Anggaran Mudik Gratis Pemprov DKI Dipertanyakan, Ini Penjelasan Dishub

Kompas.com - 09/06/2019, 15:59 WIB
Pelepasan kegiatan mudik gratis yang diadakan Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan di Monas pada 30 Mei 2019. KOMPAS.com/JIMMY RAMADHAN AZHARIPelepasan kegiatan mudik gratis yang diadakan Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan di Monas pada 30 Mei 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hari terakhir, media sosial diramaikan dengan isu anggaran mudik gratis yang diselenggaran Pemprov DKI.

Anggaran Rp 14 mililar untuk mudik gratis itu diperdebatkan.

Pasalnya, jika anggaran sebesar itu dibagi dengan jumlah 300-an bus atau jumlah pemudik sebanyak 17.427 orang, maka biaya untuk satu orang pemudik mencapai Rp 823.500.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menepis anggaran tersebut berlebihan. Menurut dia, anggaran itu tak hanya diperuntukkan buat sewa bus, tetapi juga untuk menyewa truk pengangkut sepeda motor dengan total 62 truk (36 truk arus mudik dan 26 truk arus balik), pajak, pengawasan, pelaksanaan, dan pengelolaan acara.

Baca juga: Anies Lepas 17.427 Warga yang Ikut Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta

"Sehingga, anggaran untuk sewa bus saja sebesar Rp 11,4 miliar," kata Sigit lewat keterangan tertulisnya, Minggu (9/6/2019).

Sigit juga mengoreksi hitung-hitungan biaya per pemudik. Mudik gratis itu, kata dia, tak hanya untuk sekali jalan. Para pemudik yang diberangkatkan juga akan dipulangkan kembali ke Ibu Kota secara gratis.

"Selain itu, tersiar kabar bahwa biaya per armada bus menghabiskan 29 juta rupiah, yang mana tujuan Ciamis, Tasikmalaya, dan Kuningan berbiaya sama. Untuk diketahui, harga sewa bus tidak sama dan tidak dipukul rata untuk semua tujuan. Besarannya berbeda-beda, sesuai kota tujuannya. Tentu, harga sewa ke Ciamis tidak sebesar harga sewa bus ke Yogyakarta, dan harga ke Yogyakarta tidak sama dengan harga ke Jombang, dan seterusnya," ujar Sigit.

Rincian biaya

Anggaran untuk sewa bus: Rp 11,4875 miliar

Jumlah bus: 594 bus (372 saat arus mudik dan 222 saat arus balik). Dengan demikian, harga sewa rata-rata: Rp 11,4875 miliar/594 bus = Rp 19,3 juta/bus

Kapasitas bus: 54 orang. Maka, biaya rata-rata per orang: Rp 19,3 juta/54 orang = 358 ribu/orang

Jadi, menurut Sigit, jumlah anggaran sewa per bus bukan sebesar Rp 29 juta seperti yang tersebar di media sosial, melainkan Rp 19,3 juta per bus.

Sementara itu, biaya per orang bukan Rp 800.000 tetapi Rp 358.000 rupiah per orang.

Di samping itu, kontrak dengan mitra operator baik bus maupun truk merupakan kontrak harga satuan. Artinya, pembayaran sesuai jumlah bus dan truk yang dipakai.

"Sehingga, Pemprov DKI Jakarta tidak membayar unit kendaraan yang tidak dipakai. Untuk saat ini belum dilakukan pembayaran, mengingat kegiatan arus balik yang masih berjalan," ujar Sigit.

Program mudik gratis itu pertama kali diselenggarakan Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas 17.427 warga DKI Jakarta dalam kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 30 Mei lalu.

Belasan ribu warga ber-KTP DKI tersebut diberangkatkan dengan menggunakan 354 bus menuju 10 wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat hingga Jawa Timur.

Anies menyebutkan, kegiatan mudik gratis itu merupakan bentuk apresiasi Pemprov DKI kepada warga pendatang yang telah menggerakkan perekonomian Jakarta dan aktif membayar pajak.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok Adalah Guru

Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok Adalah Guru

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Akan Larang GrabWheels Beroperasi

Pemprov DKI Tak Akan Larang GrabWheels Beroperasi

Megapolitan
YLKI Minta Pemprov DKI Buat Regulasi soal Skuter Listrik, dari Perizinan hingga Asuransi

YLKI Minta Pemprov DKI Buat Regulasi soal Skuter Listrik, dari Perizinan hingga Asuransi

Megapolitan
Kuli Bangunan Asal Cilandak Jadi Korban Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Kuli Bangunan Asal Cilandak Jadi Korban Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Megapolitan
Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Sempat Diancam Pria Misterius

Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Sempat Diancam Pria Misterius

Megapolitan
Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Megapolitan
Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Megapolitan
Pengguna Skuter Listrik Ditabrak Mobil, Pemerintah dan Operator Diminta Segera Rumuskan Kebijakan

Pengguna Skuter Listrik Ditabrak Mobil, Pemerintah dan Operator Diminta Segera Rumuskan Kebijakan

Megapolitan
Beda dengan Klaim Polisi, Korban Kecelakaan Grabwheels Sebut Pelaku Langsung Kabur

Beda dengan Klaim Polisi, Korban Kecelakaan Grabwheels Sebut Pelaku Langsung Kabur

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Pengosongan Ruko Permata Cimone Saran dari Kepolisian

Pemkot Tangerang: Pengosongan Ruko Permata Cimone Saran dari Kepolisian

Megapolitan
Pengacara Warga: Pengosongan Ruko Permata Cimone Cacat Prosedur

Pengacara Warga: Pengosongan Ruko Permata Cimone Cacat Prosedur

Megapolitan
Usai Kecelakaan GrabWheels, Pemprov DKI Kaji Aturan Jam Penyewaan Skuter Listrik

Usai Kecelakaan GrabWheels, Pemprov DKI Kaji Aturan Jam Penyewaan Skuter Listrik

Megapolitan
YLKI Minta Grab Hentikan Sementara Penyewaan GrabWheels

YLKI Minta Grab Hentikan Sementara Penyewaan GrabWheels

Megapolitan
Ruko Permata Cimone Dikosongkan, Penghuni Ambil Langkah Hukum

Ruko Permata Cimone Dikosongkan, Penghuni Ambil Langkah Hukum

Megapolitan
Satu Sisi JPO di Pinggir Rel Kereta Kawasan Kalianyar Berdiri Tanpa Pagar Pembatas

Satu Sisi JPO di Pinggir Rel Kereta Kawasan Kalianyar Berdiri Tanpa Pagar Pembatas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X