Pemkot Bekasi Dikritik Tak Libatkan Sekolah Swasta Sebelum Buka PPDB

Kompas.com - 15/07/2019, 22:38 WIB
Gedung eks SDN 10 Duren Jaya, Bekasi Timur yang dialihfungsikan jadi unit sekolah baru (USB) SMPN 57 Bekasi. Vitorio MantaleanGedung eks SDN 10 Duren Jaya, Bekasi Timur yang dialihfungsikan jadi unit sekolah baru (USB) SMPN 57 Bekasi.

BEKASI, KOMPAS.com - Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Ayung Sardi Dauly menuding Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan tak pernah melibatkan  sekolah-sekolah swasta untuk menghitung daya tampung dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Ayung menilai, sikap tersebut menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah siswa yang diterima beberapa sekolah swasta di Bekasi selama 3 tahun terakhir.

"Pemerintah Kota Bekasi selalu menghitung secara keseluruhan. Sekolah swasta tidak dilibatkan dalam penghitungan kursi, itu satu poin," ujar Ayung kepada Kompas.com, Senin (15/7/2019) sore.

Menurutnya, sekolah-sekolah swasta tak dilibatkan dalam dua hal. Pertama, soal penghitungan kursi. Ayung menuding Pemkot Bekasi hanya menghitung daya tampung siswa-siswi berdasarkan penghitungan kursi sekolah negeri.

Baca juga: Pemkot Janji Evaluasi Sekolah Swasta di Bekasi yang Kekurangan Murid Hingga di Bawah 10 Anak

"Bukan sekolah swasta enggak kompetitif. Pemkot menghitung kebutuhan ruang kelas itu hanya di sekolah negeri, yang swasta dia enggak hitung. Sehingga, mereka berpatokan dari hasil itu, karena masih kurang, mereka tambah unit sekolah baru," ia menjelaskan.

Kedua, Ayung menilai bahwa Pemkot Bekasi alpa memetakan kebutuhan sekolah dengan jumlah calon siswa di suatu daerah. Hal ini menurutnya masih berkaitan dengan penghitungan kursi secara sepihak tadi.

"Ada beberapa tempat yang jumlah siswanya sedikit, tapi jumlah sekolahnya banyak. Misalnya di Bekasi Timur, Bekasi Selatan, atau di Kecamatan Rawalumbu. Bekasi Timur saja sudah banyak sekolah negeri, dia tambah lagi unit sekolah baru SMPN 57. Dia tidak petakan per kecamatan jumlah sekolahnya, termasuk swastanya," kata Ayung.

"Kalau ada unit sekolah baru di lokasi yang enggak ada swastanya, silakan. Misalnya, di Jatikramat, silakan. Ini kan dibikin di daerah padat yang sekolah negerinya banyak, sekolah swasta sudah banyak," imbuhnya.

Baca juga: Siswa Baru Sedikit, Pengelola Sekolah Swasta di Bekasi Bakal Demo Kantor Wali Kota Besok

Untuk diketahui, 93 persen siswa yang masuk sekolah negeri pada PPDB Kota Bekasi tahun ini menggunakan sistem zonasi radius, yakni jarak rumah ke sekolah. Hanya calon siswa yang jaraknya paling dekat ke sekolah yang akan diterima, sehingga radius rumah-sekolah bisa ditekan hingga level kelurahan saja.

Kompas.com coba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, untuk mengonfirmasi hal ini, namun yang bersangkutan tidak menjawab panggilan telepon.

Akibat merasa dianaktirikan oleh pemerintah, BMPS Kota Bekasi rencananya akan menggelar unjuk rasa di depan kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019) siang.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X