Anies Revisi Pergub Pembebasan PBB, Apa Alasannya?

Kompas.com - 23/04/2019, 20:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui saat mengunjungi Pulau Sebira, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019). Kompas.com / Tatang GuritnoGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui saat mengunjungi Pulau Sebira, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya penyimpangan pajak bumi dan bangunan (PBB) membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi pergub pembebasan PBB.

Tak hanya rumah tinggal, Anies menyebut penyimpangan ini juga terjadi di gedung komersial.

"Banyak objek pajak kita yang infonya enggak lengkap, misalnya gedung dihitung perlantainya 1.000 meter persegi, dalam kenyataannya bisa jadi 1.200 meter persegi," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Anies: Swasta Sediakan RTH, Dapat Diskon PBB 50 Persen

Oleh karena itu, DKI tengah mendata ulang bangunan-bangunan di Ibu Kota. Pendataan dilakukan dengan pemantauan drone.

Harapannya, kesesuaian data objek pajak bisa menggenjot pendapatan DKI.

"Dengan cara seperti itu insya Allah pendapat pajak kita akan lebih banyak," ujarnya. 

Baca juga: DKI Data Rumah yang Dapat Pembebasan PBB

sebelumnya, Anies merevisi Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Rumah dan Rusun dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp 1 miliar.

Revisi melalui Pergub Nomor 38 Tahun 2019 itu menyebut pembebasan PBB tak lagi berlaku bagi bangunan yang berubah fungsi dan kepemilikan.

" Pembebasan PBB-P2 dikecualikan terhadap objek pajak yang mengalami perubahan data wajib pajak karena peralihan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak Badan," demikian bunyi Pasal 2A seperti diakses dari jdih.jakarta.go.id.

Baca juga: PBB Lahan Kosong di Jalan Protokol DKI Naik Dua Kali Lipat

Anies menjelaskan banyak objek pajak yang dibebaskan pajaknya tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

"Maka kami akan punya data lengkap, dari situ kami akan buat kebijakan tentang PBB yang komprehensif termasuk tempat-tempat yang disebut sebagai rumah tinggal, tetapi dalam praktiknya kegiatan komersial itu terjadi, kos-kosan, warung," kata Anies.  

Kebijakan pembebasan PBB ini pertama kali diterapkan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 2015.

Adapun, saat ini ada 990.437 rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar yang dibebaskan pajaknya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdampak Covid-19, Lion Air Potong Gaji Karyawan

Terdampak Covid-19, Lion Air Potong Gaji Karyawan

Megapolitan
Mobil Milik Sopir Taksi Online yang Dibunuh Ditemukan di Tangerang

Mobil Milik Sopir Taksi Online yang Dibunuh Ditemukan di Tangerang

Megapolitan
Pedagang Pasar Kebayoran Lama Minta ASN Lebih Sering Keliling Pantau Pasar

Pedagang Pasar Kebayoran Lama Minta ASN Lebih Sering Keliling Pantau Pasar

Megapolitan
Di Pasar Koja Baru, ASN Juga Diminta Awasi Penggunaan Kantong Plastik

Di Pasar Koja Baru, ASN Juga Diminta Awasi Penggunaan Kantong Plastik

Megapolitan
Update 6 Juli: Bertambah 7, Covid-19 di Kota Tangerang Tembus 500 Kasus

Update 6 Juli: Bertambah 7, Covid-19 di Kota Tangerang Tembus 500 Kasus

Megapolitan
Krisis Covid-19, Stok Beras di Kota Tangerang Hanya untuk 3 Bulan

Krisis Covid-19, Stok Beras di Kota Tangerang Hanya untuk 3 Bulan

Megapolitan
Terperosok 2,5 Jam di Trotoar Jalan Raya Fatmawati, Truk Tronton Berhasil Dievakuasi

Terperosok 2,5 Jam di Trotoar Jalan Raya Fatmawati, Truk Tronton Berhasil Dievakuasi

Megapolitan
UPDATE 6 Juli: Bertambah 1, Total 418 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 6 Juli: Bertambah 1, Total 418 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Etty Toyib, TKI yang Lolos dari Hukuman Mati Pengadilan Arab Saudi Tiba di Bandara Soetta

Etty Toyib, TKI yang Lolos dari Hukuman Mati Pengadilan Arab Saudi Tiba di Bandara Soetta

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus John Kei, Total Ada 67 Adegan

Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus John Kei, Total Ada 67 Adegan

Megapolitan
ASN Tugas di Pasar, Pedagang Berharap Semua Bisa Disiplin supaya Pandemi Berakhir

ASN Tugas di Pasar, Pedagang Berharap Semua Bisa Disiplin supaya Pandemi Berakhir

Megapolitan
Dukung Reklamasi Ancol, Gerindra: Ancol Ditargetkan Jadi Tempat Wisata Dunia

Dukung Reklamasi Ancol, Gerindra: Ancol Ditargetkan Jadi Tempat Wisata Dunia

Megapolitan
Datangi Pasar Lenteng Agung, Anggota Fraksi PSI Nilai Pembatasan Pengunjung Belum Optimal

Datangi Pasar Lenteng Agung, Anggota Fraksi PSI Nilai Pembatasan Pengunjung Belum Optimal

Megapolitan
UPDATE 6 Juli: Tambah 231 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Capai 12.526

UPDATE 6 Juli: Tambah 231 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Capai 12.526

Megapolitan
306 ASN Pantau Aktivitas di 26 Pasar di Jakarta Selatan

306 ASN Pantau Aktivitas di 26 Pasar di Jakarta Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X