Sandiaga: Saya Tidak Pernah Alergi Menyebut "Normalisasi", Kata yang Populer di Pemerintahan Sebelumnya

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyinggung penggunaan kata normalisasi yang merupakan program penanganan banjir pada pemerintahan sebelumnya.

Hal ini dia sampaikan saat ditanya kritikan DPRD DKI Jakarta yang menyebut dirinya dan Gubernur Anies Baswedan belum punya program penanganan banjir yang jelas.

"Saya tidak pernah alergi menyebut kata normalisasi. Saya enggak pernah alergi menyebut kata-kata yang poluler di pemerintahan sebelumnya," ujar Sandiaga di kawasan Ancol, Selasa (3/4/2018).

Baca juga: Program Penanganan Banjir Anies-Sandi Dipertanyakan DPRD

Sandiaga mengatakan, penanganan banjir tidak bisa dipukul rata di setiap daerah. Ada beberapa wilayah yang cocok dengan konsep naturalisasi.

Selain itu, ada juga tempat yang cocok dengan konsep normalisasi untuk penanganan banjirnya. Meski demikian, Sandiaga berterima kasih atas kritikan dari DPRD DKI.

"Tentunya itu masukan yang kami terima, yang kami sampaikan itu bahwa di setiap penataan itu, kami tidak bisa pukul rata, tidak bisa digeneralisasi," ujar Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, masyarakat sendiri sudah mulai terbuka dengan konsep penanganan banjir di Jakarta. Khususnya jika berkaitan dengan relokasi permukiman warga. Sandi pun menegaskan, penanganan banjir pada pemerintahannya akan melibatkan partisipasi warga.

"Kalau diberikan alternatif hunian yang terjangkau harganya dan tidak terlalu jauh, mereka akan memikirkan dan di situlah mulanya penataan yang berbasis partisipatif," kata Sandiaga.

Baca juga : Menanti Normalisasi Kali Angke untuk Bebaskan Ciledug dari Banjir

Berbagai fraksi di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan program penanganan banjir Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Pertanyaan itu disampaikan dalam rapat penyampaian pandangan umum rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 di gedung DPRD DKI, Jalan Kebun Sirih, Senin (2/4/2018).

Salah satunya adalah Fraksi Hanura yang menyebut tidak ada program penanganan banjir yang jelas dalam RPJMD Anies-Sandiaga.

"Kami tidak menemukan satu pun program pembangunan infrastruktur dalam hal penanganan banjir lbu Kota secara spesifik. Sebagaimana kita selalu saksikan bersama bahwa Jakarta sampai saat ini masih belum terbebas dari banjir, bahkan masih menjadi bencana tahunan yang merugikan sebagian warga Jakarta, terutama di wilayah-wilayah pinggir kali," kata anggota Fraksi Hanura DPRD DKI, Syarifudin.