Kementerian PUPR Sebut Naturalisasi Tak Bisa Direalisasikan di Seluruh Sungai Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Naturalisasi sungai yang diinginkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sulit direalisasikan di seluruh sungai di Jakarta.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Bambang Hidayah mengatakan, naturalisasi sungai kemungkinan hanya bisa dikerjakan di area yang cukup lebar.

Naturalisasi juga tidak bisa dijalankan di kawasan yang sudah dinormalisasi dengan pemasangan sheetpile atau dinding turap.

Baca juga: Dinas Sumber Daya Air DKI Sudah Naturalisasi 14 Waduk

"Barangkali yang space-nya cukup lebar itu kita manfaatkan untuk naturalisasi. Kalau space-nya sempit, agak sulit, karena kita harus mengutamakan kapasitas sungai agar bisa menampung debit air banjir," ujar Bambang saat dihubungi, Rabu (3/10/2018).

Bambang menyampaikan, lebar sungai harus mencapai 35 meter hingga 50 meter untuk dapat menampung volume air agar tidak banjir saat musim hujan tiba.

Kondisi sungai harus dibuat lebih dalam di area yang lebarnya 35 meter.

Baca juga: Kadis Sumber Daya Air DKI Sudah Punya Konsep Naturalisasi Sungai

Pemahaman Bambang, naturalisasi tetap sama seperti normalisasi. Namun, area sungai yang dinaturalisasi dibuat lebih natural.

"Natural itu ya artinya mungkin suasananya seperti alam begitu, ada pepohonan, tanaman-tanaman," kata dia.

Pada prinsipnya, BBWSCC harus mendukung program naturalisasi sungai.

Baca juga: Naturalisasi Sungai ala Anies, Bukan Sekadar Pembetonan...

Oleh karena itu, Bambang menyebut akan menggelar rapat dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyamakan visi soal naturalisasi sungai.

BBWSCC dan Pemprov DKI juga akan meninjau lapangan untuk menginventarisasi area-area yang bisa dinaturalisasi.

"Saya menyampaikan ke Dinas Sumber Daya Air, kami harus menginventarisasi dulu lokasi-lokasi yang mana bisa naturalisasi. Visinya harus disamakan dulu," ucap Bambang.

Baca juga: Anies: Pemprov DKI Dukung Penuh Normalisasi dan Naturalisasi Sungai

Menurut Bambang, pembebasan lahan tetap tidak bisa dihindari jika pada akhirnya naturalisasi sungai yang diterapkan.

Bangunan-bangunan warga di sekitar bantaran sungai harus tetap dibebaskan agar banjir tidak lagi terjadi.

"Bagaimana pun juga, cantik harus aman dari banjir. Kalau cantik (tetapi) tidak aman banjir, kan percuma. Pembebasan lahan di bantaran itu harus tetap harus dilakukan," tuturnya.

Baca juga: Menanti Naturalisasi Sungai ala Anies-Sandi

Pemprov DKI, kata Bambang, sudah sepakat soal adanya pembebasan lahan dalam rangka normalisasi sungai.

Meskipun akan mengadakan rapat soal naturalisasi dengan Pemprov DKI, BBWSCC tidak mengalokasikan anggaran untuk normalisasi maupun normalisasi yang dikombinasikan dengan naturalisasi pada 2019.

Sebab, lahan yang dibebaskan Pemprov DKI masih minim.