Ketua IDAI: Aturan Baru BPJS Kesehatan Akan Turunkan Hak Hidup Bayi

Kompas.com - 02/08/2018, 16:30 WIB
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menilai penerapan tiga aturan baru  yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdijampel) Kesehatan  2018 BPJS Kesehatan akan mengurangi mutu layanan kesehatan, bahkan  mengorbankan keselamatan pasien, Kamis (2/8/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAPengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menilai penerapan tiga aturan baru yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdijampel) Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan akan mengurangi mutu layanan kesehatan, bahkan mengorbankan keselamatan pasien, Kamis (2/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia ( IDAI) Aman Pulungan, mempertanyakan pembatasan jaminan pada bayi baru lahir yang tercantum pada Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan.

Aman mengatakan, dengan aturan itu, resiko kematian bayi akan meningkat. 

"Kalau ini diberlakukan, hak hidup untuk bayi akan berkurang. Yang jelas kami tidak akan bisa menurunkan angka kematian bayi kalau peraturan ini tetap diterapkan," ujar Aman, dalam konfrensi pers di Kantor PB IDI Pusat, di Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Jumpa pers itu digelar untuk menanggapi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

Baca juga: PB IDI: 3 Aturan Baru BPJS Kesehatan Akan Merugikan Pasien

Aman mengatakan, dalam aturan baru itu, diasumsikan bahwa bayi di dalam kandungan akan lahir normal sesuai dengan pemeriksaan saat masih dalam kandungan.

Itu mengapa hanya ada satu paket fasilitas kesehatan yang bisa dipakai dalam aturan baru ini. Padahal, kata Aman, resiko bayi melahirkan secara sesar bisa saja terjadi.

Dari pengertian IDAI, paket ini hanya memfasilitasi kelahiran normal, bukan kelahiran yang membutuhkan penanganan khusus. "Paketnya ini mempersulit kerja dokter," ujar Aman.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Obsteri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Budi Wiweko mengatakan, aturan baru tersebut sangat kontradiktif dengan upaya mengurangi kematian bayi dan ibu.

Baca juga: PB IDI Minta BPJS Kesehatan Batalkan Aturan Baru yang Rugikan Pasien

"Karena diperhatikan adalah kendala biaya, tapi tidak memperhatikan kendali mutu. Bahwa setiap kehamilan pada dasarnya beresiko. Apapun bisa terjadi walaupun dikatakan ibu diperiksa hamil normal, tapi dalam detik-detik terakhir bisa saja terjadi masalah," ujar Budi.

Dalam aturan ini, bayi yang lahir sehat jaminan perawatannya disertakan dengan ibunya.

Sedangkan bayi yang butuh penanganan khusus, akan dijamin jika sebelum lahir didaftarkan terlebih dahulu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X