Penjelasan Singkat Wali Kota Tangerang soal Perselisihannya dengan Menkumham

Kompas.com - 18/07/2019, 09:17 WIB
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Menara Kompas, Jakarta, Senin (17/7/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Menara Kompas, Jakarta, Senin (17/7/2019).

Kenapa saya nggak ngeluarin izinnya, karena di Undang-Undang itu ada kalau saya berikan izin RTH saya dipidana.

(Catatan: Pemerintah Kota Tangerang kini menyegel Kampus Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di Jalan Satria Sudirman Tanah Tinggi dengan alasan tidak memiki IMB)

Permasalahan ini sudah sejak 2014, mengapa baru ramai sekarang?

Kenapa baru sekarang ramai, ya karena saya merasa di-PHP (pemberi harapan palsu). Ketika saya stop (pembangunan Politeknik) pertama kali, orang mereka datang janji mau selesaikan.

Beberapa waktu lalu saya stop lagi, Irjennya hubungi saya, dia minta diselesaikan dengan baik. Sampai peresmian (Politeknik) kemarin itu, ya sudah.

(catatan: Kompleks politeknik diresmikan oleh Yasonna Laoly pada Selasa, 9 Juli 2019)

Baca juga: Berseteru dengan Menkumham, Wali Kota Tangerang Hanya Ingin Warganya Punya Alun-alun

Sejak dulu tidak ada izin, tapi mengapa Pemkot tetap memberikan pelayanan?

Ya karena kemanusiaan saja. Warga yang ada di atas lahan Kemenkumham itu kan ada 15.000-an. Itu kan juga warga saya.

Sampai kapan menghentikan layanan penerangan jalan umum, dranaise, dan pengangkutan sampah?

Sampai nanti ada respons dari mereka. Saya sudah kirim surat klarifikasi tapi belum ada respons juga. Kita lihat nanti.

(catatan: Arief memutuskan tidak akan memberikan pelayanan di atas lahan Kemenkumham, tepatnya perkantoran di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman, Tangerang)

Apakah permasalahan ini akan dibawa ke Presiden Jokowi?

Saya sebenarnya malu kalau masalah kayak gini kok mesti bawa ke Presiden, tetapi mungkin ini momentum agar permasalahan ini supaya selesai.

Saya sudah WhatsApp Mendagri minta izin untuk melaporkan hasil permasalahan ini. Mendagri akan atur jadwal dan akan dengar dari sisi Kemenkumham.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjambret di Pecenongan Babak Belur Dihakimi Warga

Penjambret di Pecenongan Babak Belur Dihakimi Warga

Megapolitan
Aksi Vandalisme Terjadi di Depan Gedung DPR RI Saat Demo Berlangsung

Aksi Vandalisme Terjadi di Depan Gedung DPR RI Saat Demo Berlangsung

Megapolitan
Pantau Kejahatan dan Lalu Lintas, Polres Tangsel Bangun ICC

Pantau Kejahatan dan Lalu Lintas, Polres Tangsel Bangun ICC

Megapolitan
Karyawan Sarinah Hanya Bantu Beri Air, Kuasa Hukum Anggap Vonis 4 Bulan Keliru

Karyawan Sarinah Hanya Bantu Beri Air, Kuasa Hukum Anggap Vonis 4 Bulan Keliru

Megapolitan
Industri Arang di Cilincing dari Ancaman Kesehatan sampai Penutupan Pabrik

Industri Arang di Cilincing dari Ancaman Kesehatan sampai Penutupan Pabrik

Megapolitan
YLKI Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pemotongan Kabel Optik

YLKI Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pemotongan Kabel Optik

Megapolitan
Masuk Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Sekda Muhamad Belum Izin Airin

Masuk Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Sekda Muhamad Belum Izin Airin

Megapolitan
Warga Swafoto di Lokasi Kebakaran di Kamal, Petugas Sibuk Padamkan Api

Warga Swafoto di Lokasi Kebakaran di Kamal, Petugas Sibuk Padamkan Api

Megapolitan
Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Megapolitan
Ratusan Mahasiswa Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR RI

Ratusan Mahasiswa Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR RI

Megapolitan
29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

Megapolitan
Didakwa Danai Senjata untuk Bunuh Penjabat, Siapakah Habil Marati?

Didakwa Danai Senjata untuk Bunuh Penjabat, Siapakah Habil Marati?

Megapolitan
Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Janjikan APBD 2020 Dibahas Oktober 2019

Pimpinan DPRD DKI Janjikan APBD 2020 Dibahas Oktober 2019

Megapolitan
Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X