Pemkot Ingin Matikan Anggaran Kantor Lurah Jembatan Besi, DPRD DKI Meradang

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta akan memperjuangkan pembangunan kantor Lurah Jembatan Besi, Jakarta Barat, yang sudah dianggarkan senilai Rp 25 miliar pada APBD 2018.

Pimpinan dan anggota dewan meradang ketika Pemprov DKI Jakarta meminta anggaran itu dimatikan.

Awalnya, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Muhammad Zen menyampaikan pembatalan pengadaan itu karena tidak tersedianya lahan untuk mendirikan kantor kelurahan baru.

Baca juga: Kantor Lurah Jembatan Besi dan Jembatan Lima Mau Dipindah, tetapi...

"Memang saat itu ada lokasi lahan yang kami rencanakan untuk dijadikan kantor kelurahan. Namun pada perkembangan prosesnya ternyata para ahli waris tidak ada kesepahaman," kata Zen dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).

Zen mengaku kesulitan mencari lahan di dekat lokasi lama di belakang Mal Seasons City, Jakarta Barat.

Ia bahkan menyebut tidak ada pemilik yang mau menjual lahan.

"Yang jual (lahan) belum ada. Masalah harga kami, kan, berpedoman pada keppres, Pak. Warga minta Rp 40 miliar sampai Rp 50 miliar, cuma kami tetap berupaya," ujar Zen.

Baca juga: Foto-foto Kelurahan Jembatan Besi yang Disebut DPRD DKI Kondisinya Menyedihkan

Hal yang sama disampaikan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Ia menyebut anak buahnya di Pemkot Jakarta Barat yang tidak cukup gigih melakukan pengadaan lahan.

"Ini gagal perencanaan apalagi tujuannya sudah jelas, ini ingin membangun kantor kelurahan, mestinya ada kesepakatan antara pemkot dengan pemilik (lahan). Jadi sudah terverifikasi dulu," kata Saefullah.

Apalagi, kata Saefullah, ini sudah kedua kalinya pengadaan Kantor Lurah Jembatan Besi dianggarkan. 

Baca juga: Sedih Banget Saya Lihat Kantor Kelurahan Jembatan Besi dan Jembatan Lima

Pada APBD 2017, pengadaannya juga dicoret karena tidak bisa dieksekusi.

Mendengar hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik kesal karena Pemkot Jakarta Barat terlalu mudah menyerah terhadap usulannya sendiri.

"Saya enggak percaya kalau enggak ada orang satu pun di sana mau jual tanahnya. Banyak tanah di situ, kalau harganya enggak sesuai ya tambahin gitu loh. Ini kelurahan Ibu Kota negara, Pak," ujar Taufik.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga tidak percaya tak ada satu pun lahan di wilayah Jembatan Besi yang bisa dibeli.

Ia membandingkan dengan Polsek Tanjung Duren yang bisa berdiri di tanah dari pengembang.

"Di sana banyak ruko, banyak hotel. Di mana fasos fasumnya itu semua? Dimakan sama setan?" tanya Prasetio dengan nada tinggi.

Prasetio mengaku heran dengan sikap Pemkot Jakbar yang malah meminta anggaran dimatikan.

Ia pun memaksa Pemkot Jakbar mampu melaksanakan pengadaan kantor lurah itu.

"RPTRA di tengah kampung bisa jadi kok, ada tuh. Apa alasan bapak enggak bisa? Lu nawaitu (niat) dong, Bos. Tolonglah Pak Zen, kasihan Pak Gubernur, warga juga perlu pelayanan yang baik, kantor yang baik," ujar Prasetio.

Setelah menerima kesanggupan dari Wakil Wali Kota Jakarta Barat untuk tetap menghidupkan anggaran, Prasetio pun mengetok palu tanda setuju anggaran tidak dimatikan.