Kota Bekasi Akan Operasikan 3 RSUD pada 2019

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya akan mengoperasikan tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D pada 2019 untuk meningkatkan pelayanan Kartu Sehat yang sudah berjalan.

Rahmat mengatakan, pengoperasian tiga RSUD itu juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pelayanan Kartu Sehat pada Rumah Sakit Swasta. Adapun ketiga RSUD baru itu terletak di Kecamatan Pondok Gede, Jatisampurna, dan Bantar Gebang.

"Ke depan memang Pondok Gede harus menjadi RS tipe D, sudah jadi kan, Jatisampurna sudah jadi, Bantargebang sudah selesai, kerja sama DKI dan Jabar. Insya Allah tahun 2019 kita buka tiga RS tipe D," kata Rahmat di Kantor Pemkot Bekasi, Kamis (27/12/2018).

Baca juga: RSUD Bekasi Pasang Ventilator pada Bayi yang Lahir Prematur di Masjid

Dengan tambahan tiga RSUD, maka ada empat Rumah Sakit milik pemerintah di Bekasi, termasuk RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid yang merupakan rumah sakit tipe B dan terlebih dahulu dibangun.

"Kalau emang dipersulit dengan RS swasta kita kan udah punya empat nih (RS) yang kita bangun, sudah kita gedein saja rumah sakit kita, itu sudah tiga blok di situ (RSUD Kota Bekasi)," ujar Rahmat.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSSI) Irwan Heriyanto mengatakan, sejumlah rumah sakit swasta di Kota Bekasi kesulitan membeli obat dari distributor lantaran Pemerintah Kota Bekasi yang menunggak tagihan Kartu Sehat.

Menunggaknya Pemkot Bekasi dalam melunasi tagihan Kartu Sehat membuat keuangan sejumlah rumah sakit swasta memburuk dan berdampak pada ketersediaan obat.

Baca juga: Pemkot Bekasi Janji Lunasi Tagihan Kartu Sehat pada 2019

Diperkirakan jumlah tunggakan tagihan Kartu Sehat Pemkot Bekasi yang disebut pihak ARSSI hampir mencapai Rp 200 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan rincian biaya yang dikeluarkan rumah sakit untuk Kartu Sehat pada periode Juni hingga September 2018.

Jumlah tersebut belum ditambah dengan tagihan pada periode Oktober hingga Desember 2018.

Namun Rahmat membantah bahwa tagihan Karti Sehat mencapai Rp 200 miliar. Berdasarkan laporan yang diterima Rahmat, pihaknya hanya menerima tagihan Kartu Sehat sekitar Rp 129 miliar.

"Tagihan ada yang dari Agustus, September, kan mereka baru nagih, bertumpuk, harus di cek satu-satu, tiba-tiba di klaim Rp 200 M, jangankan Rp 200 miliar, Rp 500 miliar kalau betul pasti kita bayar, iya kan buat rakyat kita dong," jelas Rahmat.

Kini proses verifikasi tagihan sedang dilakukan oleh tim indenpenden yang disewa Pemkot Bekasi. Verifikasi atau pengecekan rincian tagihan dilakukan agar tidak ada pembocoran dana APBD yang dikeluarkan untuk membayar tagihan Kartu Sehat.