Anies: Saya Lihat Bertahun-tahun, Kurva Penyerapan Melonjaknya di Ujung Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan siap mengevaluasi kepala dinas yang serapan anggarannya rendah.

Rendahnya serapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kembali disorot DPRD DKI Jakarta.

"Pokoknya sekarang biar mereka pada kerja dulu soal serapan. (Evaluasi) itu otomatis di dalam komitmen kerja mereka salah satu komponennya adalah soal kerja," kata Anies, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: Fraksi Gerindra dan PKS Kritik Rendahnya Serapan Anggaran DKI 2018

Anies menargetkan penyerapan tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mengatakan, evaluasi serapan anggaran selalu dilaksanakan setiap pekan.

"Insya Allah (serapan anggaran) bisa minimal sama dengan tahun lalu. Terus upayanya kami monitoring dari hari ke hari, meeting-nya seminggu sekali. Dari situ kita tahu, bahwa kerjanya memang jauh lebih tinggi daripada pembayarannya," ujar Anies.

Anies mengaku selama ini belum ada evaluasi terhadap kepala dinas terkait penyerapan anggaran.

Baca juga: Serapan Anggaran Dinas SDA Rendah, Kadisnya Diminta Tanggung Jawab

Dia tak ingin anggaran baru diserap di ujung tahun. 

"Rupanya selama bertahun-tahun ini enggak pernah ada evaluasi soal itu. Jadi ketika saya lihat bertahun-tahun, kurva penyerapan itu selalu melonjaknya di ujung (tahun). Itu yang nanti kami akan evaluasi sehingga pekerjaannya bertahap sesuai dengan progres pekerjaan," katanya. 

Sebelumnya, Fraksi Gerindra dan PKS mempertanyakan rendahnya serapan anggaran Pemprov DKI  hingga akhir November 2018.

Baca juga: Jelang 2019, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Baru 63 Persen

Gerindra menyebut kegagalan terjadi karena kepala dinas tak berhasil dalam melakukan lelang. Sementara PKS menyoroti buruknya perencanaan yang menyebabkan pekerjaan gagal dilakukan.

Dalam situs web publik.bappedadki.net termuat serapan anggaran Pemprov DKI baru 61 persen per 29 November 2018.

Realisasi belanja langsung dan belanja tak langsung sebesar Rp 45,8 triliun dari total alokasi Rp 75 triliun.