Tudingan Anies dan Jawaban Ahok soal Reklamasi

Kompas.com - 20/06/2019, 11:07 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 yang kini dia jadikan sebagai landasan hukum untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Dalam siaran pers yang dikirimkan kepada wartawan, Rabu (19/6/2019), Anies menyebutkan pergub itu diterbitkan pada 25 Oktober 2016, beberapa hari sebelum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok cuti kampanye Pilkada DKI 2017.

"Saya juga punya pertanyaan yang sama, lazimnya tata kota ya diatur dalam perda, bukan pergub. Itulah kelaziman dan prosedur yang tertib ya begitu. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya perda itu perlu waktu lebih lama," kata Anies dalam siaran pers itu.

Menurut Anies, dengan adanya pergub itu, Pemprov DKI terpaksa menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D, sebuah pulau hasil reklamasi.

Baca juga: [POPULER MEGAPOLITAN] Ahok Heran Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi I Alasan Anies Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Tahun lalu, bangunan-bangunan itu disegel oleh Anies karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah penerbitan IMB saat ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi dinilai tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Anies menjelaskan bahwa ia menerima laporan dari bawahannya soal alasan penerbitan pergub alih-alih mengupayakan perda yang kedudukannya lebih tinggi.

Menurut jajaran di bawahnya, pembahasan perda terpaksa berhenti. Sebab, Ketua Komisi D DPRD DKI saat itu, M Sanusi, ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap dari pengembang reklamasi, yakni Presiden Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).KOMPAS.com/Vitorio Mantalean Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

"Beberapa anggota DPRD diperiksa KPK, bahkan ada yang ditahan. Itu sekitar pertengahan 2016, tetapi apa sebabnya kemudian keluar pergub tersebut di 25 Oktober 2016, saya tidak punya jawabannya," kata Anies. 

Menurut Anies, pergub itu memang dibuat untuk menjadi landasan hukum bagi kegiatan pembangunan di pulau reklamasi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelapkan 62 Mobil, Djeni Juga Tipu Perusahaan Leasing

Gelapkan 62 Mobil, Djeni Juga Tipu Perusahaan Leasing

Megapolitan
Pasca-penusukan Wiranto, Nila F Moeloek Kaget Diikuti Ratusan Polisi

Pasca-penusukan Wiranto, Nila F Moeloek Kaget Diikuti Ratusan Polisi

Megapolitan
Tiga Perampok Bercelurit di Bekasi Ditangkap, Dua Pelaku Masih di Bawah Umur

Tiga Perampok Bercelurit di Bekasi Ditangkap, Dua Pelaku Masih di Bawah Umur

Megapolitan
DPRD DKI Sudah Harus Pikirkan Posisi Jakarta manakala Ibu Kota Pindah

DPRD DKI Sudah Harus Pikirkan Posisi Jakarta manakala Ibu Kota Pindah

Megapolitan
Melayani Pasien Kurang Mampu, Ini Syarat untuk Menginap di Rumah Singgah Peduli

Melayani Pasien Kurang Mampu, Ini Syarat untuk Menginap di Rumah Singgah Peduli

Megapolitan
Gelapkan 62 Mobil Seorang Diri, Djeni Raup Rp 2,5 Miliar

Gelapkan 62 Mobil Seorang Diri, Djeni Raup Rp 2,5 Miliar

Megapolitan
Nila F Moeloek: Sebelum ke Pandeglang, Wiranto ke Wamena Masih Aman

Nila F Moeloek: Sebelum ke Pandeglang, Wiranto ke Wamena Masih Aman

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Djeni Penggelap 62 Mobil Rental, Licin hingga Harus Dijebak

Kronologi Penangkapan Djeni Penggelap 62 Mobil Rental, Licin hingga Harus Dijebak

Megapolitan
Kembali Jabat Wakil Ketua DPRD DKI, Taufik Janji Selesaikan Lebih Banyak Perda

Kembali Jabat Wakil Ketua DPRD DKI, Taufik Janji Selesaikan Lebih Banyak Perda

Megapolitan
Polisi Sudah Kembalikan Beberapa Mobil yang Digelapkan Djeni

Polisi Sudah Kembalikan Beberapa Mobil yang Digelapkan Djeni

Megapolitan
Napi Remaja Kasus Pembunuhan Dapat Izin Keluar Lapas untuk Daftar Kuliah

Napi Remaja Kasus Pembunuhan Dapat Izin Keluar Lapas untuk Daftar Kuliah

Megapolitan
Dijenguk Arief Yahya, Wiranto Bahas Pariwisata Indonesia

Dijenguk Arief Yahya, Wiranto Bahas Pariwisata Indonesia

Megapolitan
Dijenguk Arief Yahya, Wiranto Tanya Kapan Susunan Kabinet Diumumkan

Dijenguk Arief Yahya, Wiranto Tanya Kapan Susunan Kabinet Diumumkan

Megapolitan
Dulu Sering Mogok dan Terbakar, Kini Bus Zhong Tong Harus Penuhi Standar Transjakarta untuk Beroperasi

Dulu Sering Mogok dan Terbakar, Kini Bus Zhong Tong Harus Penuhi Standar Transjakarta untuk Beroperasi

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Sebut Dokumen Anggaran Diunggah ke Publik Setelah Matang Dibahas

Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Sebut Dokumen Anggaran Diunggah ke Publik Setelah Matang Dibahas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X