Sejumlah Rencana Pos Anggaran untuk Orang Meninggal di APBD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/9/2018), membahas alokasi anggaran untuk lahan makam dan fasilitas pendukungnya dalam rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018 bersama dengan Dinas Kehutanan.

Berikut ini adalah anggaran-anggaran yang terkait dengan hal itu:

Anggaran RTH

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk menaikan anggaran pembebasan lahan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi Rp 400 miliar.

Anggaran itu akan digunakan untuk membeli lahan. Lahannya akan dibangun RTH. RTH sendiri ada tiga jenis yaitu RTH taman, hutan, dan makam.

Baca juga: DKI Krisis Lahan Makam, Sandiaga Minta Warga Tak Khawatir

Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Djafar Muchlisin mengatakan sampai bulan ini pihaknya baru bisa menambah 0,3 hektar lahan untuk makam. Namun pembeliannya masih terus dilakukan sampai sekarang.

Untuk sementara, TPU yang ada di Jakarta diprediksi masih mampu memenuhi kebutuhan sampai dua tahun lagi.

"Untuk pemakaman kita masih ada, di Pondok Rangon dan Tegal Alur itu kira-kira masih cukup untuk dua tahun lagi. Tapi memang selama ini yang menjadi favorit itu yang berada di lokasi strategis seperti Karet Bivak, Menteng Pulo," kata Djafar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis.

Makam yang sudah penuh umumnya berada di lokasi strategis. Djafar mencontohkan TPU di Karet Bivak, Menteng Pulo, dan Tanah Kusir.

Anggaran kain kafan

Pemprov DKI Jakarta juga diminta untuk menambah anggaran untuk membeli kain kafan, papan makam, sound system, dan tenda. Semua itu adalah perlengkapan yang dibutuhkan warga dalam melakukan proses pemakaman.

Djafar mengatakan, dulu warga yang tidak mampu memang mendapat bantuan uang Rp 800.000 dari pemerintah agar bisa membeli perlengkapan itu. Sekarang, pemerintah yang menyediakan perlengkapannya.

Tahun ini Dinas Kehutanan sudah selesai lelang dengan nilai Rp 1,5 miliar untuk semua perlengkapan. Anggota banggar meminta anggarannya ditambah dalam APBD Perubahan 2018 ini. Djafar menyatakan hanya sanggup menambah Rp 200 juta karena masalah lelang.

"Rp 200 juta dulu Pak karena terkendala waktu lelang," kata dia.

Akhirnya, forum banggar menyetujui penambahan pembelian perlengkapan itu. Pembelian kain kafan, papan, dan terpal masing-masing ditambah Rp 200 juta.

 TPU di Jakarta Utara

Pada kesempatan rapat anggaran kemarin, anggota banggar juga mengadukan persoalan makam. Khususnya TPU Budi Dharma yang ada di Jakarta Utara. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, kondisi TPU itu sangat memprihatinkan.

"TPU Budi Dharma itu simbol kuburan "terindah" di Jakarta Utara karena sudah enggak layak lagi jadi kuburan. Sudah tiga lapis tuh kayaknya, orang dikubur di dalam genangan air," ujar Taufik.

Baca juga: Sistem Online Tak Selesaikan Masalah Sulitnya Mencari Lahan Makam di Jakarta

Menurut Taufik, Jakarta Utara juga menjadi wilayah yang paling minim TPU. Ia mengatakan, selama ini Dinas Kehutanan seolah fokus pada TPU di pusat kota saja, seperti di Karet dan Tanah Kusir. Sementara di Jakarta Utara, kata Taufik, tidak ada TPU besar yang memadai.

"Bahkan Jakarta Utara ada 1 kecamatan yang enggak ada kuburan yaitu Kecamatan Pademangan. Itu enggak ada kuburan sejengkal pun," ujar Taufik.

Djafar menanggapi dengan mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 22 hektar di Rorotan untuk makam. Saat ini prosesnya sedang dilakukan pengerukan.

"Nanti kami uruk tahun ini di daerah Rorotan," ujar Djafar.