Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Rumah DP Rp 0 Sekitar Rp 1 Triliun, Anggaran Rusun Dimatikan

Kompas.com - 28/08/2018, 20:11 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta mengkritik tingginya penyertaan modal (PMD) bagi BUMD DKI Jakarta yang akan dianggarkan di APBD Perubahan 2018. Salah satu program yang diajukan BUMD untuk dikerjakan yakni pembangunan rumah DP Rp 0.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Pantas Nainggolan mengatakan, PMD itu seperti manipulasi. Sebab, salah satu pos anggaran PMD digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp 0 yang seharusnya dilakukan SKPD terkait.

"Ini sebuah manipulasi, akal-akalan. Karena pemerintah tidak mungkin menjual asetnya maka diberikan ke BUMD-BUMD," kata Pantas dalam rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Baca juga: Pemprov DKI Tarik Pergub Kenaikan Tarif Sewa Rusun

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya meminta anggaran Rp 1 triliun untuk mewujudkan program rumah susun (rusun) DP Rp 0. Jakpro meminta Rp 531 miliar untuk pembangunan tower rusun di Depo LRT Kelapa Gadung dan di Jalan Yos Sudarso. Sebagian rusun yang dibangun juga akan dijual secara komersial.

Sarana Jaya mengajukan Rp 355 miliar untuk membeli lahan bagi rusun DP Rp 0.

Di sisi lain, anggaran pembangunan tiga rusun lewat APBD 2018 dicoret karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Total pembangunan tiga rusun itu Rp 712 miliar. Rincinannya, pembangunan Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng sebesar Rp 361 miliar, Rusun PIK Pulogadung sebesar Rp 188 miliar, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat sebesar Rp 162 miliar.

 Dengan itu, maka Pemprov DKI tidak memiliki rusun baru pada tahun 2018.

Baca juga: Dua BUMD DKI Minta Rp 1 Triliun untuk Rusun DP Rp 0

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yusmada Faizal mengatakan anggaran pembangunan tiga rusun yang tersisa itu bakal dialihkan untuk pembiayaan subsidi uang muka program rumah DP Rp 0.

"Ini biaya bantuan pembiayaan perumahan. Buat bantuan yang DP Rp 0 itu. Di APBD-P biaya bantuan itu dianggarkan Rp 717 miliar," kata Yusmada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com