Pengusaha Ritel Sayangkan Rencana Larangan Penggunaan Kantong Plastik

Kompas.com - 19/12/2018, 08:05 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAKetua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia ( Aprindo) menyayangkan rencana pelarangan penggunaan kantong plastik oleh beberapa pemerintah daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan, seharusnya Pemprov DKI mengurangi penggunaan kantong plastik, bukan justru melarang. 

"Aprindo menyayangkan mekanismenya mengenai pelarangan yang mestinya pengurangan saja," kata Roy kepada Kompas.com, Selasa (18/12/2018). 

Baca juga: Meninjau Rencana Pemprov DKI Larang Penggunaan Kantong Plastik...

Ia mengatakan, pengurangan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

"Di dalam Pasal 3 ayat 2 Perpres Nomor 97 Tahun 2017 disebutkan pengurangan tidak ada disebutkan pelarangan," ujarnya.

Realisasi peraturan tersebut adalah penggunaan kantong plastik SNI yang dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) atas Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca juga: Pemprov DKI Imbau Warga Tak Gunakan Kantong Plastik Sekali Pakai Saat Belanja

Kantong plastik yang mudah terurai tersebut telah digunakan 35.000 retail moderen di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan, warga perlu diedukasi untuk mengurangi penggunaan plastik. Menurut dia, dibutuhkan waktu lebih kurang satu tahun untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut. 

"Kalau (sosialisasi) cuma beberapa bulan, kan, enggak semuanya mengerti, enggak semuanya mengetahui," ujar Roy. 

Baca juga: Strategi PD Pasar Jaya Hilangkan Penggunaan Kantong Plastik dari Pasar

Kurangnya edukasi warga dinilai akan berdampak pada berkurangnya konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, pihaknya mengaku siap melaksanakan kebijakan tersebut. 

"Kami siap saja untuk meniadakan (kantong plastik) karena memang bagi kami ini mengurangi biaya," ucapnya. 

Baca juga: Pedagang Pasar di Jakarta Kena Denda jika Sediakan Kantong Plastik

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan peraturan gubernur (pergub) tentang pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengungkapkan, pergub ini sudah siap dalam bentuk draf dan akan ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir Desember 2018.

"Kami sedang menyiapkan pergub tentang pelarangan kantong plastik sekali pakai," ujar Isnawa. 

Adapun, sosialisasi larangan penggunaan kantong plastik baik di pasar dan ritel akan dilakukan dalam kurun waktu Januari 2019 hingga Juni 2019.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 1 Juni di Depok: Muncul 2 Kasus Positif Baru dan 9 Pasien Dinyatakan Sembuh

[UPDATE] Covid-19 1 Juni di Depok: Muncul 2 Kasus Positif Baru dan 9 Pasien Dinyatakan Sembuh

Megapolitan
PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

Megapolitan
Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Megapolitan
Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Megapolitan
Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Megapolitan
Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Megapolitan
Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Megapolitan
Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Megapolitan
Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Megapolitan
Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Megapolitan
Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X