Anies Revisi Pergub Pembebasan PBB, Apa Alasannya?

Kompas.com - 23/04/2019, 20:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui saat mengunjungi Pulau Sebira, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019). Kompas.com / Tatang Guritno Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui saat mengunjungi Pulau Sebira, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya penyimpangan pajak bumi dan bangunan (PBB) membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi pergub pembebasan PBB.

Tak hanya rumah tinggal, Anies menyebut penyimpangan ini juga terjadi di gedung komersial.

"Banyak objek pajak kita yang infonya enggak lengkap, misalnya gedung dihitung perlantainya 1.000 meter persegi, dalam kenyataannya bisa jadi 1.200 meter persegi," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Anies: Swasta Sediakan RTH, Dapat Diskon PBB 50 Persen


Oleh karena itu, DKI tengah mendata ulang bangunan-bangunan di Ibu Kota. Pendataan dilakukan dengan pemantauan drone.

Harapannya, kesesuaian data objek pajak bisa menggenjot pendapatan DKI.

"Dengan cara seperti itu insya Allah pendapat pajak kita akan lebih banyak," ujarnya. 

Baca juga: DKI Data Rumah yang Dapat Pembebasan PBB

sebelumnya, Anies merevisi Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Rumah dan Rusun dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp 1 miliar.

Revisi melalui Pergub Nomor 38 Tahun 2019 itu menyebut pembebasan PBB tak lagi berlaku bagi bangunan yang berubah fungsi dan kepemilikan.

" Pembebasan PBB-P2 dikecualikan terhadap objek pajak yang mengalami perubahan data wajib pajak karena peralihan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak Badan," demikian bunyi Pasal 2A seperti diakses dari jdih.jakarta.go.id.

Baca juga: PBB Lahan Kosong di Jalan Protokol DKI Naik Dua Kali Lipat

Anies menjelaskan banyak objek pajak yang dibebaskan pajaknya tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

"Maka kami akan punya data lengkap, dari situ kami akan buat kebijakan tentang PBB yang komprehensif termasuk tempat-tempat yang disebut sebagai rumah tinggal, tetapi dalam praktiknya kegiatan komersial itu terjadi, kos-kosan, warung," kata Anies.  

Kebijakan pembebasan PBB ini pertama kali diterapkan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 2015.

Adapun, saat ini ada 990.437 rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar yang dibebaskan pajaknya.



Terkini Lainnya

Cerita Rajab Korban Penjarahan, Kaget Dipanggil Jokowi hingga Harus Pinjam Baju Batik Temannya

Cerita Rajab Korban Penjarahan, Kaget Dipanggil Jokowi hingga Harus Pinjam Baju Batik Temannya

Megapolitan
Sandiaga: Prabowo Tunggu Telepon Jokowi untuk Bertemu

Sandiaga: Prabowo Tunggu Telepon Jokowi untuk Bertemu

Megapolitan
Karangan Bunga Dukacita Kerusuhan 22 Mei Bersandar di Wahid Hasyim

Karangan Bunga Dukacita Kerusuhan 22 Mei Bersandar di Wahid Hasyim

Megapolitan
Pascakerusuhan, Pusat Perbelanjaan Sarinah Sudah Buka Hari Ini

Pascakerusuhan, Pusat Perbelanjaan Sarinah Sudah Buka Hari Ini

Megapolitan
Fotonya Dipakai dan Disebut Tewas dalam Kerusuhan 22 Mei, Perempuan Ini Lapor Polisi

Fotonya Dipakai dan Disebut Tewas dalam Kerusuhan 22 Mei, Perempuan Ini Lapor Polisi

Megapolitan
Gelar Hardolnas, Kitabisa.com Libatkan 200 'Influencer'

Gelar Hardolnas, Kitabisa.com Libatkan 200 "Influencer"

Megapolitan
FPI Ajukan Penangguhan Penahanan bagi Warga yang Ikut-ikutan dalam Kerusuhan 22 Mei

FPI Ajukan Penangguhan Penahanan bagi Warga yang Ikut-ikutan dalam Kerusuhan 22 Mei

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan Protokol Masih Ditutup Hari Ini

Sejumlah Ruas Jalan Protokol Masih Ditutup Hari Ini

Megapolitan
Sabtu Pagi, Ini Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi dan Dialihkan

Sabtu Pagi, Ini Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi dan Dialihkan

Megapolitan
Viral Video Pria Dipukuli Aparat, Begini Penjelasan Polri

Viral Video Pria Dipukuli Aparat, Begini Penjelasan Polri

Megapolitan
Klarifikasi Sopir dan Perusahaan Pemilik Ambulans Berlogo Gerindra...

Klarifikasi Sopir dan Perusahaan Pemilik Ambulans Berlogo Gerindra...

Megapolitan
Amien Rais Membantah, 'People Power' Terkait Upaya Menjatuhkan Presiden...

Amien Rais Membantah, "People Power" Terkait Upaya Menjatuhkan Presiden...

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN] Pengakuan Sopir Ambulans Gerindra | Anggota TGUPP Jadi Pengacara Prabowo | Amien Rais Diperiksa Polisi

[POPULER MEGAPOLITAN] Pengakuan Sopir Ambulans Gerindra | Anggota TGUPP Jadi Pengacara Prabowo | Amien Rais Diperiksa Polisi

Megapolitan
Kisah Pilu Pedagang Korban Rusuh 22 Mei Berujung Undangan ke Istana

Kisah Pilu Pedagang Korban Rusuh 22 Mei Berujung Undangan ke Istana

Megapolitan
Pemilik Warung Korban Penjarahan 22 Mei Tak Menyangka Bertemu Presiden Jokowi

Pemilik Warung Korban Penjarahan 22 Mei Tak Menyangka Bertemu Presiden Jokowi

Megapolitan

Close Ads X