Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Bekasi Harap DKI Tak Hanya Beri Kompensasi untuk Bantargebang, tetapi...

Kompas.com - 14/10/2018, 19:53 WIB
Dean Pahrevi,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya beri bantuan dana untuk pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang saja.

Pemkot Bekasi berharap bantuan juga untuk aspek-aspek lain, misalnya infrastruktur.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pihaknya berharap mendapat perhatian lebih dari Pemprov DKI terkait persoalan hubungan kemitraan antara Kota Bekasi dengan DKI Jakarta.

Baca juga: Pada Hari Lebaran, Operasional TPST Bantargebang Dihentikan Sementara

"Kita berharap ada yang dicetus dari bantuan kemitraan itu, tidak hanya sekadar kepentingan yang terkait dengan Bantargebang. Tetapi kan masih banyak pola yang terkait dengan transportasi misalnya, penyelesaian flyover (Rawapanjang dan Cipendawa), itu kan sudah di depan mata. Kemudian masih ada lainnya, ya itu lah yang kemudian tidak keluar (belum ada bantuannya) gitu loh," kata Tri, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/10/2018).

Penyelesaian proyek flyover Rawa Panjang dan Cipendawa dinilai penting untuk memperlancar akses kendaraan truk sampah DKI menuju TPST Bantargebang.

Tri berharap, Pemprov DKI bisa memberi bantuan dana untuk proyek pembangunan flyover tersebut.

Menurut Tri, jika proyek flyover tersebut rampung, maka antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi akan sama-sama mendapat keuntungan yang bermanfaat.

"Dari DKI-nya menguntungkan jalannya jadi lancar, ada efisiensi irit bahan bakar (truk sampah), kendaraan jadi tidak gampang rusak. Kita juga dapat keuntungan masyarakat terhindar dari bau truk-truk sampah yang lewat Tol Bekasi Barat," pungkas Tri.

Baca juga: Dana Kompensasi TPST Bantargebang Tak Bisa Cair jika Pemkot Bekasi Belum Lengkapi Berkas

Tri menambah, bantuan yang diberikan Pemprov DKI pada tahun 2018 masih sangat minim dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. "Yang Bantargebang kecil itu, saya lupa angkanya, tapi kecil itu," ujar Tri.

"Kita memandang bahwa DKI tidak memandang bahwa Bekasi menjadi mitra. Itu baru Bantargebang saja kan, ada juga uang untuk masyarakat juga 'uang bau', tapi nilai untuk pembangunannya tidak ada gitu. Itu hanya nilai kompensasinya saja yang diberikan kepada masyarakat, dampak yang ditimbulkan dari sampah karena bau, karena rusaknya lingkungan gitu," tambah Tri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com