SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Kompas.com - 16/07/2019, 21:32 WIB
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah Saat diwawancarai di Bekasi, Rabu (12/7/2017).KOMPAS.COM/Anggita Muslimah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah Saat diwawancarai di Bekasi, Rabu (12/7/2017).

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah menepis anggapan bahwa pihaknya melangkahi prosedur dengan membuka unit sekolah baru (USB) SMP negeri pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Bekasi.

Ia mengklaim, pembukaan USB SMP negeri di Bekasi, termasuk SMPN 57 yang dibuka mendadak pada PPDB tahap dua lalu, telah melalui proses kajian.

"Program itu tidak ujug-ujug, sudah direncanakan dari 2017, masih kajian, fixed-nya 2018 akhir. Itu ada usulannya dari warga RT/ RW dan camat, silakan dicek sendiri. Mereka sudah mengajukan, sangat mendesak," kata Inayatullah saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2019).

Keadaan mendesak tersebut, menurut dia, terlihat dari fakta bahwa belum seluruh kelurahan di Kota Bekasi memiliki SMP negeri.


Baca juga: SMP Negeri Bekasi Mendadak Bertambah, Pengelola Sekolah Swasta: Anak Haram!

 

Kelurahan Duren Jaya, misalnya, belum memiliki SMP negeri hingga Pemerintah Kota Bekasi membuka SMPN 57 dengan menggunakan gedung eks SDN Duren Jaya 10 dan mendatangkan guru dari SMPN 11 Bekasi.

"Sistem PPDB dengan zonasi berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 itu masih menuntut setiap keluarahan ada sekolah," kata dia.

"Jumlah penduduk kita 2,6 juta. Itu kan perlu fasilitas sekolah, sekolah publik yang murah," imbuh Inayatullah.

Pria yang akrab dipanggil Inay itu menyebut, dibukanya USB SMP negeri tak serta-merta mencaplok junlah siswa yang berpotensi diterima sekolah swasta.

Baca juga: Kisah dari SMP Swasta di Bekasi yang Hanya Kedatangan 2 Siswa Baru...

"Masalah pilihan kan tidak bisa kita arahkan. Lulusan kita, SD, itu 46.459. Daya tampung SMP negeri itu baru 36%. Berarti masih 30 ribu masih bisa di swasta," ucap Inay.

Sebelumnya, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) memandang miring langkah Dinas Pendidikan Kota Bekasi menambah satu unit sekolah baru (USB) SMP Negeri 57 Bekasi secara mendadak pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahap dua, 8 Juli 2019.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Penggabungan Bekasi ke Jakarta Dinilai Memenuhi Aturan

Penggabungan Bekasi ke Jakarta Dinilai Memenuhi Aturan

Megapolitan
Warga Tebet Bersyukur Reklamasi Bantaran Kali Ciliwung Berkurang

Warga Tebet Bersyukur Reklamasi Bantaran Kali Ciliwung Berkurang

Megapolitan
Normalisasi Sungai, DKI Siapkan Rp 600 Miliar untuk Bebaskan Lahan

Normalisasi Sungai, DKI Siapkan Rp 600 Miliar untuk Bebaskan Lahan

Megapolitan
Warga Papua di Jakarta Diimbau Tak Terprovokasi Informasi di Medsos

Warga Papua di Jakarta Diimbau Tak Terprovokasi Informasi di Medsos

Megapolitan
Ombudsman Duga Ada Pungli pada Kasus Pemutusan Listrik di Apartemen Mediterania

Ombudsman Duga Ada Pungli pada Kasus Pemutusan Listrik di Apartemen Mediterania

Megapolitan
Jakarta Barat Dinilai sebagai Surga Narkoba, Polres Jakbar Ubah Strategi Buru Bandar dan Produsen Narkoba

Jakarta Barat Dinilai sebagai Surga Narkoba, Polres Jakbar Ubah Strategi Buru Bandar dan Produsen Narkoba

Megapolitan
MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan demi Tempat Berdagang PKL

MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan demi Tempat Berdagang PKL

Megapolitan
Bekasi Akan Diuntungkan secara Keuangan apabila Gabung DKI

Bekasi Akan Diuntungkan secara Keuangan apabila Gabung DKI

Megapolitan
Sekda Tangsel Muhamad Bantah Mulai Blusukan untuk Pilkada 2020

Sekda Tangsel Muhamad Bantah Mulai Blusukan untuk Pilkada 2020

Megapolitan
25 Hari Listrik dan Air di Apartemen Mediterania Dimatikan, Ini Masalahnya...

25 Hari Listrik dan Air di Apartemen Mediterania Dimatikan, Ini Masalahnya...

Megapolitan
Wali Kota Pepen Disarankan Bikin Referendum Berkait Wacana Bekasi Gabung Jakarta

Wali Kota Pepen Disarankan Bikin Referendum Berkait Wacana Bekasi Gabung Jakarta

Megapolitan
Kala Pelanggan Setia Mengenang Bioskop XXI Taman Ismail Marzuki

Kala Pelanggan Setia Mengenang Bioskop XXI Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Pengemudi Taksi Online Unjuk Rasa di Balai Kota Tuntut Pengecualian Ganjil Genap

Pengemudi Taksi Online Unjuk Rasa di Balai Kota Tuntut Pengecualian Ganjil Genap

Megapolitan
Dituduh Ganggu Ketertiban Umum, Ustaz Abdul Somad Dilaporkan ke Polisi

Dituduh Ganggu Ketertiban Umum, Ustaz Abdul Somad Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Ini Kondisi Bantaran Kali Ciliwung Pasca Pembongkaran Tanah Reklamasi...

Ini Kondisi Bantaran Kali Ciliwung Pasca Pembongkaran Tanah Reklamasi...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X