Janji Kampanye Anies Melepas Saham di Perusahaan Bir yang Tuai Pro dan Kontra...

"Salahnya Delta tuh apa sih PT itu? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar," ujar Prasetio, Senin (4/3/2019).

Menurut Pras, jika saham tersebut dijual, uang hasil penjualannya termasuk riba. Sebab, uang itu rencananya disimpan di bank dan berbunga.

Jika ingin benar-benar terbebas dari riba, Prasetio menyebut perusahaan itu seharusnya ditutup.

"Mau dijual Rp 1 triliun, kita makan riba. Kalau mau diberangus, berangus semua, saya sependapat," kata Prasetio.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mendukung rencana Anies untuk melepas saham Pemprov DKI di Delta Djakarta.

Dengan demikian, menurut dia, Pemprov DKI bisa leluasa mengatur peredaran minuman keras (miras) di Jakarta.

"Saya pribadi mendukung Pemprov melepas sahamnya di PT Delta karena tugas dari pemerintah itu bukanlah menjual atau mengedarkan minuman keras kepada warganya, tapi justru menjadi regulator dalam kerangka mengatur peredaran minuman keras di tengah-tengah masyarakat," ujar Triwisaksana.

Baca juga: Ormas Ini Ancam Unjuk Rasa Setiap Jumat jika DPRD Tolak DKI Lepas Saham Delta Djakarta

Ia khawatir, Pemprov DKI memiliki konflik kepentingan dalam mengatur peredaran miras di Jakarta jika tetap mempertahankan sahamnya di Delta Djakarta.

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI itu mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera merealisasikan rencana penjualan saham Pemprov di Delta Djakarta.

"Saya menegaskan agar Pemprov segera menjual sahamnya di PT Delta kepada pihak lain," ucapnya.

Diminta beri alasan

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menanyakan alasan Anies Baswedan yang berencana melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk.

Bestari meminta Anies tak memakai alasan halal dan haram dalam rencana pelepasan saham di perusahaan bir itu.

Jika memakai alasan halal dan haram, Bestari menyebut harusnya Anies juga menjual saham Pemprov DKI di Bank DKI.

"Kalau urusannya halal haram, cobalah tanya kepada Gubernur, kalau praktik perbankan konvensional, halal atau haram? Apa Bank DKI juga dimasukkan list untuk dijual?" ujar Bestari saat dihubungi, Selasa (5/3/2019).