Anies Terlalu Lama Tanpa Wagub dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan di Jakarta

Kompas.com - 18/07/2019, 09:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kukuhkan 166 petugas pendamping jemaah haji, balai kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019) Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kukuhkan 166 petugas pendamping jemaah haji, balai kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah 11 bulan memimpin Jakarta seorang diri.

Posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno sejak 10 Agustus 2018 hingga kini masih kosong.

Posisi itu tampaknya tidak akan terisi dalam waktu dekat. Sebab, proses pemilihan wagub yang berlangsung di DPRD DKI Jakarta bisa dikatakan jalan di tempat.

Itu artinya, Anies kemungkinan akan semakin lama memimpin Jakarta tanpa wakil gubernur.

Pemilihan wagub jalan di tempat

Panitia khusus (pansus) pemilihan wagub sebenarnya telah selesai membahas draf tata tertib (tatib) pemilihan wagub pada Selasa (9/7/2019) pekan lalu.

Draf tatib itu harus dibahas dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI Jakarta sebelum akhirnya disahkan dalam rapat paripurna.

Namun, rapimgab untuk membahas tatib itu belum juga terlaksana. Rapimgab itu terus batal dan diundur hingga tiga kali.

Baca juga: Anggota DPRD Kerap Absen, Rapimgab Pemilihan Wagub DKI Pun Molor Berkali-kali...

Rapimgab harusnya digelar pada Rabu (10/7/2019) pekan lalu. Namun, rapat itu diundur menjadi Senin (15/7/2019), karena banyak pimpinan fraksi DPRD yang tidak hadir.

Pada Senin lalu, rapimgab itu kembali diundur. Alasannya, anggota Dewan yang hadir tidak memenuhi syarat kuorum.

Rapat hanya dihadiri 17 anggota Dewan. Padahal, syarat kuorum untuk rapimgab minimal dihadiri 31 orang.

Rapimgab dijadwalkan kembali digelar pada Selasa (16/7/2019). Lagi-lagi, rapimgab itu diundur dengan alasan serupa. Rapat pada Selasa hanya dihadiri sembilan orang.

Proses pemilihan masih panjang

Jika rapimgab terealisasi pun, proses pemilihan wagub masih cukup panjang.

DPRD DKI harus mengesahkan tatib pemilihan wagub dalam rapat paripurna. Setelah itu, DPRD DKI membentuk panitia pemilihan (panlih) wagub DKI yang anggotanya berasal dari tiap fraksi.

Panlih kemudian memverifikasi kandidat cawagub DKI yang diajukan partai politik pengusung, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian, panlih menetapkan cawagub yang memenuhi syarat.

Baca juga: Dugaan Penyebab Molornya Pemilihan Wagub, dari Politik Uang hingga Skenario Lemahkan Pemerintahan Anies

Setelah itu, barulah DPRD DKI menggelar rapat paripurna pemilihan wagub pengganti Sandiaga.

Rapat paripurna pemilihan wagub juga baru bisa digelar jika jumlah anggota DPRD DKI yang hadir memenuhi syarat kuorum.

Kuorum dalam draf tatib pemilihan wagub DKI, yakni 50 persen+1 dari jumlah anggota DPRD DKI sebanyak 106 orang. Jadi, rapat dianggap kuorum jika dihadiri minimal 54 anggota.

Pemilihan wagub kemungkinan diundur

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyatakan, ada kemungkinan rapat paripurna pemilihan wagub DKI akan mundur.

Sebab, rapimgab untuk membahas tatib pemilihan wagub beberapa kali batal. Hal ini akan berdampak pada jadwal rapat paripurna yang sedianya akan digelar pada 22 Juli ini.

"Kemungkinan besar mundur. Itu sekwan (sekretaris dewan) yang ngatur jadwalnya, koordinasi antar-rapat," kata Taufik, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Rapat Batal Terus, Pemilihan Wagub DKI Kemungkinan Besar Diundur

Pemerintahan Anies pincang

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, pemerintahan Anies tanpa sosok wakil gubernur tampak pincang. Banyak kebijakan dan program pemerintah yang tidak berjalan.

"Yang dulu sudah bagus, sekarang enggak tergarap. Lihat Waduk Pluit, lihat kebersihan, banyak yang enggak jalan," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/7/2019).

Agus menyampaikan, DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berbeda dengan provinsi lain. Dia menyebut pekerjaan pemimpin Ibu Kota lebih banyak dan lebih berat. Karena itu, peran wakil gubernur DKI Jakarta sangat vital.

"Kan berbagi tugas, (gubernur) tidak bisa semuanya. Namanya daerah khusus, itu kan karena berat, makanya peran wagub itu harus kencang, pembagian tugasnya, siapa mikir apa," ujarnya.

Baca juga: Pengamat: Tanpa Wagub, Anies Pincang Jalankan Pemerintahan DKI

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjambret di Pecenongan Babak Belur Dihakimi Warga

Penjambret di Pecenongan Babak Belur Dihakimi Warga

Megapolitan
Aksi Vandalisme Terjadi di Depan Gedung DPR RI Saat Demo Berlangsung

Aksi Vandalisme Terjadi di Depan Gedung DPR RI Saat Demo Berlangsung

Megapolitan
Pantau Kejahatan dan Lalu Lintas, Polres Tangsel Bangun ICC

Pantau Kejahatan dan Lalu Lintas, Polres Tangsel Bangun ICC

Megapolitan
Karyawan Sarinah Hanya Bantu Beri Air, Kuasa Hukum Anggap Vonis 4 Bulan Keliru

Karyawan Sarinah Hanya Bantu Beri Air, Kuasa Hukum Anggap Vonis 4 Bulan Keliru

Megapolitan
Industri Arang di Cilincing dari Ancaman Kesehatan sampai Penutupan Pabrik

Industri Arang di Cilincing dari Ancaman Kesehatan sampai Penutupan Pabrik

Megapolitan
YLKI Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pemotongan Kabel Optik

YLKI Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pemotongan Kabel Optik

Megapolitan
Masuk Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Sekda Muhamad Belum Izin Airin

Masuk Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Sekda Muhamad Belum Izin Airin

Megapolitan
Warga Swafoto di Lokasi Kebakaran di Kamal, Petugas Sibuk Padamkan Api

Warga Swafoto di Lokasi Kebakaran di Kamal, Petugas Sibuk Padamkan Api

Megapolitan
Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Megapolitan
Ratusan Mahasiswa Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR RI

Ratusan Mahasiswa Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR RI

Megapolitan
29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

Megapolitan
Didakwa Danai Senjata untuk Bunuh Penjabat, Siapakah Habil Marati?

Didakwa Danai Senjata untuk Bunuh Penjabat, Siapakah Habil Marati?

Megapolitan
Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Janjikan APBD 2020 Dibahas Oktober 2019

Pimpinan DPRD DKI Janjikan APBD 2020 Dibahas Oktober 2019

Megapolitan
Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X