Anies: Tanya Sama Pemerintah Pusat yang Membuat Aturan

Kompas.com - 15/02/2019, 13:43 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI kepada organisasi kemasyarakatan ( ormas) untuk melakukan pembangunan di kampung-kampung merupakan inisiasi pemerintah pusat.

Ia mengaku hanya melaksanakan amanat tersebut.

"Jadi kalau tanya peraturan ini, jangan (tanya) sama gubernur DKI, gubernur DKI sedang melaksanakan. Tanya sama pemerintah pusat yang membuat aturan," kata Anies di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2/2019).

Baca juga: Menyoal Potensi Penyelewengan dan Kompetensi Ormas Kelola Dana APBD

Dasar aturan yang dimaksud Anies adalah PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Anies menjelaskan, peraturan tersebut bukan bertujuan melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

"Selama ini kegiatan gotong royong di masyarakat tidak didanai negara. Negara tidak mendanai kegiatan gotong royong masyarakat. Lewat ini, kegiatan bisa dikerjakan dengan gotong-royong pihak pemerintah dan masyarakat," ujarnya. 

Baca juga: Ormas Bisa Bangun Kampung Pakai APBD DKI, Begini Penjelasannya

Anies menjelaskan ormas yang dimaksud bukanlah ormas kedaerahan atau keagamaan, melainkan RT, RW, LMK, Karang Taruna, dan PKK.

"Alhamdulillah Bapak Presiden mengeluarkan PP baru Nomor 16 Tahun 2018, ini PP baru yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat," kata Anies.

Sebelumnya, Anies ingin dana APBD lebih banyak dikelola masyarakat. Dengan demikian, APBD DKI memberikan banyak kontribusi untuk menggerakkan perekonomian warga.

Baca juga: Dana APBD DKI Akan Dikelola Ormas untuk Bangun Kampung

Masyarakat bisa mengelola APBD melalui program dana swakelola tipe III dan tipe IV yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tipe III, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan ormas pelaksana swakelola.

Tipe IV, yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Kini di Koalisi Jokowi, Cawagub DKI dari PKS Diyakini Bakal Terjungkal

Gerindra Kini di Koalisi Jokowi, Cawagub DKI dari PKS Diyakini Bakal Terjungkal

Megapolitan
Fraksi PSI: Kontraktor Revitalisasi Monas Kurang Meyakinkan

Fraksi PSI: Kontraktor Revitalisasi Monas Kurang Meyakinkan

Megapolitan
Warga Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran karena Gorong-gorong Mampet

Warga Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran karena Gorong-gorong Mampet

Megapolitan
Diduga Tersambar Kereta, Mayat Tergeletak Dekat Stasiun Taman Kota

Diduga Tersambar Kereta, Mayat Tergeletak Dekat Stasiun Taman Kota

Megapolitan
Dua Calon Baru Diajukan, DPRD Janji Kebut Pemilihan Wagub DKI

Dua Calon Baru Diajukan, DPRD Janji Kebut Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa Orangtua hingga Guru Siswi SMP yang Lompat dari Lantai 4 Sekolah

Polisi Periksa Orangtua hingga Guru Siswi SMP yang Lompat dari Lantai 4 Sekolah

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemilik Klinik Suntik Stem Cell Ilegal di Kebayoran Lama

Polisi Tangkap Pemilik Klinik Suntik Stem Cell Ilegal di Kebayoran Lama

Megapolitan
Gerindra dan PKS Serahkan Nama Dua Calon Wagub DKI ke Gubernur Anies

Gerindra dan PKS Serahkan Nama Dua Calon Wagub DKI ke Gubernur Anies

Megapolitan
Polisi Sebut Motor Pengemudi Ojol yang Dirampas 10 Debt Collector Belum Sampai di Gudang Leasing

Polisi Sebut Motor Pengemudi Ojol yang Dirampas 10 Debt Collector Belum Sampai di Gudang Leasing

Megapolitan
Hujan 3 Jam, Perumahan di Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran

Hujan 3 Jam, Perumahan di Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran

Megapolitan
Politisi Gerindra Riza Patria Siap Tinggalkan DPR jika Jadi Calon Wagub DKI

Politisi Gerindra Riza Patria Siap Tinggalkan DPR jika Jadi Calon Wagub DKI

Megapolitan
Kejar 10 Orang yang Rampas Motor Pengemudi Ojol, Polisi Libatkan Pihak Leasing

Kejar 10 Orang yang Rampas Motor Pengemudi Ojol, Polisi Libatkan Pihak Leasing

Megapolitan
Pelecehan Seksual di Jatinegara Terekam CCTV, Mondar-mandir Cari Mangsa di Gang Rawan Kriminal

Pelecehan Seksual di Jatinegara Terekam CCTV, Mondar-mandir Cari Mangsa di Gang Rawan Kriminal

Megapolitan
Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Megapolitan
Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi Termasuk Staf Garuda Indonesia

Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi Termasuk Staf Garuda Indonesia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X