Pemprov DKI Ganti Nama OK Otrip, Ini Alasannya...

Kompas.com - 01/10/2018, 18:24 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengubah nama OK Otrip yang selama ini menjadi program integrasi antarmoda di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya ingin menciptakan brand baru untuk program itu.

"Insya Allah dalam waktu dekat, sistem transportasi umum massal terintegrasi akan memikiki brand baru. Brand baru ini akan menggambarkan sistem integrasi antarmoda transportasi," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (1/10/2018).

Anies mengatakan, nama OK Otrip hanya digunakan pada saat tahapan uji coba saja. Saat ini, uji coba telah berakhir. Namanya akan diganti saat program ini sudah resmi diterapkan.

Namun, belum ada nama yang pasti sebagai pengganti nama OK Otrip. Anies mengatakan, namanya masih digodok. "Ini sedang dalam proses finalisasi," kata dia.

Baca juga: Angkot OK Otrip Dibayar Rp 3.600-Rp 3.900 Per Kilometer

Menurut Anies, nama program ini diganti karena Pemprov DKI menginginkan nama yang memiliki makna integrasi.

Harapannya bukan hanya angkut kecil dan bus transjakarta saja melainkan juga mass rapid transit (MRT) hingga light rail transit (LRT).

"Harapannya BRT, MRT, LRT, medium bus, mikrobus, terintegrasi dalam satu sistem karena itulah payungnya nama transportasi integrasi," ujar Anies.

Nama program OK Otrip mulai diperkenalkan ketika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berkampanye dalam Pilkada DKI 2017.

Program ini pertama kali diuji coba pada 15 Januari 2018. Uji coba sempat diperpanjang hingga empat kali sampai akhirnya diterapkan hari ini, Senin (1/10/2018).

Meskipun penerapannya sudah dimulai, tidak ada perbedaan tarif dengan saat uji coba.

Baca juga: Angkot OK Otrip Dipastikan Tidak Ngetem, Sopirnya Tidak Merokok

Masyarakat tetap gratis menggunakan bus kecil atau angkot yang sudah bekerja sama dengan PT Transjakarta.

Saldo di kartu OK Otrip penumpang mulai terpotong ketika mereka melanjutkan perjalanan dengan bus transjakarta.

Biaya perjalanan yang dibebankan kepada warga maksimal Rp 5.000. Namun, bisa juga lebih rendah dari itu jika penumpang hanya menggunakan satu kendaraan dalam sekali perjalanan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Tetapkan Tiga Paslon dalam Pilkada Tangsel: Muhamad-Sara, Azizah-Ruhamaben, dan Benyamin-Pilar

KPU Tetapkan Tiga Paslon dalam Pilkada Tangsel: Muhamad-Sara, Azizah-Ruhamaben, dan Benyamin-Pilar

Megapolitan
Asap Hitam Tebal di Jalan Sawangan Depok, Warga Bakar Ranting Merembet ke Kabel

Asap Hitam Tebal di Jalan Sawangan Depok, Warga Bakar Ranting Merembet ke Kabel

Megapolitan
Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 di Bekasi, Hotel Ini Sudah Terapkan Protokol Kesehatan

Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 di Bekasi, Hotel Ini Sudah Terapkan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Kemenkumham Ingin Napi yang Kabur dari Lapas Tangerang Dieksekusi Mati jika Tertangkap

Kemenkumham Ingin Napi yang Kabur dari Lapas Tangerang Dieksekusi Mati jika Tertangkap

Megapolitan
Polisi Tangkap 10 Pelaku Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat

Polisi Tangkap 10 Pelaku Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Kepatuhan Perkantoran Terhadap Protokol Kesehatan Meningkat pada Pekan Pertama PSBB

Wagub DKI Klaim Kepatuhan Perkantoran Terhadap Protokol Kesehatan Meningkat pada Pekan Pertama PSBB

Megapolitan
Kakanwil Kemenkumham Sebut Tak Masuk Akal Napi Bikin Terowongan untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Kakanwil Kemenkumham Sebut Tak Masuk Akal Napi Bikin Terowongan untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Jaktim Klaim Banjir Hanya di Satu Titik, Bagaimana Faktanya?

Wali Kota Jaktim Klaim Banjir Hanya di Satu Titik, Bagaimana Faktanya?

Megapolitan
Dari DPRD Jawa Barat ke Pilkada Depok, Imam Budi Jadi Pejabat dengan Laporan Aset Termahal

Dari DPRD Jawa Barat ke Pilkada Depok, Imam Budi Jadi Pejabat dengan Laporan Aset Termahal

Megapolitan
Pradi Supriatna Maju Pilkada Depok, Laporan Kekayaannya Rp 3,8 Miliar

Pradi Supriatna Maju Pilkada Depok, Laporan Kekayaannya Rp 3,8 Miliar

Megapolitan
Perda Penanggulangan Covid-19 Bakal Atur Sanksi hingga Jaminan Sosial Masyarakat di Jakarta

Perda Penanggulangan Covid-19 Bakal Atur Sanksi hingga Jaminan Sosial Masyarakat di Jakarta

Megapolitan
Pemkot Bekasi Pilih Satu Hotel sebagai Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Pemkot Bekasi Pilih Satu Hotel sebagai Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
UPDATE: RSD Patriot Candrabhaga Rawat 14 Pasien Covid-19 dengan Status Tanpa Gejala

UPDATE: RSD Patriot Candrabhaga Rawat 14 Pasien Covid-19 dengan Status Tanpa Gejala

Megapolitan
Polda Metro Gandeng Komunitas Ojol Bantu Pengawasan Protokol Kesehatan

Polda Metro Gandeng Komunitas Ojol Bantu Pengawasan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Azizah Ma'ruf - Ruhamaben Bakal Gencar Kampanye Daring Hadapi Pilkada Tangel

Azizah Ma'ruf - Ruhamaben Bakal Gencar Kampanye Daring Hadapi Pilkada Tangel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X