Tudingan Anies dan Jawaban Ahok soal Reklamasi

Kompas.com - 20/06/2019, 11:07 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 yang kini dia jadikan sebagai landasan hukum untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Dalam siaran pers yang dikirimkan kepada wartawan, Rabu (19/6/2019), Anies menyebutkan pergub itu diterbitkan pada 25 Oktober 2016, beberapa hari sebelum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok cuti kampanye Pilkada DKI 2017.

"Saya juga punya pertanyaan yang sama, lazimnya tata kota ya diatur dalam perda, bukan pergub. Itulah kelaziman dan prosedur yang tertib ya begitu. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya perda itu perlu waktu lebih lama," kata Anies dalam siaran pers itu.

Menurut Anies, dengan adanya pergub itu, Pemprov DKI terpaksa menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D, sebuah pulau hasil reklamasi.


Baca juga: [POPULER MEGAPOLITAN] Ahok Heran Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi I Alasan Anies Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Tahun lalu, bangunan-bangunan itu disegel oleh Anies karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah penerbitan IMB saat ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi dinilai tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Anies menjelaskan bahwa ia menerima laporan dari bawahannya soal alasan penerbitan pergub alih-alih mengupayakan perda yang kedudukannya lebih tinggi.

Menurut jajaran di bawahnya, pembahasan perda terpaksa berhenti. Sebab, Ketua Komisi D DPRD DKI saat itu, M Sanusi, ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap dari pengembang reklamasi, yakni Presiden Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).KOMPAS.com/Vitorio Mantalean Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

"Beberapa anggota DPRD diperiksa KPK, bahkan ada yang ditahan. Itu sekitar pertengahan 2016, tetapi apa sebabnya kemudian keluar pergub tersebut di 25 Oktober 2016, saya tidak punya jawabannya," kata Anies. 

Menurut Anies, pergub itu memang dibuat untuk menjadi landasan hukum bagi kegiatan pembangunan di pulau reklamasi.

Baca juga: Anies Sebut Pergub Ahok Bisa Jadi Celah Pembangunan Reklamasi

"Suka atau tidak terhadap isi pergub ini, faktanya pergub itu telah diundangkan dan telah menjadi sebuah dasar hukum dan mengikat," ujar Anies.

Ahok bantah 

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan heran dengan sikap Anies yang menyalahkan pergub yang dibuatnya. Ahok menegaskan, pergub itu tak membuat DKI bisa menerbitkan IMB.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Ada Persija Vs PSM Makassar, Inj Rekayasa Lalin hingga Kantong Parkirnya

Ada Persija Vs PSM Makassar, Inj Rekayasa Lalin hingga Kantong Parkirnya

Megapolitan
Truk Pertamina Tabrak Pembatas Tol Hingga Terbakar, Sopir Diduga Mengantuk

Truk Pertamina Tabrak Pembatas Tol Hingga Terbakar, Sopir Diduga Mengantuk

Megapolitan
Ada Evakuasi Kepala Truk Pertamina, Arus Lalin Jalan Jendral Ahmad Yani Padat

Ada Evakuasi Kepala Truk Pertamina, Arus Lalin Jalan Jendral Ahmad Yani Padat

Megapolitan
Truk Pertamina Bermuatan 32.000 Liter Terbakar Setelah Tabrak Pembatas Tol

Truk Pertamina Bermuatan 32.000 Liter Terbakar Setelah Tabrak Pembatas Tol

Megapolitan
Evakuasi Kepala Truk Pertamina yang Terbakar, Gerbang Tol Rawamangun Ditutup Sementara

Evakuasi Kepala Truk Pertamina yang Terbakar, Gerbang Tol Rawamangun Ditutup Sementara

Megapolitan
Tabrak Pembatas Jalan Tol, Bagian Kepala Truk Pertamina Jatuh ke Jalur Arteri

Tabrak Pembatas Jalan Tol, Bagian Kepala Truk Pertamina Jatuh ke Jalur Arteri

Megapolitan
Pasca-Kebakaran Truk Pertamina, Hanya 2 Lajur yang Bisa Dilalui di Lokasi

Pasca-Kebakaran Truk Pertamina, Hanya 2 Lajur yang Bisa Dilalui di Lokasi

Megapolitan
Ini Kronologi Kebakaran Truk Pertamina yang Juga Bertabrakan dengan Calya

Ini Kronologi Kebakaran Truk Pertamina yang Juga Bertabrakan dengan Calya

Megapolitan
Dalam Satu Jam, Petugas Padamkan Kebakaran Truk Pertamina yang Tabrakan dengan Calya

Dalam Satu Jam, Petugas Padamkan Kebakaran Truk Pertamina yang Tabrakan dengan Calya

Megapolitan
Truk Tangki Pertamina yang Terbakar Bermuatan 32.000 Liter dan Sempat Bertabrakan dengan Calya

Truk Tangki Pertamina yang Terbakar Bermuatan 32.000 Liter dan Sempat Bertabrakan dengan Calya

Megapolitan
Truk Pertamina Terbakar di Rawamangun, 3 Orang Tewas

Truk Pertamina Terbakar di Rawamangun, 3 Orang Tewas

Megapolitan
Kebakaran Lalap Rumah Warga di Jatinegara

Kebakaran Lalap Rumah Warga di Jatinegara

Megapolitan
Komedian Nunung Ditetapkan sebagai Tersangka Penyalahgunaan Sabu

Komedian Nunung Ditetapkan sebagai Tersangka Penyalahgunaan Sabu

Megapolitan
Pemkab Kepulaulan Seribu Dorong Konsumsi Sukun sebagai Pengganti Beras

Pemkab Kepulaulan Seribu Dorong Konsumsi Sukun sebagai Pengganti Beras

Megapolitan
Layar Tancap Lebaran Betawi Awalnya Bakal Putar Film Benyamin Sueb yang Belum Pernah Tayang

Layar Tancap Lebaran Betawi Awalnya Bakal Putar Film Benyamin Sueb yang Belum Pernah Tayang

Megapolitan
Close Ads X