SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Kompas.com - 16/07/2019, 21:32 WIB
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah Saat diwawancarai di Bekasi, Rabu (12/7/2017). KOMPAS.COM/Anggita MuslimahSekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah Saat diwawancarai di Bekasi, Rabu (12/7/2017).

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah menepis anggapan bahwa pihaknya melangkahi prosedur dengan membuka unit sekolah baru (USB) SMP negeri pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Bekasi.

Ia mengklaim, pembukaan USB SMP negeri di Bekasi, termasuk SMPN 57 yang dibuka mendadak pada PPDB tahap dua lalu, telah melalui proses kajian.

"Program itu tidak ujug-ujug, sudah direncanakan dari 2017, masih kajian, fixed-nya 2018 akhir. Itu ada usulannya dari warga RT/ RW dan camat, silakan dicek sendiri. Mereka sudah mengajukan, sangat mendesak," kata Inayatullah saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2019).

Keadaan mendesak tersebut, menurut dia, terlihat dari fakta bahwa belum seluruh kelurahan di Kota Bekasi memiliki SMP negeri.


Baca juga: SMP Negeri Bekasi Mendadak Bertambah, Pengelola Sekolah Swasta: Anak Haram!

Kelurahan Duren Jaya, misalnya, belum memiliki SMP negeri hingga Pemerintah Kota Bekasi membuka SMPN 57 dengan menggunakan gedung eks SDN Duren Jaya 10 dan mendatangkan guru dari SMPN 11 Bekasi.

"Sistem PPDB dengan zonasi berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 itu masih menuntut setiap keluarahan ada sekolah," kata dia.

"Jumlah penduduk kita 2,6 juta. Itu kan perlu fasilitas sekolah, sekolah publik yang murah," imbuh Inayatullah.

Pria yang akrab dipanggil Inay itu menyebut, dibukanya USB SMP negeri tak serta-merta mencaplok junlah siswa yang berpotensi diterima sekolah swasta.

Baca juga: Kisah dari SMP Swasta di Bekasi yang Hanya Kedatangan 2 Siswa Baru...

"Masalah pilihan kan tidak bisa kita arahkan. Lulusan kita, SD, itu 46.459. Daya tampung SMP negeri itu baru 36%. Berarti masih 30 ribu masih bisa di swasta," ucap Inay.

Sebelumnya, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) memandang miring langkah Dinas Pendidikan Kota Bekasi menambah satu unit sekolah baru (USB) SMP Negeri 57 Bekasi secara mendadak pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahap dua, 8 Juli 2019.

Keadaan ini dinilai kontras dengan keadaan sekolah swasta yang selama ini perlu melalui banyak tahapan sebelum dapat membuka penerimaan siswa.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Megapolitan
Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Megapolitan
Kisah Penjaga Lintasan Kereta Tak Berpalang di Ancol, Lari-lari 500 Meter hingga Ribut dengan Pengendara 'Ngeyel'

Kisah Penjaga Lintasan Kereta Tak Berpalang di Ancol, Lari-lari 500 Meter hingga Ribut dengan Pengendara "Ngeyel"

Megapolitan
Untuk Pilkada Tangsel, Hanura Cari Kandidat yang Mau Dongkrak Kualitas SDM

Untuk Pilkada Tangsel, Hanura Cari Kandidat yang Mau Dongkrak Kualitas SDM

Megapolitan
Minta Pemulangan PMKS di Jakarta Digencarkan, Komisi E Soroti Pengemis Jutawan di Jaksel

Minta Pemulangan PMKS di Jakarta Digencarkan, Komisi E Soroti Pengemis Jutawan di Jaksel

Megapolitan
Kali Angke yang Sempit dan Penuh Sampah Jadi Kendala Tim SAR Cari Bocah yang Hanyut

Kali Angke yang Sempit dan Penuh Sampah Jadi Kendala Tim SAR Cari Bocah yang Hanyut

Megapolitan
Bocah yang Tenggelam di Kali Angke Ciputat Belum Ditemukan

Bocah yang Tenggelam di Kali Angke Ciputat Belum Ditemukan

Megapolitan
TPU Menteng Pulo 2 di Malam Hari, Jadi Tempat Kumpul Anak Muda hingga Narkoba

TPU Menteng Pulo 2 di Malam Hari, Jadi Tempat Kumpul Anak Muda hingga Narkoba

Megapolitan
Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Megapolitan
Viral Video Penumpang Merokok di KRL, PT KCI Sebut Itu Terjadi di Rute Tanah Abang-Rangkasbitung

Viral Video Penumpang Merokok di KRL, PT KCI Sebut Itu Terjadi di Rute Tanah Abang-Rangkasbitung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X