Kemendagri: Lantik Dulu Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung, Ganti kalau Kinerjanya Buruk

Kompas.com - 02/11/2018, 17:08 WIB
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono usai memberikan pengarahan pada anggota DPRD Kota Malang yang baru di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9/2018) KOMPAS.com/ANDI HARTIKDirektur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono usai memberikan pengarahan pada anggota DPRD Kota Malang yang baru di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9/2018)

Dihubungi terpisah, Ketua Departemen Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof Susi Dwi Harijanti mengatakan, Wali Kota Bandung seharusnya tidak menunda pelantikan Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung definitif, lantaran nama Benny sudah disetujui oleh Kementrian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat.

Baca juga: Kemendagri Tetap Putuskan Benny Bachtiar Jadi Sekda Kota Bandung

“Apa yang dilakukan Wali Kota Bandung tidak bisa diterima dari sudut hukum tata negara. Dia harus paham dan tunduk pada rezim hukum, baik tata negara, hukum administrasi, maupun hukum pemerintah daerah, bahwasanya wali kota adalah sub-organisasi pemerintah pusat,” ujar dia.

Susi menuturkan, Wali Kota Bandung saat ini tidak punya pijakan hukum untuk tidak melantik Beny Bachtiar sebagai Sekda.

Sebab, semua proses perekrutan mulai dari lelang jabatan terbuka sudah ditempuh. Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat itu, Ridwan Kamil-Oded M Danial, telah menyetujui penunjukan Beny Bachtiar sebagai sekda.

Sehingga, tidak bisa tiba-tiba di tengah jalan dibatalkan.

"Tak bisa Wali Kota bersikukuh, karena merasa pelantikan Sekda adalah hak prerogatifnya. Tak ada istilah itu sebenarnya, karena yang benar adalah hak-hak yang diberikan oleh konstitusi. Undang-undang menyebut, Wali Kota mesti patuh dan taat terhadap hierarki di atasnya, yakni Gubernur selaku wakil dari pemerintahan pusat," ujar Susi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tolak Benny Bachtiar Jadi Sekda Kota Bandung, Oded Ajukan Ema Sumarna

Susi menambahkan, peran sekda definitif amat strategis dalam pemerintahan daerah. Menurut dia, banyak kewenangan yang tak bisa dilakukan Plh Sekda termasuk dalam hal pembinaan dan penganggaran.

"Saya khawatir akan terjadi krisis kepemerintahan jika sekda tak segera dilantik. Mungkin jika dianalogikan semacam government shutdown di Amerika Serikat. Walaupun jelas berbeda, tapi intinya jalannya pemerintahan akan pincang tanpa Sekda definitif," ujar dia.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Posko Vaksinasi Covid-19 Dibuka di Citra Garden City, Kuota Per Hari 2.000 Orang

Posko Vaksinasi Covid-19 Dibuka di Citra Garden City, Kuota Per Hari 2.000 Orang

Megapolitan
Seorang Pemilik Ruko di Tangerang Dikalungkan Celurit dan Ditodong Pedang

Seorang Pemilik Ruko di Tangerang Dikalungkan Celurit dan Ditodong Pedang

Megapolitan
UPDATE 2 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 298 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 2 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 298 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Tambora Capai 51,9 Persen

Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Tambora Capai 51,9 Persen

Megapolitan
Tolak Perubahan RPJMD, Fraksi PSI Nilai Anies Lari dari Janji Kampanye

Tolak Perubahan RPJMD, Fraksi PSI Nilai Anies Lari dari Janji Kampanye

Megapolitan
Aksi Pencurian Handphone di Cipayung, Pelaku Pura-pura Bertanya

Aksi Pencurian Handphone di Cipayung, Pelaku Pura-pura Bertanya

Megapolitan
Polisi Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi 10.000 Warga di Kawasan Pabrik Jatiuwung

Polisi Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi 10.000 Warga di Kawasan Pabrik Jatiuwung

Megapolitan
Selain Tino dan Hari, Empat Harimau Sumatera di Ragunan Juga Jalani Tes Swab PCR

Selain Tino dan Hari, Empat Harimau Sumatera di Ragunan Juga Jalani Tes Swab PCR

Megapolitan
154 Pasien Covid-19 Meninggal di Jakarta Hari Ini, Kasus Fatal Tak Kunjung Turun

154 Pasien Covid-19 Meninggal di Jakarta Hari Ini, Kasus Fatal Tak Kunjung Turun

Megapolitan
Jumlah Penumpang Bus Transjakarta Turun Drastis Sejak Pandemi, Dulu 1 Juta Kini 150.000 Per Hari

Jumlah Penumpang Bus Transjakarta Turun Drastis Sejak Pandemi, Dulu 1 Juta Kini 150.000 Per Hari

Megapolitan
Presiden Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus, Wagub DKI Jakarta: Kami Mendukung

Presiden Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus, Wagub DKI Jakarta: Kami Mendukung

Megapolitan
Kecelakaan Beruntun di Tol Karang Tengah-Jakarta, Salah Satu Korbannya Kadispora Kota Tangerang

Kecelakaan Beruntun di Tol Karang Tengah-Jakarta, Salah Satu Korbannya Kadispora Kota Tangerang

Megapolitan
Penumpang Kereta Jarak Jauh dari Jakarta Turun 60 Persen Selama PPKM Darurat dan Level 4

Penumpang Kereta Jarak Jauh dari Jakarta Turun 60 Persen Selama PPKM Darurat dan Level 4

Megapolitan
Setelah Beraksi Ratusan Kali Selama 9 Tahun, Pencuri Motor Ini Akhirnya Ditangkap

Setelah Beraksi Ratusan Kali Selama 9 Tahun, Pencuri Motor Ini Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
Tanggapi Usulan Perubahan RPJMD, F-PAN Minta Anies Tuntaskan Program Rumah DP Rp 0

Tanggapi Usulan Perubahan RPJMD, F-PAN Minta Anies Tuntaskan Program Rumah DP Rp 0

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X