Kompas.com - 10/04/2018, 20:32 WIB
Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Gembong Warsono, di kantor DPD PDI Perjuangan DKI, di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (20/4/2016). Kompas.com/Robertus BelarminusWakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Gembong Warsono, di kantor DPD PDI Perjuangan DKI, di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (20/4/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memiliki kesan sendiri ketika membaca Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Sebab, RPJMD milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013.

Khususnya pada bagian rencana penataan kawasan kumuh. Gembong mengatakan, hal itu mengesankan tidak ada perubahan selama lima tahun atau selama periode pemerintahan sebelumnya.

"Kalau (RPJMD) itu benar-benar dirancang seperti itu, artinya Anies ini menafikan masa pemerintahan sebelumnya. Seolah-olah dari 2013-2018 tidak ada perubahan," ujar Gembong ketika dihubungi, Selasa (10/4/2018).

Baca juga: DPRD Pertanyakan Data Permukiman Kumuh yang Digunakan Gubernur Anies

"Artinya tidak ada kinerja yang mengarahkan perbaikan kualitas kampung kumuh," tambahnya. 

Padahal, menurut Gembong, tidak mungkin tidak ada perubahan sama sekali selama lima tahun.

Gembong mengakui dirinya tidak memiliki data pasti terkait jumlah permukiman kumuh di Jakarta. Namun, dia yakin data kawasan kumuh pasti menurun.

Baca juga: Tata Permukiman Kumuh, Anies-Sandi Berencana Terapkan Sister Kampung

"Saya meyakini pasti ada perubahan, tidak mungkin dari 2013 angka itu stagnan," kata Gembong.

 

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDI-P mempertanyakan janji Anies dalam RPJMD untuk mengentaskan 223 RW jadi 23 RW kumuh.

Menurut mereka, data itu diambil dari BPS tahun 2013. Gubernur Anies berjanji akan mengecek data itu. 

Baca juga: Ahok Sebut Banyak Tentara Tawarkan Diri Jadi Wali Kota untuk Urus Permukiman Kumuh

"Di akhir tadi ada catatan Fraksi PDI-P yang menyangkut data 23 RW dan juga data rujukan tahunnya. Nanti semua ini akan kami cek ulang, kami perhatikan," kata Anies.

Dalam RPJMD, disebutkan jumlah RW kumuh sebesar 223 atau 15,53 persen dari 264 RW yang diteliti BPS.

RPJMD itu juga mencantumkan Program Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman atau Kampung Upgrading Program yang memiliki tiga rangkaian.

Tiga rangkaian itu adalah community action plan (CAP), collaborative implementation program (CIP), dan program monitoring dan evaluasi. Hingga 2022, ditargetkan akan tertata 200 RW kumuh.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Link Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 untuk Industri Ekonomi Kreatif di Jakarta

Link Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 untuk Industri Ekonomi Kreatif di Jakarta

Megapolitan
Takut Dikeroyok, Seorang Debt Collector Menceburkan Diri ke Kali Ciliwung

Takut Dikeroyok, Seorang Debt Collector Menceburkan Diri ke Kali Ciliwung

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok Hari Ini, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok Hari Ini, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Megapolitan
Soal Tewasnya Tahanan Polres Tangsel, Komnas HAM Masih Perlu Dokumen Pelengkap

Soal Tewasnya Tahanan Polres Tangsel, Komnas HAM Masih Perlu Dokumen Pelengkap

Megapolitan
Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Megapolitan
[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

Megapolitan
Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Megapolitan
Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Megapolitan
Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Megapolitan
Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Megapolitan
Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X