Kaleidoskop 2018: Tahun Pembuktian Program Rumah DP 0

LSM itu menyebut kontrak senilai Rp 600 miliar PT Totalindo EKa Persada TBK (TOPS) sebagai kontraktor merupakan kecurangan. Menurut mereka, harusnya kontraktor dipilih lewat tender alih-alih penunjukan langsung.

Terkait hal ini, PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) membantah pihaknya telah melanggar ketentuan. Begitu pula PD Pembangunan Sarana Jaya selaku pemilik proyek.

Pihak PD Pembangunan Sarana Jaya menyatakan tak perlu adanya proses tender karena proyek di Pondok Kelapa sifatnya kerja sama.

Maret
Polemik terkait rumah DP Rp 0 pun semakin memanas. Sandiaga sampai menggelar "Sosialisasi dan Pendalaman Materi kepada Jurnalis tentang Program Hunian DP Rp 0 pada 14 Maret 2018.

Padahal, tak banyak yang bisa dijawab para pejabat DKI dalam workshop itu. Sebab, aturan dasar untuk rumah DP Rp 0 sendiri belum dibuat.

Baca juga: Rusunami DP 0 Rupiah Diberi Tagline Samawa, Ini Alasannya

April
Kemudian, saat program rumah DP Rp 0 itu akan dibukukan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, diskusi bersama DPRD DKI pada 10 April lalu sempat memanas.

Dalam rapat itu, langkah mewujudkan rumah DP Rp 0 yang diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga Sekretaris Daerah membuat anggota DPRD bahkan jajaran Pemprov lain yang hadir terheran-heran.

Baca juga: Cicilan Rusunami DP 0 Rupiah, Rp 2 jutaan Per Bulan

Di situ mulai terungkap, rumah yang akan disediakan berbentuk rumah susun (rusun), bukan rumah tapak. Kritik paling keras justru datang dari partai pendukung Anies-Sandi, Gerindra dan PKS.

Mereka khawatir jajaran Pemprov DKI tak bisa mewujudkan janji Gubernur saat kampanye. Kepala Bappeda kala itu, Tuti Kusumawati, mengatakan Pemprov DKI punya target menyediakan 250.000 unit rusun selama lima tahun.

Target itu akan dibagi menjadi 50.000 unit rusun per tahun. Pemprov DKI hanya membangun 14.564 unit rusunawa (rumah susun sewa) dengan APBD. Namun rusunawa juga akan dibangun pemerintah pusat melalui APBN seperti Rusunawa Pasar Rumput dan Rusunawa Pasar Minggu sebanyak 3.222 unit.

Sementara rusun DP Rp 0 untuk warga berpenghasilan Rp 4-7 juta akan dibangun BUMD dengan jumlah 9.772 unit per tahun. Tiga BUMD ditunjuk untuk membangun rusun itu, yakni Sarana Jaya, Jakpro, dan Pasar Jaya. Adapun sisanya, atau sebagian besar dari target, diserahkan ke swasta untuk memenuhinya.

"Jadi besarnya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan market ini mendominasi untuk pemenuhan dari sisi supply side. Pendekatannya untuk kita di Pemprov, itu adalah meningkatkan customer capacity to borrow," kata Tuti kala itu.

Namun dalam rapat itu, DPRD masih kebingungan bagaimana cara Pemprov DKI membuat pengembang mau menyediakan rumah sebanyak itu.

Mei
Video yang diunggah akun YouTube Pemprov DKI pada 7 Mei 2018 memuat Anies yang tengah membahas rumah DP Rp 0 dengan jajarannya.

Dalam video itu, Anies menyebut program rumah DP Rp 0 sebagai janji kampanyenya yang paling diingat masyarakat, namun paling bermasalah.