Keempat Kalinya, Kejari Depok Kembalikan Berkas Nur Mahmudi ke Kepolisian

Kompas.com - 27/02/2019, 17:42 WIB
Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi (tengah, kemeja bergaris) yang jadi tersangka kasus dugaan korupsi saat keluar dari ruangan Tipikor Polresta Depok, di Jalan Margonda, Depok, Kamis (13/9/2018) malam. Kompas.com/Cynthia lovaMantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi (tengah, kemeja bergaris) yang jadi tersangka kasus dugaan korupsi saat keluar dari ruangan Tipikor Polresta Depok, di Jalan Margonda, Depok, Kamis (13/9/2018) malam.

DEPOK, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Depok kembali mengembalikan berkas perkara mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah Kota Depok Harry Prihanto, ke Polres Depok.  

Kepala Kejari Depok Sufari mengatakan, berkas perkara dikembalikan karena pihak kepolisian belum melengkapi petunjuk dari kejaksaan.

Penyidik Polresta Depok diminta melengkapi berkas perkara tersebut.

Baca juga: Kejari Depok 3 Kali kembalikan Berkas Kasus Nur Mahmudi ke Polisi


Kejari Depok mengembalikan berkas perkara kepada penyidik beberapa hari lalu.

"Belum lengkap. Kemarin atau kemarin lusa sepertinya (berkas dikembalikan ke Polres Depok)," ujar Sufari, Rabu (27/2/2019). 

Saat pertama kali meneliti berkas tersebut, pihaknya mengembalikan berkas dan memberikan petunjuk terkait apa saja yang perlu dilengkapi. 

Baca juga: Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Nur Mahmudi Bareng KPK

Penyidik, lanjut dia, diberi waktu 14 hari untuk melengkapi berkas perkara. 

Kemudian, kepolisian kembali mengirimkan berkas perkara ke Kejari Depok. Namun, berkas perkara dianggap masih belum lengkap. 

Sufari mengatakan, Kejari Depok telah mengembalikan berkas perkara hingga empat kali. 

Baca juga: KPK Awasi Polres Depok Tangani Kasus Nur Mahmudi

"Setelah tiga kali dikembalikan, kemudian kami melakukan penelitian kembali. Ternyata P-19 juga belum dilengkapi," katanya. 

Suatu perkara, lanjut dia, dinyatakan lengkap jika terpenuhi syarat formal dan material.

Ia menjelaskan, petunjuk material yang diberikan merupakan perbuatan tersangka yang didukung kelengkapan barang bukti.

Adapun, Nur Mahmudi dan Harry Prihanto ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana pengadaan lahan untuk Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka, Depok, Jawa Barat, pada 2015.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamera ETLE di Jalan Tol Dilengkapi Fitur Terbaru

Kamera ETLE di Jalan Tol Dilengkapi Fitur Terbaru

Megapolitan
Harga Rumah Kian Melambung, Jumlah Migrasi ke Kota Bekasi Disebut Menurun

Harga Rumah Kian Melambung, Jumlah Migrasi ke Kota Bekasi Disebut Menurun

Megapolitan
Pemprov Kirim Bantuan ke Lokasi Kesulitan Air Bersih di Kalideres

Pemprov Kirim Bantuan ke Lokasi Kesulitan Air Bersih di Kalideres

Megapolitan
Mobil Karya Anak Bangsa dari ITS Ikut Konvoi Formula E di Monas

Mobil Karya Anak Bangsa dari ITS Ikut Konvoi Formula E di Monas

Megapolitan
Laju Pertumbuhan Penduduk Bekasi Menurun dalam 5 Tahun Belakangan

Laju Pertumbuhan Penduduk Bekasi Menurun dalam 5 Tahun Belakangan

Megapolitan
Warga Antusias Swafoto di Sekitar Mobil Listrik di Monas

Warga Antusias Swafoto di Sekitar Mobil Listrik di Monas

Megapolitan
PT KAI Disebut Belum Tentukan Besaran Uang Kerohiman Proyek Double Track Bogor-Sukabumi

PT KAI Disebut Belum Tentukan Besaran Uang Kerohiman Proyek Double Track Bogor-Sukabumi

Megapolitan
Sudah Uzur dan Rawan Anjlok, 4 Lift di Kantor Wali Kota Jakarta Timur Akan Diganti

Sudah Uzur dan Rawan Anjlok, 4 Lift di Kantor Wali Kota Jakarta Timur Akan Diganti

Megapolitan
Wacana Pembangunan Rusunawa Bantargebang Memudar

Wacana Pembangunan Rusunawa Bantargebang Memudar

Megapolitan
Truk Terguling di Jalan Layang Antasari

Truk Terguling di Jalan Layang Antasari

Megapolitan
Sebuah Rumah Tua Ada di Tengah Apartemen Mewah Jakpus, Ini Kisah Sang Pemilik

Sebuah Rumah Tua Ada di Tengah Apartemen Mewah Jakpus, Ini Kisah Sang Pemilik

Megapolitan
Sudin LH Tetap Pasang Alat Pengukuran Udara untuk Hilangkan Trauma Warga Cilincing

Sudin LH Tetap Pasang Alat Pengukuran Udara untuk Hilangkan Trauma Warga Cilincing

Megapolitan
TPST Bantargebang Diprediksi Overload 2021, Bekasi Belum Tahu Rencana DKI

TPST Bantargebang Diprediksi Overload 2021, Bekasi Belum Tahu Rencana DKI

Megapolitan
Cegah Jalur Sepeda Diserobot Kendaraan, DKI Akan Pasang Pembatas Beton

Cegah Jalur Sepeda Diserobot Kendaraan, DKI Akan Pasang Pembatas Beton

Megapolitan
Oktober 2019, Kamera ETLE Akan Dipasang di Jalan Tol

Oktober 2019, Kamera ETLE Akan Dipasang di Jalan Tol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X