Pertama Kalinya, PKK dan Karang Taruna Tingkat RT/RW Dapat Dana Operasional

Kompas.com - 24/10/2018, 15:20 WIB
Rapat BUMD DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (24/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat BUMD DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (24/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta menyetujui pengajuan dana operasional untuk PKK dan Karang Taruna di tingkat RT dan RW dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif mengatakan, dana operasional itu baru pertama kali dianggarkan bagi PKK dan Karang Taruna tingkat RT dan RW.

"PKK dan Karang Taruna tingkat RT dan RW belum pernah dapat sebelumnya. Tahun depan untuk permulaan, mereka akan dapat Rp 250.000 per bulan," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).

Baca juga: Ini Besaran Uang Operasional yang Diterima Anies-Sandiaga Tiap Bulan


Syarif mengatakan, pemberian dana operasional itu sudah disepakati dalam rapat.

Untuk PKK, jenis dana operasional yang diberikan ada dua. Pertama adalah pemberian dana operasional Rp 250.000 per bulan untuk satu orang anggota PKK tingkat RT dan RW.

Kedua adalah dana operasional yang diberikan pada tiap rapat Rp 1,6 juta. Dana ini bukan untuk diberikan kepada masing-masing anggota PKK, melainkan tiap lembaga PKK.

Baca juga: Rian Ernest, Mantan Staf Ahok: Kami Digaji dari Uang Operasional Gubernur

Dalam satu tahun, rapat PKK dilakukan sebanyak 4 kali. Perhitungannya, Rp 1,6 juta dikalikan 4 kali rapat. Kemudian dikalikan jumlah PKK tingkat RW yang ikut rapat.

Syarif mengatakan, selama ini biasanya yang menerima dana operasional hanya PKK tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Hal ini yang melatarbelakangi pemberian dana operasional untuk PKK tingkat RT dan RW.

"Dahulu hanya PKK tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota yang dapat. Saat semua anggota PKK datang rapat di kelurahan, mereka yang tingkat RT RW tanya kok yang di kelurahan dapat insentif, tetapi mereka tidak? Akhirnya sekarang diberikan," ujar Syarif.

Baca juga: Bukan Pertama Kali Ahok Kembalikan Uang Operasional Miliaran Rupiah...

Untuk Karang Taruna, besar dana operasional yang diberikan juga Rp 250.000 per bulan.

Bedanya, dana ini diberikan untuk satu lembaga Karang Taruna di RT dan RW. Bukan untuk satu orang anggota Karang Taruna.

"Jadi kalau Karang Taruna ini diberikannya per RT dan RW, bukan per orang," kata Syarif.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
Suhu Jakarta Panas, Warga Diimbau Tidak Bakar Sampah

Suhu Jakarta Panas, Warga Diimbau Tidak Bakar Sampah

Megapolitan
Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Megapolitan
Maju Pilkada Tangsel 2020, Siti Nur Azizah Mengaku Tak Ingin Manfaatkan Ma'ruf Amin

Maju Pilkada Tangsel 2020, Siti Nur Azizah Mengaku Tak Ingin Manfaatkan Ma'ruf Amin

Megapolitan
Gelar 7 Pertunjukan Kebudayaan, Pemprov DKI Ubah Wajah Jakarta

Gelar 7 Pertunjukan Kebudayaan, Pemprov DKI Ubah Wajah Jakarta

Megapolitan
Ceceran Semen Tumpah di Jalan Raya Gempol, Pengendara Diimbau Hati-hati

Ceceran Semen Tumpah di Jalan Raya Gempol, Pengendara Diimbau Hati-hati

Megapolitan
Sembilan Tahun Bekerja sebagai ART, ABA Kerap Disiksa Majikan dan Tak Terima Gaji

Sembilan Tahun Bekerja sebagai ART, ABA Kerap Disiksa Majikan dan Tak Terima Gaji

Megapolitan
Tiupan Angin Kencang, Atap Dapur Rumah di Mampang Roboh

Tiupan Angin Kencang, Atap Dapur Rumah di Mampang Roboh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X