JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, tarif sewa rusunawa KS Tubun sebenarnya sudah murah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memberi subsidi 40 persen untuk rusun itu.
"Tarif yang kami usulkan itu, kan, Rp 1,7 juta, tetapi kami lihat harga pasarannya juga. Itu juga sudah potongan 40 persen subsidi loh," ujar Agustino di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018).
Baca juga: Rusun KS Tubun Tetap untuk MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Rusun KS Tubun sampai sekarang belum dihuni karena masih menunggu penetapan tarif terlebih dahulu.
Sementara penetapan tarif harus diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi. Oleh karena itu, kata Agustino, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 harus direvisi terlebih dahulu.
Agustino menilai usulan tarif Rp 1,7 juta sudah cukup terjangkau. Hal ini mengingat lokasinya yang sangat strategis.
Baca juga: Rusun KS Tubun yang Akhirnya untuk Warga Berpenghasilan Menengah
"Itu Rp 1,7 juta untuk sewa 1 bulan di lokasi strategis," katanya.
Pembangunan rusun ini mulai digagas sejak tahun 2014 dan selesai dibangun pada awal tahun 2016.
Rusun ini diresmikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono pada April 2017 saat Ahok dan Djarot menjalani masa kampanye Pilkada DKI 2017.
Rusun tersebut terdiri dari 3 bangunan tower yang masing-masing terdiri dari 16 lantai. Ada sebanyak 524 unit hunian tipe 36 tersedia di sana.