Berada di Luar Kota, Pimpinan Gerindra Belum Teken Surat Berisi 2 Cawagub DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku sedang berada di luar kota.

Oleh karena itu, dia belum bisa menandatangani surat berisi dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI yang direkomendasikan tim panelis uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

"Kitanya lagi di luar kota," ujar Taufik saat dihubungi, Minggu (10/2/2019).

Taufik menyampaikan, penandatanganan surat berisi dua nama cawagub itu baru akan dilakukan pekan depan. Dia belum bisa memastikan hari penandatanganan surat itu.

"Enggak (tanda tangan hari ini), belum, minggu depan," kata dia.

Baca juga: PKS Minta Gerindra Segera Teken Surat Berisi 2 Cawagub DKI Hasil Fit and Proper Test

Dengan demikian, surat berisi dua nama cawagub DKI itu kemungkinan belum bisa diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin (11/2/2019), sesuai kesepakatan awal.

Surat itu harus ditandatangani terlebih dahulu oleh pimpinan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta sebelum diserahkan ke Anies untuk kemudian diteruskan ke DPRD DKI Jakarta.

"Kan saya belum tanda tangan. Saya tanda tangan dulu, nunggu kita dulu," ucap Taufik.

DPW PKS DKI Jakarta sebelumnya meminta Gerindra DKI segera meneken surat berisi dua nama cawagub DKI sesuai hasil fit and proper test.

Baca juga: PKS Sebut 3 Cawagub DKI yang Dipilih Bukan Orang Sembarangan
Sebab, kedua partai sudah sepakat bahwa surat itu akan diserahkan kepada Anies pada Senin besok.

"Kami hari ini siap untuk menandatangani surat berisi dua nama yang direkomendasikan untuk menjadi cawagub mendampingi Pak Anies, tapi sampai sekarang, pimpinan Gerindra belum mengonfirmasi kesiapannya," kata Ketua Bidang Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria Maulana Alif, Minggu sore.

Adapun tim panelis sudah dan rekomendasi dua nama cawagub kepada Gerindra dan PKS pada Jumat malam.

Dua nama itu berasal dari tiga kandidat yang mengikuti fit and proper test, yakni kader PKS Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu.

Sementara tim panelis yang menguji mereka yakni Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif, peneliti LIPI Siti Zuhro, pakar kebijakan publik Eko Prasodjo, dan pengamat politik Ubedilah Badrun.