Bangun 5.500 Unit Rusunami DP Nol Rupiah, Developer Minta Modal Rp 2,265 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PD Pembangunan Sarana Jaya berencana membangun 5.500 unit rumah susun milik sederhana (rusunami) untuk program down payment (DP) nol rupiah.

Untuk merealisasikannya, Sarana Jaya meminta penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 2,265 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2019. PMD itu akan digunakan untuk pengadaan lahan seluas 15,6 hektar dan pembangunan.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan, rusunami itu akan dibangun di empat wilayah Jakarta.

"Iya (5.500 unit rusunami). Lokasinya ada di utara, selatan, barat, timur. Empat wilayah, kecuali pusat," ujar Yoory saat dihubungi, Jumat (12/10/2018).

Baca juga: Rusunami DP Nol Rupiah Tak Akan Dibangun di Jakarta Pusat

Selain itu, Sarana Jaya juga mengajukan Rp 3 triliun lebih untuk proyek sentra primer Tanah Abang. PMD itu digunakan untuk pembebasan lahan dan pengembangan proyek tersebut.

Dengan demikian, Sarana Jaya mengajukan PMD Rp 5,3 triliun dalam APBD DKI 2019.

Yoory berharap PMD itu bisa disetujui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, mengingat dua proyek itu merupakan penugasan Pemprov DKI.

Baca juga: Perjalanan Panjang Program Rusunami DP Rp 0 yang Akhirnya Diluncurkan Hari Ini...

"Dua-duanya kan itu prioritas sebenarnya, penugasan. Kita tetap berharap kalau bisa itu dipenuhi semuanya," kata dia.

Jika Pemprov DKI hanya menyetujui PMD Rp 1,8 triliun, Yoory menyebut proyek pembangunan rusunami DP nol menjadi prioritas utama.

Agar PMD itu bisa diberikan, Sarana Jaya meminta batas limit PMD atau modal dasar mereka ditambah dari Rp 2 triliun menjadi Rp 10 triliun.

Baca juga: Sarana Jaya Ajukan PMD Rp 5,3 Triliun pada APBD DKI 2019

Sarana Jaya melalui Badan Pembina BUMD DKI telah mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya.

Dalam perda itu, tertulis modal dasar Sarana Jaya sebesar Rp 2 triliun. Sarana Jaya hingga September lalu sudah menerima modal sebesar Rp 1,064 triliun.

Artinya, Sarana Jaya hanya bisa meminta modal sekitar Rp 935 miliar lagi jika perda itu tidak direvisi.

Baca juga: Pedagang di Jalan Jatibaru Akan Dipindah ke Lahan Milik Sarana Jaya

"Karena program penugasannya masih ada dan masih perlu biaya, utamanya untuk pengadaan lahan, makanya kita minta lagi Rp 5,3 triliun. Permintaan itu kan harus ada wadahnya, wadahnya itu harus dilakukan perubahan perda, dari (modal dasar) Rp 2 triliun kita minta ke Rp 10 triliun," ucap Yoory.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Subagyo sebelumnya menyampaikan, PMD untuk Sarana Jaya sebesar Rp 1,8 triliun dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019.

Hingga kini, belum ada keputusan berapa besar PMD yang akan diberikan untuk Sarana Jaya.

Keputusan pemberian PMD ini nantinya akan ditentukan bersama DPRD DKI Jakarta dalam rapat Badan Anggaran.

Baca juga: Penjelasan Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Terkait Lahan DP 0 Rupiah di Atas "Pondok Kelapa Village"