Terungkapnya Penyelewengan Dana Bantuan untuk Warga Miskin di Sunter

Kompas.com - 12/07/2018, 10:39 WIB
Menteri Sosial Idrus Marham berfoto bersama warga korban penyelewengan dana Program Keluarga Harapan di Sunter, Jakarta Utara, Rabu (11/7/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Sosial Idrus Marham berfoto bersama warga korban penyelewengan dana Program Keluarga Harapan di Sunter, Jakarta Utara, Rabu (11/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com- Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga.

Dua penggal peribahasa di atas agaknya cocok menggambarkan hal yang dialami EK, oknum pendamping Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang menyelewengkan dana PKH tersebut.

Sudah dua tahun terakhir ia menyelewengkan dana PKH tersebut dan membawa kabur uang sebsear Rp 95 juta. Akibatnya, 37 KPM PKH tidak menerima haknya dalam jangka waktu itu.

PKH sendiri merupakan sebuah program dana bantuan tunai kepada keluarga miskin yang disalurkan oleh Kementerian Sosial.


Baca juga: Kemensos Ungkap Penyelewengan Dana PKH Rp 95 Juta di Sunter Jaya

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, pihaknya memberi tindakan tegas terhadap EK dengan cara melakukan pemecatan.

"Kami akan proses dan tindak tegas. Setelah bukti-bukti cukup, kami akan keluarkan SP-3 atau pemecatan. Tidak ada toleransi bagi yang menyelewengkan uang rakyat," kata Idrus di Sunter, Rabu (11/7/2018) kemarin.

Idrus menambahkan, pihkanya bersama Himpunan Bank Milik Negara akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Sebab, EK dinilai telah melakukan penggelapan yang termasuk pelanggaran pidana.

Baca juga: Korban Penyelewengan Dana PKH Dipastikan Akan Tetap Dapat Dana

Menipu KPM PKH

Dirjen Perlindungan dan Jamimnan Sosial Kemensos Harry Hikmat menuturkan, penyelewengan tersebut mulai terungkap ketika posisi EK sebagai pendamping PKH digantikan oleh Yuliana.

Yuliana yang berkomunikasi dengan sejumlah penerima PKH kaget ketika para penerima menyebut bahwa mereka sudah tidak lagi menerima dana PKH sejak 2016.

"Saya ditanya pernah terima uang PKH, iya tapi sudah lama... Tapi katanya saya masih masuk, lha saya enggak tahu orang kartunya aja kan saya enggak megang," kata Arpiah, salah seorang warga.

Menteri Sosial Idrus Marham saat menemui warga korban penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di GOR Sunter, Jakarta Utara, Rabu (11/7/2018).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Menteri Sosial Idrus Marham saat menemui warga korban penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di GOR Sunter, Jakarta Utara, Rabu (11/7/2018).

Mengetahui hal tersebut, Yuliana pun mendatangi kantor Bank BNI Tanjung Priok untuk memeriksa transaksi dalam rekening milik para KPM PKH.

Baca juga: Begini Modus Penyelewengan Dana PKH di Sunter Jaya

Dana PKH tersebut memang disalurkan lewat rekening BNI yang mestinya dimiliki oleh masing-masing KPM PKH.

"Hasil pengecekan data KPM PKH yang ada dan berdasarkan rekening koran menunjukkan adanya transaksi bantuan PKH secara rutin," kata Harry.

Padahal, para KPM PKH mengaku tidak mempunyai kartu ATM dan membuka rekening di bank tersebut. Di sinilah peran EK sebagai penyeleweng dana terkuak.

"Dari hasil rekening koran KPM PKH menunjukkan adanya transaksi dari KPM ke rekening atas nama EK," ujarnya.

Belakangan diketahui EK meminta KPM PKH menandatangani surat kuasa yang memperbolehkannya melakukan transaksi melalui rekening KPM PKH.

Baca juga: Cerita Warga Sunter yang Tak Sadar Dana PKH-nya Diambil Orang Lain

Dijanjikan Cair

Lebih lanjut, Idrus berjanji dana PKH yang belum diterima warga akan segera dicarikan dalam waktu seminggu bila proses verifikasi telah selesai.

