Anies Revisi Pergub Pembebasan PBB, Apa Alasannya?

Kompas.com - 23/04/2019, 20:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui saat mengunjungi Pulau Sebira, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019). Kompas.com / Tatang GuritnoGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui saat mengunjungi Pulau Sebira, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya penyimpangan pajak bumi dan bangunan (PBB) membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi pergub pembebasan PBB.

Tak hanya rumah tinggal, Anies menyebut penyimpangan ini juga terjadi di gedung komersial.

"Banyak objek pajak kita yang infonya enggak lengkap, misalnya gedung dihitung perlantainya 1.000 meter persegi, dalam kenyataannya bisa jadi 1.200 meter persegi," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Anies: Swasta Sediakan RTH, Dapat Diskon PBB 50 Persen


Oleh karena itu, DKI tengah mendata ulang bangunan-bangunan di Ibu Kota. Pendataan dilakukan dengan pemantauan drone.

Harapannya, kesesuaian data objek pajak bisa menggenjot pendapatan DKI.

"Dengan cara seperti itu insya Allah pendapat pajak kita akan lebih banyak," ujarnya. 

Baca juga: DKI Data Rumah yang Dapat Pembebasan PBB

sebelumnya, Anies merevisi Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Rumah dan Rusun dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp 1 miliar.

Revisi melalui Pergub Nomor 38 Tahun 2019 itu menyebut pembebasan PBB tak lagi berlaku bagi bangunan yang berubah fungsi dan kepemilikan.

" Pembebasan PBB-P2 dikecualikan terhadap objek pajak yang mengalami perubahan data wajib pajak karena peralihan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak Badan," demikian bunyi Pasal 2A seperti diakses dari jdih.jakarta.go.id.

Baca juga: PBB Lahan Kosong di Jalan Protokol DKI Naik Dua Kali Lipat

Anies menjelaskan banyak objek pajak yang dibebaskan pajaknya tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

"Maka kami akan punya data lengkap, dari situ kami akan buat kebijakan tentang PBB yang komprehensif termasuk tempat-tempat yang disebut sebagai rumah tinggal, tetapi dalam praktiknya kegiatan komersial itu terjadi, kos-kosan, warung," kata Anies.  

Kebijakan pembebasan PBB ini pertama kali diterapkan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 2015.

Adapun, saat ini ada 990.437 rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar yang dibebaskan pajaknya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Berbayar di Jakarta Diterapkan 2021

Jalan Berbayar di Jakarta Diterapkan 2021

Megapolitan
Hanya Diperiksa Sebagai Saksi, Eggi Sudjana Dipulangkan oleh Polisi

Hanya Diperiksa Sebagai Saksi, Eggi Sudjana Dipulangkan oleh Polisi

Megapolitan
Polisi Tangkap Satu dari Tiga Pengeroyok Pegawai SPBU Duren Sawit

Polisi Tangkap Satu dari Tiga Pengeroyok Pegawai SPBU Duren Sawit

Megapolitan
Polisi: Eggi Sudjana Diperiksa karena Masuk Dalam Grup WhatsApp Perencanaan Bom

Polisi: Eggi Sudjana Diperiksa karena Masuk Dalam Grup WhatsApp Perencanaan Bom

Megapolitan
Petugas PPSU Jakarta Utara Uji Sertifikasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi

Petugas PPSU Jakarta Utara Uji Sertifikasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi

Megapolitan
DPRD DKI Lantik 1 Anggota yang Sebelumnya Tak Hadir

DPRD DKI Lantik 1 Anggota yang Sebelumnya Tak Hadir

Megapolitan
Ibu yang Aniaya Anaknya hingga Tewas Dikenal Sering Cekcok dengan Suami di Kontrakan

Ibu yang Aniaya Anaknya hingga Tewas Dikenal Sering Cekcok dengan Suami di Kontrakan

Megapolitan
Kantor Walikota Jakarta Utara Tidak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden

Kantor Walikota Jakarta Utara Tidak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden

Megapolitan
Pegawai Pos Indonesia di Bekasi Mengaku Jadi Korban Penggelapan Uang Simpanan di Koperasi

Pegawai Pos Indonesia di Bekasi Mengaku Jadi Korban Penggelapan Uang Simpanan di Koperasi

Megapolitan
Ombudsman: Apjatel Harus Turunkan Kabel Udara di 27 Lokasi Sebelum Dipotong Pemprov DKI

Ombudsman: Apjatel Harus Turunkan Kabel Udara di 27 Lokasi Sebelum Dipotong Pemprov DKI

Megapolitan
Jelang Demo Mahasiswa, Jalan Sekitar Istana Negara Ditutup

Jelang Demo Mahasiswa, Jalan Sekitar Istana Negara Ditutup

Megapolitan
Motto Ora Et Labora August Parengkuan yang Selalu Dikenang

Motto Ora Et Labora August Parengkuan yang Selalu Dikenang

Megapolitan
Masih Dicetak, Pemkot Jakut Baru Akan Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf Tiga Hari Lagi

Masih Dicetak, Pemkot Jakut Baru Akan Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf Tiga Hari Lagi

Megapolitan
Polisi Pastikan Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Mayat Bayi yang Ditemukan di Kali

Polisi Pastikan Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Mayat Bayi yang Ditemukan di Kali

Megapolitan
Taruna Politeknik Negeri Imigrasi Depok Tewas saat Latihan Drumband

Taruna Politeknik Negeri Imigrasi Depok Tewas saat Latihan Drumband

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X