBWSCC mengajukan banding lantaran merasa mereka tak perlu ikut membayar ganti rugi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

144 Jemaah yang Diisolasi di Masjid di Kebon Jeruk Tak Ada yang Bergejala Covid-19

144 Jemaah yang Diisolasi di Masjid di Kebon Jeruk Tak Ada yang Bergejala Covid-19

Megapolitan
BPTJ Minta Pembatasan Akses Transportasi Umum di Jabodetabek, Polisi Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

BPTJ Minta Pembatasan Akses Transportasi Umum di Jabodetabek, Polisi Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Megapolitan
BMKG: Bekasi dan Depok Hujan Ringan Siang hingga Sore Nanti

BMKG: Bekasi dan Depok Hujan Ringan Siang hingga Sore Nanti

Megapolitan
Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19, Kapolsek Kembangan Dicopot

Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19, Kapolsek Kembangan Dicopot

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Berlakukan Larangan Kedatangan WNA

Bandara Soekarno-Hatta Berlakukan Larangan Kedatangan WNA

Megapolitan
Belum Berstatus PSBB, DKI Belum Setop Transportasi Keluar-Masuk Jakarta

Belum Berstatus PSBB, DKI Belum Setop Transportasi Keluar-Masuk Jakarta

Megapolitan
Kisah Pramugara Berjuang di Tengah Pandemi Covid-19...

Kisah Pramugara Berjuang di Tengah Pandemi Covid-19...

Megapolitan
Abaikan Imbauan Tetap di Rumah, Dua Kelompok Tawuran di Tebet

Abaikan Imbauan Tetap di Rumah, Dua Kelompok Tawuran di Tebet

Megapolitan
Kemenhub: Pemda Dapat Batasi Transportasi Publik Setelah Berstatus PSBB

Kemenhub: Pemda Dapat Batasi Transportasi Publik Setelah Berstatus PSBB

Megapolitan
Peneliti Gabungan IPB dan UI Temukan Senyawa Antivirus Corona

Peneliti Gabungan IPB dan UI Temukan Senyawa Antivirus Corona

Megapolitan
Wakil Wali Kota: Kondisi PNS Kota Bekasi yang Terinfeksi Covid-19 Sudah Membaik

Wakil Wali Kota: Kondisi PNS Kota Bekasi yang Terinfeksi Covid-19 Sudah Membaik

Megapolitan
Sembilan Rumah di Rawa Badak Selatan Terbakar, Diduga akibat Korsleting Listrik

Sembilan Rumah di Rawa Badak Selatan Terbakar, Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Pria Ditangkap karena Mencuri Saat Kebakaran di Rawa Badak Selatan

Pria Ditangkap karena Mencuri Saat Kebakaran di Rawa Badak Selatan

Megapolitan
Penumpang Menurun, PT KAI Kurangi Perjalanan Kereta

Penumpang Menurun, PT KAI Kurangi Perjalanan Kereta

Megapolitan
Warga Cipinang Melayu Bangun Gapura Penyemprot Disinfektan Otomatis

Warga Cipinang Melayu Bangun Gapura Penyemprot Disinfektan Otomatis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X