Kompas.com - 19/07/2018, 21:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengungkapkan, alasan pengemudi ojek online berencana demo saat pembukaan Asian Games 2018, salah satunya untuk menarik perhatian dunia internasional.

Demo tersebut rencananya akan mengusung tuntutan agar pemerintah segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online.

"Alasan kenapa demo saat Asian Games itu pada dasarnya ada dua, yaitu ada perusahaan aplikasi ojek online yang menjadi sponsor Asian Games dalam hal ini Grab dan kami merasa sudah tidak mempunyai tempat mengadu. Jalan terakhir untuk mengadu ya ke internasional, kan saat Asian Games banyak negara dari luar dan media internasional," kata Igun, kepada Kompas.com, Kamis (19/7/2018).

Baca juga: Polri Imbau Tak Demo Selama Asian Games, Ini Kata Koordinator Aksi Ojek Online

Igun mengatakan, pengemudi ojek online telah menyampaikan tuntutan kepada pemerintah Indonesia, namun hasilnya tetap nihil.

"Kita sudah pernah ke lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam hal ini berarti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi, semuanya tidak ada yang mau menyelesaikan masalah ojek online," kata Igun.

Sebelumnya, Polri meminta semua pengemudi ojek online tak mengedepankan kepentingan kelompok dan pribadi. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya ancaman aksi unjuk rasa saat pembukaan Asian Games 2018.

"Ini (Asian Games) adalah perhelatan akbar menjaga nama baik bangsa dan negara," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Kabiropenmas) Divhumas Polri Brigjen (Pol) M Iqbal, di Jakarta.

Baca juga: Ojek Online Ancam Demo saat Asian Games, Polri Minta Kepentingan Bangsa Dikedepankan

Namun, pengemudi ojek online akan tetap melakukan demo pada pembukaan Asian Games Agustus mendatang jika tidak ada penyelesaian dari pemerintah dan aplikator ojek online.

Pengemudi ojek online telah melakukan demo sebanyak tiga kali sejak tahun 2017 dengan tuntutan mengembalikan standar tarif pengemudi menjadi Rp 3.000 per kilometer dan pemerintah segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online.

Kompas TV Sementara, untuk tarif akan ada penurunan tarif hanya di ruas tol baru, bukan ruas tol lama.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengguna Transjakarta Keluhkan Halte Bundaran HI: Sempit, Tak Ada Toilet, dan Becek jika Hujan Deras

Pengguna Transjakarta Keluhkan Halte Bundaran HI: Sempit, Tak Ada Toilet, dan Becek jika Hujan Deras

Megapolitan
Sah, APBD DKI 2023 Sebesar Rp 83,7 Triliun

Sah, APBD DKI 2023 Sebesar Rp 83,7 Triliun

Megapolitan
Jasad Pria Ditemukan Mengambang di Kali Mookervart Daan Mogot

Jasad Pria Ditemukan Mengambang di Kali Mookervart Daan Mogot

Megapolitan
Jadwal 20 KA Tambahan Natal dan Tahun Baru 2023, dari Stasiun Gambir hingga Pasar Senen

Jadwal 20 KA Tambahan Natal dan Tahun Baru 2023, dari Stasiun Gambir hingga Pasar Senen

Megapolitan
Heru Budi Hadiri Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun

Heru Budi Hadiri Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun

Megapolitan
6 Hari Pelaksanaan Booster Kedua, Dinkes DKI Laporkan 18.961 Lansia Tervaksinasi

6 Hari Pelaksanaan Booster Kedua, Dinkes DKI Laporkan 18.961 Lansia Tervaksinasi

Megapolitan
Kedapatan Pakai Paspor Palsu UEA, WN Suriah Ditangkap Imigrasi Soekarno-Hatta

Kedapatan Pakai Paspor Palsu UEA, WN Suriah Ditangkap Imigrasi Soekarno-Hatta

Megapolitan
6.538 Hewan Ternak di Kabupaten Bekasi Disuntik Vaksinasi PMK

6.538 Hewan Ternak di Kabupaten Bekasi Disuntik Vaksinasi PMK

Megapolitan
APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Difokuskan untuk Tangani Banjir, Macet, dan Masalah Ekonomi

APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Difokuskan untuk Tangani Banjir, Macet, dan Masalah Ekonomi

Megapolitan
Pelapor Dugaan Korupsi Transjakarta Dipanggil KPK, Sampaikan Bukti Tambahan

Pelapor Dugaan Korupsi Transjakarta Dipanggil KPK, Sampaikan Bukti Tambahan

Megapolitan
Ada 761.279 Lansia di DKI Jakarta, yang Vaksinasi Booster Baru 57 Persen

Ada 761.279 Lansia di DKI Jakarta, yang Vaksinasi Booster Baru 57 Persen

Megapolitan
Libatkan Propam, Polisi Lanjutkan Gelar Perkara Kasus Pensiunan Polri Tabrak Lari Mahasiswa UI

Libatkan Propam, Polisi Lanjutkan Gelar Perkara Kasus Pensiunan Polri Tabrak Lari Mahasiswa UI

Megapolitan
Menengok Halte Bundaran HI yang Dulu Disebut Bakal Halangi Pandangan ke Arah Patung Selamat Datang...

Menengok Halte Bundaran HI yang Dulu Disebut Bakal Halangi Pandangan ke Arah Patung Selamat Datang...

Megapolitan
Warga Menginap di Depan Kampung Susun Bayam demi Tagih Janji Jakpro, Bawa Kasur hingga Kompor

Warga Menginap di Depan Kampung Susun Bayam demi Tagih Janji Jakpro, Bawa Kasur hingga Kompor

Megapolitan
Kali Meluap, 5 RT di Jakarta Terendam Banjir 60-70 Cm

Kali Meluap, 5 RT di Jakarta Terendam Banjir 60-70 Cm

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.