Apresiasi Pembatalan, YLKI Sebut KRL Premium Diskriminatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengapresiasi keputusan PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) yang membatalkan rencana pengoperasian KRL Premium.

Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, pembatalan tersebut meupakan bukti bahwa PT KCI mendengarkan aspirasi masyarakat.

"YLKI memberikan apresiasi atas pembatalan tersebut. Itu artinya manajemen KAI/KCI masih mendengarkan aspirasi publik," kata Tulus dalam keterangan tertulis, Senin (24/12/2018).

Baca juga: PT KCI Akhirnya Batalkan Pengoperasian KRL Premium

Tulus menuturkan, YLKI mendukung upaya PT KCI dalam memberikan layanan yang bersifat prima dan universal.

Menurut Tulus, pengoperasian KRL Premium bukan bentuk pelayanan universal, melainkan diskriminatif.

"Adanya pembedaan kelas KRL, yang tidak dikenal dalam manajemen KRL di dunia mana pun," ujar Tulus.

Baca juga: KRL Premium Masih Dalam Tahap Kajian dan Perencanaan

Layanan yang universal, kata Tulus, diharapkan dapat membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke KRL sehingga mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Lebih lanjut, YLKI meminta pemerintah tidak membebani PT KAI dengan proyek infrastruktur yang tidak sejalan dengan bussines plan PT KAI.

YLKI juga meminta pemerintah secara konsisten mencairkan public service obligation (PSO) dan membayarkan dana infrastructure maintenance operation (IMO) kepada PT KAI.

Baca juga: Ini Saran YLKI soal KRL Premium

"Agar pelayanan PT KAI kepada konsumen tidak terganggu dan tidak mengalami downgrade akibat terganggunya financial cash flow perusahaan," kata dia.  

Sebelumnya, PT KCI membatalkan rencana pengoperasian KRL Premium setelah berkonsultasi dengan sejumlah pihak.

Awalnya, KRL Premium ditargetkan dapat beroperasi pada pertengahan 2019.

Kereta premium akan menggunakan kereta yang sudah ada dan dengan tarif yang lebih mahal. Bedanya dengan KRL biasa, rangkaian KRL premium punya tempat duduk yang berbeda dan tidak akan berhenti di tiap stasiun.