Kenaikan Tagihan PBB Buat Warga Menjerit, Ini Penjelasan Pemkot Bekasi

Kompas.com - 26/02/2019, 13:42 WIB
Pajak. ThinkstockPajak.

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda mengatakan, kenaikan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) yang mengejutkan warga Kota Bekasi terimplikasi dari naiknya Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) untuk menyesuaikan harga pasaran tanah di Kota Bekasi.

Aan mengatakan, pihaknya sejak awal tahun 2019 mulai menaikkan NJOP Kota Bekasi.

Hal itu dilakukan karena NJOP dengan harga pasaran tanah di Kota Bekasi terpaut jauh dan tidak sesuai.

"Kami naikkan (NJOP) secara parsial, tidak sporadis karena kami melihat kemampuan masyarakat juga," kata Aan saat ditemui di kantornya, Selasa (26/2/2019).

Baca juga: Netizen Terkejut Tagihan PBB Kota Bekasi Melonjak

Kenaikan NJOP berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang PBB dengan petunjuk pelaksana melalui Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2012.

Aan menyebut, kenaikan NJOP paling tinggi di Kota Bekasi berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, yakni mencapai Rp 12,6 juta per meter perseginya naik dari tahun 2018 yang hanya Rp 10 juta.

Daerah itu paling tinggi NJOP-nya karena merupakan kawasan pusat perdagangan di Kota Bekasi.

"Jalan KH Noer Ali NJOP kita Rp 5 juta padahal tanah di situ sudah Rp 15 jutaan. Kenaikan paling tinggi juga di daerah Summarecon, kayak di Harapan Indah dari Rp 2,3 juta menjadi Rp 3,5 juta," ujar Aan.

Adapun untuk menentukan nilai tagihan PBB, hal itu berkorelasi dengan NJOP yang dibagi menjadi tiga kategori. NJOP yang nilainya di bawah Rp 500 juta, maka PBB-nya 0,1 persen dari NJOP.

"NJOP dari Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar itu tarifnya 0,15 persen dan NJOP di atas Rp 1 miliar itu tarifnya 0,25 persen. Itu berdasarkan Perda 02 Tahun 2012 tentang PBB Bab 3 Pasal 5 ya," tutur Aan.

Dengan demikian, wajar jika kenaikan tagihan PBB yang dirasakan warga Kota Bekasi terdapat lonjakan tajam hingga lebih dari 100 persen dibanding tagihan tahun 2018.

Baca juga: Tak Ingin Kena Denda? Lapor SPT Pajak Anda Sebelum Jatuh Tempo

"Bisa jadi karena NJOP-nya naik di daerahnya yang tadinya di bawah Rp 500 juta kenanya 0,1 persen, itu jadi di atas Rp 500 juta jadi kenanya 0,15 persen. Itu lumayan (tinggi) jadinya," ujar Aan.

Kendati demikian, menurut Aan, tagihan PBB di Kota Bekasi masih terjangkau.

Dia meminta warga memaklumi keputusan pemerintah yang menaikkan NJOP di Kota Bekasi. Sebab, hal itu juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Pedagang Daging Mogok Massal, RPH Kota Bekasi Tak Beroperasi

Sejak Pedagang Daging Mogok Massal, RPH Kota Bekasi Tak Beroperasi

Megapolitan
Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Jenazah Pasien Covid-19 Bisa Dimakamkan di Pemakaman Mana Saja asal Terapkan Prokes

Jenazah Pasien Covid-19 Bisa Dimakamkan di Pemakaman Mana Saja asal Terapkan Prokes

Megapolitan
Pedagang Daging Mogok Jualan, Penjual Bakso dan Soto Terpaksa Tutup

Pedagang Daging Mogok Jualan, Penjual Bakso dan Soto Terpaksa Tutup

Megapolitan
Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tambah 3.786, Angka Penambahan Harian Tertinggi Sejak Pandemi

Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tambah 3.786, Angka Penambahan Harian Tertinggi Sejak Pandemi

Megapolitan
Basarnas Pastikan Tanda SOS di Pulau Laki Hoaks

Basarnas Pastikan Tanda SOS di Pulau Laki Hoaks

Megapolitan
Tak Laku Dijual karena Mahal, Daging Sapi Dibuang hingga Dikonsumsi Pedagangnya

Tak Laku Dijual karena Mahal, Daging Sapi Dibuang hingga Dikonsumsi Pedagangnya

Megapolitan
Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Megapolitan
Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Megapolitan
Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Megapolitan
Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Megapolitan
Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Megapolitan
Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X