PNS di Depok Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

Kompas.com - 27/05/2019, 09:28 WIB
Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Depok mengikuti tes untuk mengecek kadar kolesterol dan gula darah yang diadakan di halaman Balai Kota Depok, Senin (3/7/2017). Kompas.com/Alsadad RudiPara pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Depok mengikuti tes untuk mengecek kadar kolesterol dan gula darah yang diadakan di halaman Balai Kota Depok, Senin (3/7/2017).

DEPOK, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Depok melarang para pegawai negeri sipil (PNS) di Depok menggunakan mobil dinas saat mudik atau pulang kampung pada Hari Raya Lebaran 1440 H.

Hal tersebut telah dinyatakan dalam Surat Edaran Nomor 003/236-Irda tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, kendaraan operasional dinas hanya diperuntukkan untuk kepentingan terkait kedinasan, bukan pribadi.

Baca juga: KPK Sudah Beri Peringatan, Masih Bolehkah PNS Pakai Mobil Dinas untuk Mudik?


"Ya berarti kalau di luar agenda dinas, para PNS dilarang menggunakan fasilitas milik Pemerintah Kota Depok," kata Nina, Senin (27/5/2019).

Ia mengatakan, pihaknya akan memantau PNS yang menggunakan mobil dinas saat mudik. Pihaknya juga akan memberi sanksi siapa pun yang melanggar larangan itu.

“Kalau ada yang berani pakai fasilitas dinas, PNS akan dikenai sanksi. Sanksinya apa saja, yang mengetahui pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),” ujar Nina.

Kepala Inspektorat Depok, Firmanuddin menambahkan, sanksi yang akan dikenakan terhadap menggunakan fasilitas dinas saat mudik beragam, mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat.

“Apabila ada yang melanggar imbauan wali kota ini PNS akan dikenakan sanksi ringan dulu. Mereka akan ditindak oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok,” ucap Firman.

Pemkot Depok juga melarang PNS menerima gratifikasi saat Lebaran. Hal itu untuk menghindari risiko sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Ancaman hukuman penerima dan pemberi gratifikasi paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara,” kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gebrak Meja, Ketua DPRD DKI Memarahi Kadisbud soal Rekomendasi Penyelenggaran Formula E di Monas Dirahasiakan

Gebrak Meja, Ketua DPRD DKI Memarahi Kadisbud soal Rekomendasi Penyelenggaran Formula E di Monas Dirahasiakan

Megapolitan
Tak Ditahan, Pemukul Kucing hingga Mati Jalani Wajib Lapor

Tak Ditahan, Pemukul Kucing hingga Mati Jalani Wajib Lapor

Megapolitan
Jika Revitalisasi TIM Dimoratorium, Jakpro Khawatir Lukisan Mahal Seniman Terbengkalai

Jika Revitalisasi TIM Dimoratorium, Jakpro Khawatir Lukisan Mahal Seniman Terbengkalai

Megapolitan
Formula E 2020 Jakarta: Lapangan Monas Diaspal untuk Trek Balap, Nanti Dikupas Lagi

Formula E 2020 Jakarta: Lapangan Monas Diaspal untuk Trek Balap, Nanti Dikupas Lagi

Megapolitan
Hasil Autopsi Jenazah Anak Karen Idol Akan Keluar 2 Minggu Lagi

Hasil Autopsi Jenazah Anak Karen Idol Akan Keluar 2 Minggu Lagi

Megapolitan
Gelontorkan Rp 1 Triliun Lebih, Jakarta Bakal Jadi Tuan Rumah Formula E hingga 2024

Gelontorkan Rp 1 Triliun Lebih, Jakarta Bakal Jadi Tuan Rumah Formula E hingga 2024

Megapolitan
Jubir: Formula E Ingin Tingkatkan Kepedulian Masyarakat pada Lingkungan

Jubir: Formula E Ingin Tingkatkan Kepedulian Masyarakat pada Lingkungan

Megapolitan
Tiga Penumpang KRL Jadi Korban Pelemparan Batu

Tiga Penumpang KRL Jadi Korban Pelemparan Batu

Megapolitan
Polisi Musnahkan Narkoba Senilai Rp 1 Triliun

Polisi Musnahkan Narkoba Senilai Rp 1 Triliun

Megapolitan
Rahasiakan Rekomendasi Formula E di Monas, Kadisbud DKI Dicecar DPRD

Rahasiakan Rekomendasi Formula E di Monas, Kadisbud DKI Dicecar DPRD

Megapolitan
Wakil Wali Kota Bekasi Lebih Sreg Tiap Sekolah Pasang CCTV daripada Guru Menginap Antisipasi Maling

Wakil Wali Kota Bekasi Lebih Sreg Tiap Sekolah Pasang CCTV daripada Guru Menginap Antisipasi Maling

Megapolitan
Mobil Rubicon Sitaan dari Koruptor Terjual Rp 682 Juta Saat Lelang

Mobil Rubicon Sitaan dari Koruptor Terjual Rp 682 Juta Saat Lelang

Megapolitan
Begini Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja

Begini Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja

Megapolitan
Lucinta Luna Konsumsi Narkoba karena Depresi, Polisi: Alasan Klasik

Lucinta Luna Konsumsi Narkoba karena Depresi, Polisi: Alasan Klasik

Megapolitan
35 Karyawan di Bekasi Diduga Keracunan Makanan Usai Makan Nasi Katering

35 Karyawan di Bekasi Diduga Keracunan Makanan Usai Makan Nasi Katering

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X