Catat, Ini Sanksi Penunggak Pajak Kendaraan yang Terjaring Razia

Kompas.com - 26/07/2018, 14:32 WIB
Razia penunggak pajak kendaraan bermotor di Jakarta Timur, Rabu (25/7/2018)KOMPAS.com/ STANLY RAVEL Razia penunggak pajak kendaraan bermotor di Jakarta Timur, Rabu (25/7/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga penunggak pajak kendaraan bermotor yang terjaring razia tidak diberi sanksi berupa penilangan, tetapi mereka akan diminta langsung melunasi tunggakan pajak mereka di lokasi razia.

Jika tidak, mereka diminta membuat surat pernyataan bahwa akan melunasi utang pajak dalam waktu tiga hari ke depan.

"Kami sosialisasi dan kami masih bijaksana. Mereka ( penunggak pajak) yang terjaring diberikan kesempatan untuk melunasi di tempat dengan Samling (Samsat Keliling) atau membuat surat pernyataan untuk melunasi," ucap Kasubag TU Unit Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Timur Iwan Syaefuddin kepada Kompas.com, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: Ratusan Ribu Kendaraan Roda Dua di Jakarta Timur Masih Menunggak Pajak

Menurut dia, wajib pajak yang membuat surat pernyataan akan diberikan waktu untuk membayar pajaknya dalam waktu tiga hari setelah surat dibuat.

Sebagai jaminan pelunasan, surat tanda nomor kendaraan (STNK) mereka akan ditahan BPRD.

Saat mereka datang ke Samsat untuk melunasi kewajibannya, STNK akan diberikan kembali. Namun, bila tidak, akan dilakukan pemblokiran nomor kendaraan.

"Jadi kita blokir nomor kendaraanya, otomatis surat kendaraan mereka tidak aktif, artinya kendaraan mereka tidak punya surat sah atau kendaraan mereka jadi bodong, itu konsekuensinya," kata Iwan.

Adapun untuk mendapatkan surat kendaraan atau mengaktifkan kembali STNK, penunggak pajak harus membuka dari awal dan melakukan proses balik nama.

"Sudah tidak bisa pakai nama dia lagi, jadi pemilik harus melakikan proses bea balik nama 2 (BBN 2). Mereka wajib membayar 1 persen dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)-nya," ujar dia.

Ia mencontohkan, jika harga mobil Rp 200.000.000, maka 1 persen yang harus dibayar sebesar Rp 2 juta. Setelah itu, akan diakumulasi dengan pajak terutangnya.

"Utang pajak yang sebelum diblokir juga wajib mereka lunasi. Ini sama untuk semua kendaraan pribadi baik mobil, motor, sampai mobil mewah," kata dia.

Bila sampai masa pembebasan pajak berakhir di 31 Agustus mendatang tetap tidak melunasi, sanksinya akan lebih berat lagi karena penunggak pajak juga dikenai denda sebesar 48 persen.

Baca juga: Terkena Razia, Anggota DPR Ini Mengaku Lupa Bayar Pajak Kendaraan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan bagi para wajib pajak kendaraan yang menunggak dengan menghapus denda pajak mulai 27 Juni hingga 31 Agustus 2018.

Terkait kebijakan ini, Badan Retribusi Pajak Daerah (BPRD) mengelar razia wajib pajak bersama Satlantas seperti yang dilakukan di Jakarta Timur pada Rabu (25/7/2018) kemarin.

Razia ini juga dilakukan sebagai langkah sosialisasi bagi penunggak pajak agar segera melunasi pajak kendaraan sebelum masa pembebasan denda berakhir.


Terkini Lainnya

Pengunjung Berburu Makanan Murah Hingga Pakaian di Bekasi Night Carnival

Pengunjung Berburu Makanan Murah Hingga Pakaian di Bekasi Night Carnival

Megapolitan
Buka Lapangan Kerja, Sandiaga Akan Beri Insentif Industri Perfilman

Buka Lapangan Kerja, Sandiaga Akan Beri Insentif Industri Perfilman

Regional
BPN Optimistis Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Meningkat Pasca-Kampanye Rapat Umum

BPN Optimistis Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Meningkat Pasca-Kampanye Rapat Umum

Nasional
Jonan Sebut Rasio Elektifikasi NTT Paling Rendah di Indonesia

Jonan Sebut Rasio Elektifikasi NTT Paling Rendah di Indonesia

Regional
Prabowo dan Sandiaga Dijadwalkan Kampanye Rapat Umum Bersama di 4 Kota

Prabowo dan Sandiaga Dijadwalkan Kampanye Rapat Umum Bersama di 4 Kota

Nasional
Terjatuh dari Kapal, ABK Ditemukan Tewas di Pelabuhan Samudera Kendari

Terjatuh dari Kapal, ABK Ditemukan Tewas di Pelabuhan Samudera Kendari

Regional
Prabowo dan Sandiaga Awali Rapat Kampanye Rapat Umum di Kota yang Berbeda

Prabowo dan Sandiaga Awali Rapat Kampanye Rapat Umum di Kota yang Berbeda

Nasional
Prabowo Akan Awali Kampanye Rapat Umum di Manado dan Makassar

Prabowo Akan Awali Kampanye Rapat Umum di Manado dan Makassar

Nasional
Pasca-banjir Bandang Jayapura, Warga Diminta Lapor Jika Cium Aroma Tak Sedap

Pasca-banjir Bandang Jayapura, Warga Diminta Lapor Jika Cium Aroma Tak Sedap

Regional
Mengamuk, Pria Ini Bacok Tiga Anggota Keluarga Mantan Istrinya

Mengamuk, Pria Ini Bacok Tiga Anggota Keluarga Mantan Istrinya

Regional
La Nyalla Ancam 'Amputasi' Kader Pemuda Pancasila Jatim yang Tak Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

La Nyalla Ancam "Amputasi" Kader Pemuda Pancasila Jatim yang Tak Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

Regional
Puting Beliung Rusak 117 Unit Bangunan di Bolaang Mongondow

Puting Beliung Rusak 117 Unit Bangunan di Bolaang Mongondow

Regional
Tahun 2020, Jokowi Akan Bangun 3.000 BLK Komunitas di Pondok Pesantren

Tahun 2020, Jokowi Akan Bangun 3.000 BLK Komunitas di Pondok Pesantren

Regional
TNBTS Minta Semua Wisatawan Patuhi Larangan Mendekat ke Kawah Bromo

TNBTS Minta Semua Wisatawan Patuhi Larangan Mendekat ke Kawah Bromo

Regional
Patung Putri Duyung Kini Pakai Kemben, Manajemen Ancol Sebut Penyesuaian Budaya

Patung Putri Duyung Kini Pakai Kemben, Manajemen Ancol Sebut Penyesuaian Budaya

Megapolitan

Close Ads X