Mandeknya Normalisasi Sungai dan Ancaman Banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter  di Jakarta dipastikan tidak berjalan tahun 2019.

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak mengalokasikan anggaran normalisasi sungai itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

"Kalau diajukan di (APBN) 2019 sudah enggak terkejar lagi," ujar Kepala BBWSCC Bambang Hidayah, Rabu (3/10/2018).

Baca juga: Normalisasi Sungai, BBWSCC Pertanyakan Nasib Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

Normalisasi sungai di Jakarta, kata Bambang, baru bisa dianggarkan paling cepat dalam APBN 2020.

Terkendala pembebasan lahan 

Pemprov DKI Jakarta bertugas membebaskan lahan untuk kebutuhan normalisasi yang dijalankan BBWSCC. Hingga kini, pembebasan lahan yang dikerjakan Pemprov DKI itu masih minim. Karena itu, normalisasi sungai tidak bisa dijalankan pada 2019.

BBWSCC tidak mau normalisasi dilakukan setengah-setengah.

"Kalau (pembebasan lahan) masih sedikit kan tanggung. Jadi, biar nanti aja kalau sudah banyak," kata Bambang.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengakui sulitnya membebaskan lahan. Pekerjaan itu harus dikerjakan dengan sangat hati-hati sebelum Dinas Sumber Daya Air melakukan pembayaran.

"Jangan sampai ada overlap, tumpang-tindih, apalagi gugatan-gugatan lain yang berdampak terhadap kami. Makanya, kemarin kami rapat dengan pihak Balai Besar, menanyakan progres normalisasi. Ya kami perlu waktu untuk kelengkapan administrasinya," ucap Teguh.

Dinas Sumber Daya Air, lanjut Teguh, masih berupaya membebaskan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter.

Dia berharap pembebasan lahan di tiga lokasi itu bisa berjalan maksimal tahun ini demi mendukung normalisasi yang menjadi proyek strategis nasional.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, normalisasi sungai yang terhambat disebabkan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta dinilai sulit membebaskan lahan karena ada janji kampanye untuk menghindari penggusuran.

Baca juga: Gembong Ingatkan Janji Kampanye Jangan Menghambat Normalisasi Sungai

"Pemprov DKI ketika kepemimpinannya Pak Anies kan sudah janji enggak melakukan penggusuran. Janji itu punya konsekuensinya seperti sekarang, normalisasi sulit terselesaikan secara menyeluruh," ujar Gembong.

KOMPAS/AGUS SUSANTO Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 26-06-2018 *** Local Caption *** Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 26-6-2018