Pemprov DKI Ganti Nama OK Otrip, Ini Alasannya...

Kompas.com - 01/10/2018, 18:24 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengubah nama OK Otrip yang selama ini menjadi program integrasi antarmoda di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya ingin menciptakan brand baru untuk program itu.

"Insya Allah dalam waktu dekat, sistem transportasi umum massal terintegrasi akan memikiki brand baru. Brand baru ini akan menggambarkan sistem integrasi antarmoda transportasi," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (1/10/2018).

Anies mengatakan, nama OK Otrip hanya digunakan pada saat tahapan uji coba saja. Saat ini, uji coba telah berakhir. Namanya akan diganti saat program ini sudah resmi diterapkan.

Namun, belum ada nama yang pasti sebagai pengganti nama OK Otrip. Anies mengatakan, namanya masih digodok. "Ini sedang dalam proses finalisasi," kata dia.

Baca juga: Angkot OK Otrip Dibayar Rp 3.600-Rp 3.900 Per Kilometer

Menurut Anies, nama program ini diganti karena Pemprov DKI menginginkan nama yang memiliki makna integrasi.

Harapannya bukan hanya angkut kecil dan bus transjakarta saja melainkan juga mass rapid transit (MRT) hingga light rail transit (LRT).

"Harapannya BRT, MRT, LRT, medium bus, mikrobus, terintegrasi dalam satu sistem karena itulah payungnya nama transportasi integrasi," ujar Anies.

Nama program OK Otrip mulai diperkenalkan ketika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berkampanye dalam Pilkada DKI 2017.

Program ini pertama kali diuji coba pada 15 Januari 2018. Uji coba sempat diperpanjang hingga empat kali sampai akhirnya diterapkan hari ini, Senin (1/10/2018).

Meskipun penerapannya sudah dimulai, tidak ada perbedaan tarif dengan saat uji coba.

Baca juga: Angkot OK Otrip Dipastikan Tidak Ngetem, Sopirnya Tidak Merokok

Masyarakat tetap gratis menggunakan bus kecil atau angkot yang sudah bekerja sama dengan PT Transjakarta.

Saldo di kartu OK Otrip penumpang mulai terpotong ketika mereka melanjutkan perjalanan dengan bus transjakarta.

Biaya perjalanan yang dibebankan kepada warga maksimal Rp 5.000. Namun, bisa juga lebih rendah dari itu jika penumpang hanya menggunakan satu kendaraan dalam sekali perjalanan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Megapolitan
Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Megapolitan
Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Megapolitan
Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Megapolitan
Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Megapolitan
Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Megapolitan
Afifah Sindir Hasil 15 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Imam: Jawabnya Terlalu Jauh

Afifah Sindir Hasil 15 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Imam: Jawabnya Terlalu Jauh

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Imam dan Pradi Malah Saling Tuduh soal Singkatan

Debat Pilkada Depok, Imam dan Pradi Malah Saling Tuduh soal Singkatan

Megapolitan
Imam Mengaku 20 Tahun Bekerja untuk Depok, Afifah: Yang Terjadi Kita Jauh Tertinggal

Imam Mengaku 20 Tahun Bekerja untuk Depok, Afifah: Yang Terjadi Kita Jauh Tertinggal

Megapolitan
UPDATE 4 Desember: Pasien Covid-19 di Tangerang Kota Tembus 402, Terbanyak dari Karawaci

UPDATE 4 Desember: Pasien Covid-19 di Tangerang Kota Tembus 402, Terbanyak dari Karawaci

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X