Tudingan Anies dan Jawaban Ahok soal Reklamasi

Kompas.com - 20/06/2019, 11:07 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 yang kini dia jadikan sebagai landasan hukum untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Dalam siaran pers yang dikirimkan kepada wartawan, Rabu (19/6/2019), Anies menyebutkan pergub itu diterbitkan pada 25 Oktober 2016, beberapa hari sebelum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok cuti kampanye Pilkada DKI 2017.

"Saya juga punya pertanyaan yang sama, lazimnya tata kota ya diatur dalam perda, bukan pergub. Itulah kelaziman dan prosedur yang tertib ya begitu. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya perda itu perlu waktu lebih lama," kata Anies dalam siaran pers itu.

Menurut Anies, dengan adanya pergub itu, Pemprov DKI terpaksa menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D, sebuah pulau hasil reklamasi.

Baca juga: [POPULER MEGAPOLITAN] Ahok Heran Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi I Alasan Anies Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Tahun lalu, bangunan-bangunan itu disegel oleh Anies karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah penerbitan IMB saat ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi dinilai tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Anies menjelaskan bahwa ia menerima laporan dari bawahannya soal alasan penerbitan pergub alih-alih mengupayakan perda yang kedudukannya lebih tinggi.

Menurut jajaran di bawahnya, pembahasan perda terpaksa berhenti. Sebab, Ketua Komisi D DPRD DKI saat itu, M Sanusi, ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap dari pengembang reklamasi, yakni Presiden Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).KOMPAS.com/Vitorio Mantalean Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

"Beberapa anggota DPRD diperiksa KPK, bahkan ada yang ditahan. Itu sekitar pertengahan 2016, tetapi apa sebabnya kemudian keluar pergub tersebut di 25 Oktober 2016, saya tidak punya jawabannya," kata Anies. 

Menurut Anies, pergub itu memang dibuat untuk menjadi landasan hukum bagi kegiatan pembangunan di pulau reklamasi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Buru 4 Penjambret HP di Kawasan Kota Tua yang Masih Buron

Polisi Buru 4 Penjambret HP di Kawasan Kota Tua yang Masih Buron

Megapolitan
Dana Bantuan Parpol Naik, Fraksi Nasdem Dituntut Lebih Eksis di DPRD DKI

Dana Bantuan Parpol Naik, Fraksi Nasdem Dituntut Lebih Eksis di DPRD DKI

Megapolitan
Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

Megapolitan
Puskesmas dan RSUD Menyerah, Damkar Kembangan Turun Tangan Lepaskan Cincin di Jari Nunung

Puskesmas dan RSUD Menyerah, Damkar Kembangan Turun Tangan Lepaskan Cincin di Jari Nunung

Megapolitan
Penjambret HP di Kota Tua Tenggak Miras dan Pakai Sabu Sebelum Beraksi

Penjambret HP di Kota Tua Tenggak Miras dan Pakai Sabu Sebelum Beraksi

Megapolitan
Kata Partygoers soal Penolakan Sekelompok Massa Terhadap DWP di Jakarta

Kata Partygoers soal Penolakan Sekelompok Massa Terhadap DWP di Jakarta

Megapolitan
Berkunjung ke Kebun Belimbing yang Masih Tersisa di Kota Belimbing Depok...

Berkunjung ke Kebun Belimbing yang Masih Tersisa di Kota Belimbing Depok...

Megapolitan
Rusunami DP 0 Rupiah Sepi, Anggota DPRD DKI Minta BI Checking Dipermudah

Rusunami DP 0 Rupiah Sepi, Anggota DPRD DKI Minta BI Checking Dipermudah

Megapolitan
Penjambret HP di Kota Tua Tertangkap, Salah Satunya Masih di Bawah Umur

Penjambret HP di Kota Tua Tertangkap, Salah Satunya Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Ular Kobra Berkeliaran di Lingkungan Rumah, Warga Duren Sawit Resah

Ular Kobra Berkeliaran di Lingkungan Rumah, Warga Duren Sawit Resah

Megapolitan
PDI-P Dapat Dana Bantuan Parpol Rp 6,68 Miliar dari Pemprov DKI, Akan Dipakai untuk Apa?

PDI-P Dapat Dana Bantuan Parpol Rp 6,68 Miliar dari Pemprov DKI, Akan Dipakai untuk Apa?

Megapolitan
Garuda Indonesia Akui Insiden Pesawat Berhadapan Karena Kesalahan Pilot

Garuda Indonesia Akui Insiden Pesawat Berhadapan Karena Kesalahan Pilot

Megapolitan
Insiden Dua Pesawat Garuda Nyaris Tabrakan, Pilot Diduga Kerja Overtime

Insiden Dua Pesawat Garuda Nyaris Tabrakan, Pilot Diduga Kerja Overtime

Megapolitan
Anggota DPR Minta Penangguhan Penahanan untuk Lutfi Alfian agar Tidak Gaduh

Anggota DPR Minta Penangguhan Penahanan untuk Lutfi Alfian agar Tidak Gaduh

Megapolitan
Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Dibuka untuk Pengunjung, Pengelola Diminta Antisipasi Tumpukan Antrean

Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Dibuka untuk Pengunjung, Pengelola Diminta Antisipasi Tumpukan Antrean

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X