KPK Awasi Polres Depok Tangani Kasus Nur Mahmudi

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya terus mengawasi pihak Kepolisian Depok dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, dan mantan Sekretaris Daerah Depok, Harry Prianto.

“Iya kita biarkan dan lihat dulu penegak hukum lainnya dalam hal ini pihak kepolisian yang bekerja. KPK itu merupakan koodinator dari seluruh tindakan yang berhubungan dengan korupsi, jadi setiap penanganan tindak pidana korupsi di daerah, tidak hanya Depok, melainkan seluruh Indonesia, kita awasi," ucap Basaria di Savero Hotel, Jalan Margonda, Depok, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: Lagi, Kejari Depok Kembalikan Berkas Kasus Korupsi Nur Mahmudi ke Polisi

Basaria mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan dengan  bertukar informasi antar-penegak hukum, salah satunya pertukaran informasi melalui sistem penyampaian surat perintah dimulainya penyidikan elektronik (E-SPDP).

Melalui sistem ini, KPK berkoordinasi dengan polisi dan kejaksaan.

Dengan demikian, perkara yang ditangani oleh tiga lembaga penegak hukum dapat diketahui bersama.

“Kita awasi dengan sistem E-SPDP online, jadi semua yang dilaporkan kasus tipikor tidak hanya di Depok saja. Di seluruh Indonesia pun penanganan tindak pidana korupsi masuk ke dalam sistem ini. Jadi kita semua bisa kontrol kalau kita anggap itu perlu di koordinasi dan disupervisi nanti kita akan datang,” ujar Basaria.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyampaikan, tim penyidik dari Polres Depok mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Menurut Febri, kedatangan tim penyidik Polres Depok untuk meminta dukungan KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Nangka, Kota Depok.

Baca juga: KPK Bantu Polres Depok Tangani Kasus Nur Mahmudi

Dalam kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 10 miliar.

Kapolres Depok Kombes Didik Sugiarto menyatakan, mulanya Nur Mahmudi membuat surat yang membebankan pengembang untuk melakukan pelebaran Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka.

Namun, pada kenyataannya ditemukan adanya dana yang bersumber dari APBD untuk pelebaran jalan tersebut pada 2015.