Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Ada 70 Kendaraan Mewah di Jakbar yang Belum Bayar Pajak

Kompas.com - 27/12/2018, 04:56 WIB
Rima Wahyuningrum,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Jakarta Barat Elling Hartono mengatakan, penunggak PKB mobil mewah di wilayahnya menurun jelang akhir tahun 2018.

"Kendaraan mewah di Jakarta Barat jumlahnya sekitar 240, namun yang belum bayar pajak sekarang tinggal 70-an kendaraan saja dengan total tunggakan sekitar Rp 4 miliar," kata Elling kepada wartawan, Rabu (26/12/2018).

Menurutnya, kendaraan yang masuk dalam kategori mewah adalah yang memiliki nilai jual kendaraan bermotor lebih dari Rp 1 miliar.

Baca juga: Penjelasan Polisi soal Bayar Pajak Kendaraan di Minimarket

Pihaknya melakukan sejumlah cara agar para penunggak kendaraan mobil mewah di Jakarta Barat segera melaksanakan kewajibannya.

Adapun di antaranya seperti menggelar operasi di jalan raya, door to door keliling rumah penunggak, dan membuka layanan kantor.

Selain itu, keputusan Badan Pembayaran Retribusi dan Pajak Daerah (BPRD) DKI Jakarta untuk memperpanjang penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB turut membantu para wajib pajak untuk membayar tunggakannya.

Sebelumnya masa penghapusan sanksi dilakukan pada 15 November sampai 15 Desember, kemudian diperpanjang hingga 31 Desember 2018.

"Ya, penghapusan sanksi administrasi sangat membantu. Kami juga berusaha dengan mendatangi rumah-rumah mereka dengan memberikan surat imbauan dan mengingatkan mereka untuk segera membayar," katanya.

Elling mengatakan, penurunan jumlah penunggak pajak hingga akhir tahun membuat pencapaian Samsat Jakarta Barat melampaui target penerimaan.

Baca juga: DKI Perpanjang Penghapusan Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember

Sebelumnya, pihaknya menargetkan penerimaan pajak di angka Rp 2.999.398.000.000 atau Rp 2,9 triliun, tetapi berdasarkan data 22 Desember 2018, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 3.007.078.935.185 atau Rp 3 triliun lebih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com