"Setelah dilalukan verifikasi itu kami pastikan kami berikan hak-haknya. Apakah satu tahun atau dua tahun selama ini digelapkan, kami pastikan tetap kami berikan. Diharapkan minggu ini selesai," kata dia.

Ia juga memastikan adanya percepatan dan kepastian bahwa korban penyelewengan akan tetap menerima dana PKH pada tahap-tahap berikutnya.

Idrus pun mengingatkan 42 ribu pendamping PKH yang tersebar di seluruh Indonesia untuk tidak mengikuti langkah EK.

"Kalau coba-coba mengambil langkah menyalahgunakan kewenangan dipastikan ditindak tegas. Kita akan pecat," ujar Idrus.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengunjung Diskotek Black Owl yang Positif Narkoba Diajukan untuk Direhabilitasi

Pengunjung Diskotek Black Owl yang Positif Narkoba Diajukan untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Ingatkan Warganya untuk Isi Sensus Penduduk Online 2020

Wali Kota Tangerang Ingatkan Warganya untuk Isi Sensus Penduduk Online 2020

Megapolitan
Begini Kesepakatan 'Bagi Jatah' Koalisi Gerindra-PDI-P Jelang Pilkada Depok 2020

Begini Kesepakatan "Bagi Jatah" Koalisi Gerindra-PDI-P Jelang Pilkada Depok 2020

Megapolitan
Jumlah Pengunjung Black Owl Positif Narkoba Bertambah

Jumlah Pengunjung Black Owl Positif Narkoba Bertambah

Megapolitan
Beredar Info Pembuatan SIM Kolektif Tanpa Tes, Polisi Sebut Itu Hoaks

Beredar Info Pembuatan SIM Kolektif Tanpa Tes, Polisi Sebut Itu Hoaks

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemeras Sopir Truk di Cengkareng

Polisi Tangkap Pemeras Sopir Truk di Cengkareng

Megapolitan
Yenny Sucipto Ikut Penjaringan Calon Wali Kota, Anggap Depok Stagnan 15 Tahun Terakhir

Yenny Sucipto Ikut Penjaringan Calon Wali Kota, Anggap Depok Stagnan 15 Tahun Terakhir

Megapolitan
Kisruh Rekomendasi Formula E hingga Tudingan Ketua DPRD, Anies Serahkan pada Sekda

Kisruh Rekomendasi Formula E hingga Tudingan Ketua DPRD, Anies Serahkan pada Sekda

Megapolitan
Polisi Geledah Rumah 2 Pria yang Bawa Alat Isap Sabu-sabu ke Polres Jaksel

Polisi Geledah Rumah 2 Pria yang Bawa Alat Isap Sabu-sabu ke Polres Jaksel

Megapolitan
Daftar Penjaringan di DPP PDIP, Mantan Sekjen FITRA Siap Maju Pilkada Depok

Daftar Penjaringan di DPP PDIP, Mantan Sekjen FITRA Siap Maju Pilkada Depok

Megapolitan
Warga Batan Indah Tak Khawatir dengan Radiasi Nuklir di Area Perumahan Mereka

Warga Batan Indah Tak Khawatir dengan Radiasi Nuklir di Area Perumahan Mereka

Megapolitan
2 Pengunjung Polres Metro Jaksel Ditangkap karena Bawa Alat Timbang dan Isap Sabu-sabu

2 Pengunjung Polres Metro Jaksel Ditangkap karena Bawa Alat Timbang dan Isap Sabu-sabu

Megapolitan
Pembangunan Stasiun MRT Monas Disebut Tak Akan Ganggu Formula E

Pembangunan Stasiun MRT Monas Disebut Tak Akan Ganggu Formula E

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya Temui Anies, Bahas Pencegahan Tawuran hingga Peredaran Narkoba

Kapolda Metro Jaya Temui Anies, Bahas Pencegahan Tawuran hingga Peredaran Narkoba

Megapolitan
Imigrasi Catat Ada 7.588 WNA yang Tinggal di Bekasi, Didomimasi Warga Jepang

Imigrasi Catat Ada 7.588 WNA yang Tinggal di Bekasi, Didomimasi Warga Jepang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X