KPAI Paling Banyak Terima Pengaduan soal Kekerasan Anak di Jakarta

Kompas.com - 19/03/2018, 17:02 WIB
Anggota KPAI saat konferensi pers di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018) Kompas.com/Setyo AdiAnggota KPAI saat konferensi pers di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) mengungkapkan kasus kekerasan terhadap anak dominan terjadi di lingkungan sekolah pada awal 2018, yaitu Januari-Februari.

Berdasarkan data nasional KPAI, 72 persen terjadi kasus kekerasan fisik dan anak menjadi korban dari kebijakan sekolah. Masalah kebijakan sekolah misalnya, anak pelaku kekerasan dikeluarkan dari sekolah dan sulit kembali mendapatkan hak bersekolah.

Kemudian terdapat laporan kekerasan psikis sebanyak 9 persen, kekerasan finansial atau pemalakan atau pemerasan 4 persen, dan kekerasan seksual sebanyak 2 persen.

Sisanya 13 persen adalah kasus yang tidak dilaporkan ke KPAI namun tetap diawasi oleh lembaga perlindungan anak tersebut.

Baca juga : Anies Akan Bentuk Tim Pencegahan Kekerasan Anak di Tiap Wilayah 

Dari total kasus tersebut, pengaduan dari DKI Jakarta tertinggi yaitu mencapai 58 persen, disusul Jawa Barat 16 persen, dan Banten 8 persen. Menurut KPAI, tingginya pengaduan ini belum tentu berbanding lurus dengan jumlah kasus kekerasan tersebut.

"Ini diduga kuat karena kantor KPAI yang berada di seluruh wilayah DKI Jakarta, di lima wilayah kecuali Kepulauan Seribu, membuat masyarakat begitu mudah melapor langsung sehingga jumlah pengaduan terbanyak datang dari DKI Jakarta," ucap Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti, Senin (19/3/2018).

Baca juga : Kabupaten Bogor Masuk Zona Merah Kasus Kekerasan Anak

Kasus di DKI Jakarta meliputi kasus anak pelaku dan korban kekerasan, baik fisik maupun psikis dan kasus anak korban kebijakan sekolah. Intruksi Gubernur DKI Jakarta No 16 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah membuat pihak sekolah mudah mengeluarkan siswa yang terlibat kekerasan.

"Ini kan membuat siswa kehilangan hak pendidikan. Tapi pihak dinas pendidikan DKI selalu kooperatif jika mendapat panggilan KPAI. Selain itu dinas pendidikan juga bersedia mencarikan sekolah pengganti untuk anak tersebut," ucap Retno.

Menanggapi mayoritas pelaporan di DKI Jakarta, Ketua KPAI Susanto berjanji untuk membuka advokasi di seluruh wilayah Indonesia. Namun pembukaan advokasi ini bergantung pada komitmen masing-masing daerah.

Baca juga : Temukan Kekerasan Anak? Ayo Lapor Melalui TePSA

"Ini kan prinsipnya advokasi karena organ KPAI di daerah itu dibentuk oleh pemimpin daerah. Kalau tidak mau mengeluarkan SK tidak bisa," ucap Susanto di kesempatan yang sama.

"Oleh karena itu kami akan memaksimalkan advokasi di daerah saat ini yang sudah ada 40 daerah. Jika tidak ada KPAD di daerah tersebut, mitra KPAI seperti LSM bisa ikut membantu. Harapannya ini jadi pilar awal penanganan kasus kekerasan terhadap anak," lanjut Susanto.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pembukaan Gereja, KAJ Siapkan Protokol Kesehatan Umat

Jelang Pembukaan Gereja, KAJ Siapkan Protokol Kesehatan Umat

Megapolitan
Anies Sebut Ada Unsur Hilangnya Hajat Hidup Nelayan pada Reklamasi Sebelumnya

Anies Sebut Ada Unsur Hilangnya Hajat Hidup Nelayan pada Reklamasi Sebelumnya

Megapolitan
Viral Pengendara Motor Cekcok dengan Sopir Ambulans di Depok, Ini Penjelasan Polisi

Viral Pengendara Motor Cekcok dengan Sopir Ambulans di Depok, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
Ini Alasan Anies Beri Izin Reklamasi Seluas 155 Hektar untuk Ancol?

Ini Alasan Anies Beri Izin Reklamasi Seluas 155 Hektar untuk Ancol?

Megapolitan
Polisi Tangkap Dua Kurir Sabu di Bintaro

Polisi Tangkap Dua Kurir Sabu di Bintaro

Megapolitan
Anies Bilang Izin Reklamasi Ancol Tak Langgar Janji Kampanye

Anies Bilang Izin Reklamasi Ancol Tak Langgar Janji Kampanye

Megapolitan
UPDATE 11 Juli: Tambah 359 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di DKI Capai 13.957

UPDATE 11 Juli: Tambah 359 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di DKI Capai 13.957

Megapolitan
Satu Pedagang Positif Covid-19, Pasar Pramuka Ditutup Selama Tiga Hari

Satu Pedagang Positif Covid-19, Pasar Pramuka Ditutup Selama Tiga Hari

Megapolitan
Anies Sebut Reklamasi Terdahulu Menghasilkan Banjir, sedangkan Reklamasi Ancol Mengendalikan Banjir

Anies Sebut Reklamasi Terdahulu Menghasilkan Banjir, sedangkan Reklamasi Ancol Mengendalikan Banjir

Megapolitan
Achmad Yurianto: Face Shield yang Dipakai Tanpa Masker Tak Maksimal Cegah Penularan Covid-19

Achmad Yurianto: Face Shield yang Dipakai Tanpa Masker Tak Maksimal Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Usut Kematian Editor Metro TV

Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Usut Kematian Editor Metro TV

Megapolitan
Terprovokasi Ajakan Tawuran lewat Live Streaming, Dua Remaja Ditangkap

Terprovokasi Ajakan Tawuran lewat Live Streaming, Dua Remaja Ditangkap

Megapolitan
Anies Akui Secara Teknis Penambahan Lahan di Ancol adalah Reklamasi

Anies Akui Secara Teknis Penambahan Lahan di Ancol adalah Reklamasi

Megapolitan
Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir

Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir

Megapolitan
Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X