Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Penetapan Tarif Bus Transpatriot Bekasi

Kompas.com - 08/12/2018, 13:09 WIB
Dean Pahrevi,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Bus transpatriot masih gratis, meskipun sudah beroperasi 12 hari sejak pertama kali mengaspal pada Senin (26/11/2018).

Padahal sebelumnya Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP) selaku pengelola transpatriot menyatakan tarif gratis berlaku selama sepekan.

"Masih gratis hingga minggu depan, sampai Senin depannya lagi. Sekarang ini masih dilakukan metode besaran tarif," kata Juru Bicara PDMP Iqbal Daut saat dihubungi Kompas.com, Minggu (25/11/2018).

Baca juga: Wali Kota Bekasi Kaji Besaran Subsidi Tarif Transpatriot

Iqbal mengatakan, selama sepekan, pihaknya mengkaji besaran tarif bus.

Namun, setelah sepekan, tarif bus belum juga ditetapkan dan warga masih bisa menikmati transpatriot secara cuma-cuma alias gratis. 

Tarif diusulkan Rp 3.500

Iqbal menjelaskan, tarf bus diusulkan Rp 3.500 untuk umum.

Usulan tersebut merupakan hasil rapat pihak PDMP dan unsur Pemerintah Kota Bekasi.

"Rapat ada hasil sifatnya hanya mengusulkan dan merumuskan yaitu besaran tarif berkisar antara Rp 3.500," kata Iqbal, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Terjebak Kemacetan, Bus Transpatriot Bekasi Tak Bisa Tiba Tepat Waktu

Dalam rapat tersebut juga diusulkan tarif transpatriot untuk pelajar dan mahasiswa sebesar Rp 2.000.

Tunggu penetapan wali kota

Tarif transpatriot belum bisa diputuskan karena masih menunggu keputusan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. 

"Usulan itu sudah masuk ke wali kota, sejauh ini masih menunggu keputusan wali kota," kata Iqbal.

Selama tarif transpatriot belum ditetapkan, maka operasional bus masih digratiskan.

Baca juga: Belum Ada Keputusan Wali Kota, Naik Transpatriot Masih Gratis

"Kalau belum ditetapkan kami gratiskan terus, karena dasar kita menetapkan tarif ya itu keputusan wali kota. Misalnya wali kota ingin gratiskan sampai akhir bulan agar warga bisa menikmati transpatriot, ya sudah kami sifatnya jalan terus sambil menunggu ketetapan (tarif) dari wali kota," ujar Iqbal.

Masih dikaji

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku sudah menerima usulan besaran subsidi yang harus dikeluarkan Pemkot Bekasi untuk tarif bus transpatriot.

"Sampai saat ini saya belum dapat (draf usulan tarif). Kalau (draf usulan) yang subsidi sudah (diterima) sekitar Rp 5.000," kata pria yang akrab disapa Pepen tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com