Jaksa Tolak Seluruh Pleidoi Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 21/06/2019, 16:28 WIB
Terdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet menjalani agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanTerdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet menjalani agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) Reza Murdani menolak seluruh dalil pleidoi/nota pembelaan terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet dalam agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019) siang.

"Apa yang didalilkan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tidak berdasar, sehingga harus ditolak. Semua hal yang penuntut umum nyatakan telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terang dan nyata," ujar Reza membacakan repliknya di hadapan sidang.

Salah satu dalil yang ditolak ialah pernyataan penasihat hukum Ratna dalam pleidoinya yang menyebut, tidak tepat jika kliennya dikenakan Pasal 14 Ayat 1 Nomor 1 Undang-undang Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Baca juga: Ratna Sarumpaet Kembali Sebut Kebohongannya Tak Timbulkan Keonaran

Penasihat hukum Ratna menganggap, sudah ada aturan baru yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Namun, merujuk keterangan ahli hukum pidana, Merti Rahmawati Argo, Reza menilai bahwa UU Penyiaran hanya khusus dilakukan di media sosial atau media penyiaran.

Adapun penyiaran yang dimaksud di dalam Pasal 14 Ayat 1 Nomor 1 Undang-undang Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana memiliki pengertian memberitahu.

"Perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan kami," ujarnya.

Baca juga: Ratna Sarumpaet: Aku Mau Istirahat Saja Mengurus Cucu, Kapok

Reza juga menolak dalil penasihat hukum Ratna Sarumpaet yang meragukan objektivitas sejumlah saksi berlatar belakang penyidik yang dihadirkan JPU dalam nota pembelaan yang dibacakan Selasa (18/6/2019) silam.

"Tidak ada ketentuan yang mengatur dalam KUHAP yang melarang penyidik diminta keterangan sebagai saksi. Faktanya, banyak perkara lain di mana penyidik sebagai saksi, misalnya saja dalam perkara narkotika," kata Reza.

Dia juga menolak pernyataan penasihat hukum Ratna bahwa pengertian keonaran dalam tindak pidana dalam Pasal 14 Ayat 1 Nomor 1 Undang-undang Tahun 1946 tidak boleh multitafsir.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSBB Kota Tangerang Diperpanjang Satu Bulan

PSBB Kota Tangerang Diperpanjang Satu Bulan

Megapolitan
Musim Hujan Datang, Pemkot Jaktim Baru Mulai Bersihkan Selokan dan Bangun Sumur Resapan di Cibubur

Musim Hujan Datang, Pemkot Jaktim Baru Mulai Bersihkan Selokan dan Bangun Sumur Resapan di Cibubur

Megapolitan
Wagub DKI: Tempat Pengungsian Korban Banjir Disiapkan Dua Kali Lipat demi Jaga Jarak

Wagub DKI: Tempat Pengungsian Korban Banjir Disiapkan Dua Kali Lipat demi Jaga Jarak

Megapolitan
Pemprov dan DPRD DKI Bahas Rancangan Perda soal Covid-19

Pemprov dan DPRD DKI Bahas Rancangan Perda soal Covid-19

Megapolitan
Gate 13 Stadion Patriot Kini Disulap Jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19

Gate 13 Stadion Patriot Kini Disulap Jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19

Megapolitan
Anies Terbitkan Ingub Pengendalian Banjir di Musim Pancaroba

Anies Terbitkan Ingub Pengendalian Banjir di Musim Pancaroba

Megapolitan
2.832 Meter Kubik Sampah Diangkut dari 2 Pintu Air di Jakarta, Kemarin

2.832 Meter Kubik Sampah Diangkut dari 2 Pintu Air di Jakarta, Kemarin

Megapolitan
[Update Covid-19 Depok 22 September]: 102 Kasus Baru, 3 Pasien Meninggal

[Update Covid-19 Depok 22 September]: 102 Kasus Baru, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini, Bogor Hujan

BMKG: Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini, Bogor Hujan

Megapolitan
Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X