Birokrasi Zaman "Now" dan "Open Government" di Era Media Sosial

JUMAT 4 Maret 2018, penulis berkesempatan mengisi pelatihan komunikasi publik yang dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Adapun pesertanya adalah 30 camat dan lurah se-DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui, secara administratif DKI memiliki 6 Walikota/Bupati, 44 kecamatan, dan 267 Lurah.

DKI Jakarta unik, dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Indonesia, ditambah dengan karakteristik demografi yang sangat beragam. Secara alamiah soroton mata banyak tertuju ke Jakarta, kota yang hampir menginjak usia 491 tahun.

Tantangan kompleksitas yang tersaji bukan hanya masalah ‘konvensial’ kehidupan keseharian, namun juga kemampuan membangun komunikasi zaman now yang efektif dengan warga secara virtual.

Atas dasar itu, kita harus mengakui bahwa menjadi lurah atau camat di kota pesisir bagian barat laut Pulau Jawa ini diperlukan keterampilan tersendiri. Keterampilan yang sudah sepantasnya memberikan solusi, bukan untuk minta dimengerti dan dimaklumi.

Epik yang lain, lepas dari kegiatan tersebut, pandangan penulis terlempar ke Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kepala Desa Hakim Lukmanul (sebagaiman tertera di akun Facebooknya) dalam beberapa tahun terakhir berhasil mengubah desa tersebut menggapai beragam prestasi. Karena itu, dirinya mampu menyabet penghargaan sebagai kades terbaik tingkat Kabupaten Bogor dan menjadi Teladan Nasional.

Salah satu bentuk usaha yang dilakukannya dalam mempromosikan Desa Bantarsari adalah dengan mengunggah beragam kegiatan desa melalui media sosial dan membuat website resmi desa tersebut, bantarsari.desa.id. Dengan maksud one single parking point in public memory, semua langkah itu mencoba mengukuhkan positioning Bantarsari sebagai desa jambu kristal.

Hingga pada akhirnya, Bantarsari menjadi salah satu desa yang di proyeksikan oleh ICDF-IPB untuk pengembangan jambu kristal di wilayah kabupaten Bogor.

Mencermati dua contoh di atas, ada beberapa karakteristik dasar yang dapat dicatat dalam hal ini. Entitas birokrasi secara alamiah merubah dirinya menjadi open government, yakni menjadi terbuka dan lebih adaptif terhadap perubahan.

Selaras dengan itu, maka dibutuhkan capacity building dari personal birokrat untuk lebih responsif dalam menerima sistem yang dinamis dan lingkungan yang semakin kompetitif. Relasi antara struktur, agen dan lingkungan berperan sangat kuat dalam fenomena ini.

Baca juga : Kagetnya Pegawai PTSP Ditelepon Anies karena Tolak Uang Tip...

Selama ini, birokrat sebagai infrastruktur utama pemerintahan seringkali menganggap dirinya merupakan pusat informasi dan pemilik otoritas resmi atas data, hingga pada akhirnya dalam alam bawah sadar mereka terhinggap penyakit bahwa ‘kami benar dan paling benar’.

Situasi itu berlangsung menahun secara terus menerus kemudian terlembagakan dan melahirkan closed government. Sejalan dengan itu, ironisnya cara mereka menyajikan informasi sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Terkesan kuno, ribet, jelimet dan kaku. Jika ini sudah terjadi maka jangan harapkan public care satisfaction, hanya untuk kepastian administrasi saja bisa berbelit-belit.

Padahal kini secara faktual tidak ada yang bisa lagi mendefinisikan bahwa informasi itu tunggal dan paling benar, bisa jadi kita akan menemukan informasi dan pesan dari pihak lain.

Open government vs closed government

Proses komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak bisa lagi hanya menjadi otoritas pejabat setingkat gubernur dan bupati, namun dalam ranting terkecil dan akar terdalam justru banyak dilakukan oleh camat, lurah dan kades.

Kemampuan menjelaskan lebih cepat dan keterampilan berkomunikasi akan sangat menentukan kinerja birokrasi yang lebih efisien dan mitigasi masalah lebih awal.

Baca juga : Ingin Terapkan Open Government, Ini Penjelasan Anies

Sejatinya penulis melihat bahwa perubahan birokrasi sudah terjadi, dan tidak hanya di kota-kota besar. Namun masih tersimpan kekhawatiran di benak para birokrat terhadap aktivitas unggahan yang mereka lakukan bagi sebagian pihak sebagai sebuah pencitraan, alih-alih bentuk pertanggungjawaban sebagai pejabat publik (public official).

Perasaan khawatir sebenarnya bagus, sepanjang digunakan sebagai ‘kompas pemandu jalan’. Atas dasar itu pula maka seorang camat, lurah atau kades sudah sepantasnya menginformasikan beragam aktivitas kerjanya baik sebagai secara institusi maupun personal.

Terlebih saat ini saluran komunikasi yang tersedia sudah sangat banyak, berbasis media mainstream maupun media sosial.

Jika kesulitan menembus media arus utama seperti media cetak, elektronik, maupun online, atau khawatir terjebak pada prilaku transaksional, sesungguhnya branding kelurahan dan kecamatan secara institusi maupun personal dapat dilakukan melalui akun media sosial.

Perusahaan multinasional saja punya akun resmi, mengapa kelurahan dan kecamatan sebagai institusi publik tidak punya? Atas inisiatif mandiri tersebut, penulis berselancar di dunia maya ternyata hasilnya ternyata tidaklah buruk.

Dari media sosial ternyata penulis bisa mendapatkan informasi ada kreativitas mural yang dibuat oleh anak-anak dan cukup indah di Kelurahan CIpulir. Seorang Camat Jatinegara dalam satu waktu hadir di acara pengajian warga, namun sehari kemudian hadir membopong tandu di acara gong xi fat cai di salah satu satu festival warga.

Kemudian, di kelurahan Cempaka Putih Timur, lurah menginisiasi pengelolaan tanah tidak produktif untuk bercocok tanam sayur mayur dan di Kelurahan Tambora Jakarta Barat menjadi salah satu tempat studi Urban Real Estate seorang Profesor Maisy Wong Wharthon dari University of Pennsylvania.