PT Jakpro Dikritik Tak Bisa Jelaskan Perencanaan LRT Fase II dan Rumah DP Rp 0

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta William Yani mengkritik semua pengajuan penyertaan modal daerah (PMD) yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Kritikan pertama soal rencana pembangunan light rail transit (LRT) fase II.

"Ini kan harus ada anggaran untuk LRT fase II dalam anggaran perubahan ini, tapi ternyata Jakpro belum siap konsepnya," kata Yani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (18/9/2018).

PMD yang diajukan PT Jakpro sebesar Rp 2,3 triliun. Rinciannya Rp 1,8 triliun untuk LRT fase II dan Rp 531 miliar untuk rumah DP Rp 0.

Baca juga: Dirut Jakpro Ragu Bisa Kerjakan LRT Fase 2, Velodrome-Dukuh Atas

PT Jakpro diminta menjelaskan perencanaan lengkap terkait proyek itu dari mulai tarif, tahapan pembangunan tiap tahun, sampai anggarannya.

Yani juga mengkritik rencana Jakpro membuat rumah DP Rp 0. Yani menyayangkan BUMD sudah meminta anggaran untuk itu sementara DPRD DKI belum diberitahu rencana detailnya.

"Sampai sekarang kami anggota banggar (badan anggaran) belum dapat konsep lengkap sampai 2022 itu yang dibangun berapa pintu sih? Di mana saja? Anggarannya berapa? Payung hukumnya berapa? Sistemnya apa?" kata Yani.

Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto membantah tidak punya perencanaan, khususnya soal LRT fase II. Dwi mengatakan pihaknya sudah punya kajian, dasar hukum, amdal, kajian kebijakan, hingga rencana kegiatannya.

"Dari hasil ini kami ada rencana 5 tahun untuk Velodrome sampai Manggarai," kata Dwi.

Menurut Dwi, sudah ada perkiraan anggaran yang dibutuhkan sampai LRT fase II selesai jika menggunakan biaya sendiri. PT Jakpro juga sudah memperkirakan anggarannya jika ke depan bisa dijalin kerja sama dengan swasta lain.

Baca juga: Taufik: Dirut Jakpro yang Baru Belum Kerja Apa-apa Sudah Minta PMD, Mundur Saja...