Anggaran untuk Menalangi DP Rusunami Pemprov DKI Dipangkas

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta akhirnya menyetujui anggaran untuk talangan uang muka rumah DP 0 rupiah.

Kendati demikian, anggaran untuk talangan uang muka rumah DP 0 rupiah yang semula diajukan 720 miliar itu dikurangi menjadi Rp 350 miliar.

"Di tengah kebutuhan menutup defisit KUA-PPAS, penghematan sangat dibutuhkan. Saya minta Bu Kadis menyampaikan sekali lagi yang riil, yang dibutuhkan untuk mengcover 2019," kata pimpinan Banggar Triwisaksana dalam rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, Senin (26/10/2018).

Baca juga: Timses: Pak Jokowi Tidak Pernah Anggap Kebijakan DP 0 Tidak Baik

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti kemudian mengajukan angka Rp 380 miliar.

Menurut dia, angka ini hanya cukup untuk menalangi DP 950 unit rusunami dari target awal 1.600 unit pada 2019.

Sebanyak 950 unit yang dimaksud yakni 780 unit Rusunami Klapa Village yang dibangun PD Pembangunan Sarana Jaya dan 170 Rusun Pasar Rumput yang  dibangun Perumnas.

Rusun Pasar Rumput itu rencananya diserahkan Perumnas ke Pemprov DKI dan dijadikan rumah DP 0 rupiah.

"Kebutuhannya bila DP 20 persen maka per unit Rp 80 juta. Kalau dikali 950 unit maka Rp 76 miliar. (Sisanya) 80 persen maka dibutuhkan alokasi anggaran Rp 304 miliar, total Rp 380 miliar," ujar Meli.

Baca juga: Gubernur DKI: Dulu Banyak Kritik Tidak Mungkin Ada DP 0, Ini Nyatanya Mungkin...

Usulan Meli tak langsung disetujui. Anggota Banggar Iman Satria menanyakan mengapa DP yang ditalangi senilai Rp 80 juta per unit rusunami.

Sebab, menurut dia, seharusnya DP lebih kecil dari itu. "DP-nya Rp 80 juta per unit, emang satu unitnya berapa? Bukannya Rp 350 juta?" tanya Iman.

Menjawab Iman, Meli mengatakan bahwa memang harga jual rusun maksimal Rp 350 juta.

Namun, karena 170 unit Rusunami Pasar Rumput yang akan diserahkan Perumnas ke DKI belum diketahui harganya, Meli memperkirakan harganya Rp 400 juta.

Jadi ia menghitung berdasarkan harga tertinggi Rp 400 juta tersebut.

Kendati demikian, Iman menyatakan bahwa sedianya dana untuk menalangi DP tersebut tidak sampai Rp 80 juta.

"Ya sudah kalau harganya Rp 350 juta, mestinya kurang dong, enggak sampai Rp 80 juta dong," kata Iman.

Baca juga: Anies Sebut Rumah DP 0 Persen Jokowi Punya Kesamaan dengan DKI

Pimpinan Banggar Triwisaksana pun langsung mengambil keputusan untuk mengurangi anggaran Rp 380 miliar.

"Rp 350 miliar rasanya cukup. Baik, kita setujui Rp 350 miliar," kata dia seraya mengetuk palu.