Walhi: DKI Harus Kendalikan Sumber Pencemar dan Perbanyak RTH untuk Atasi Polusi Udara

Kompas.com - 23/07/2019, 16:35 WIB
Suasana gedung bertingkat yang terlihat samar karena kabut polusi di Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019). Kualitas udara di DKI Jakarta memburuk pada tahun ini dibandingkan tahun 2018. Prediksi ini berdasarkan pengukuran PM 2,5 atau partikel halus di udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (mikrometer). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana gedung bertingkat yang terlihat samar karena kabut polusi di Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019). Kualitas udara di DKI Jakarta memburuk pada tahun ini dibandingkan tahun 2018. Prediksi ini berdasarkan pengukuran PM 2,5 atau partikel halus di udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mengendalikan sumber pencemar untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

"Yang harus dilakukan pemerintah, bagaimana menyusun rencana dalam pengendalian pencemaran udara Jakarta, bagaimana membatasi sumber-sumber pencemarnya, bagaimana mengevaluasi dan memantau rutin sumber-sumber pencemar," kata Tubagus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/7/2019).

Tubagus menyampaikan, salah satu sumber pencemaran udara yakni kegiatan industri. Karena itu, Pemprov DKI harus memantau kegiatan industri secara rutin. Industri yang melanggar kebijakan harus diberi sanksi.

Baca juga: 3 Fakta Lidah Mertua yang Jadi Proyek Pemprov DKI Atasi Polusi Udara

Pemprov DKI Jakarta juga harus membuat kebijakan untuk mengendalikan pencemaran udara.

Selain Pemprov DKI Jakarta, lanjut Tubagus, pemerintah pusat juga mesti mengubah kebijakan untuk mengendalikan pencemaran udara. Salah satunya dengan mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

"Industrinya harus ditekan oleh pemerintah untuk misalnya tidak lagi menggunakan bahan dasar atau energi yang akan mencemari lingkungan. Untuk energi listrik, tidak menggunakan batu bara, tapi beralih ke energi terbarukan, energi matahari," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain mengendalikan sumber pencemaran udara, Tubagus menyebut Pemprov DKI juga mesti memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH). Walhi menilai, RTH di Jakarta masih sangat kurang.

"Harusnya solusi pemerintah ya (membangun) RTH yang lebih besar. Tidak hanya untuk mengatasi (pencemaran udara), tapi ekosistem Jakarta tetap butuh RTH," ucap Tubagus.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Bagikan Tanaman Lidah Mertua untuk Tekan Polusi Udara

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menyatakan akan membagikan tanaman lidah mertua secara gratis kepada warga mulai Agustus mendatang. Tujuannya untuk mengurangi polusi udara.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pembagian tanaman lidah mertua bukan satu-satunya solusi yang dilakukan Pemprov DKI untuk menekan pencemaran udara Jakarta.

Beberapa waktu lalu, Anies menyebut sejumlah cara untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta, seperti mewajibkan uji emisi untuk seluruh kendaraan di Jakarta mulai 2020, mewajibkan bengkel dan SPBU memiliki alat uji emisi, melarang penggunaan mesin diesel, mengganti bus berpolusi tinggi, hingga memperbanyak alat ukur kualitas udara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PT INKA: Tabrakan LRT Terindikasi Masinis Tak Kurangi Kecepatan Kereta

PT INKA: Tabrakan LRT Terindikasi Masinis Tak Kurangi Kecepatan Kereta

Megapolitan
Duit Rp 379 M Per Tahun dari Pemprov DKI Digunakan untuk Uang Bau hingga Infrastruktur di Bekasi

Duit Rp 379 M Per Tahun dari Pemprov DKI Digunakan untuk Uang Bau hingga Infrastruktur di Bekasi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Lanjutkan Kerja Sama Pengelolaan TPST Bantar Gebang dengan DKI hingga 2026

Pemkot Bekasi Lanjutkan Kerja Sama Pengelolaan TPST Bantar Gebang dengan DKI hingga 2026

Megapolitan
Merasa Tertipu Investasi Crypto hingga Rp 325 Juta, Seorang Wanita di Bekasi Lapor Polisi

Merasa Tertipu Investasi Crypto hingga Rp 325 Juta, Seorang Wanita di Bekasi Lapor Polisi

Megapolitan
Pegawai Curi 46 Ton Ikan Dori dan Cumi, Kerugian Perusahaan Capai Rp 3,6 Miliar

Pegawai Curi 46 Ton Ikan Dori dan Cumi, Kerugian Perusahaan Capai Rp 3,6 Miliar

Megapolitan
Polisi Tahan Pelaku Eksibisionis di Dekat Stasiun Sudirman

Polisi Tahan Pelaku Eksibisionis di Dekat Stasiun Sudirman

Megapolitan
Polisi Tangkap Pegawai Perusahaan yang Gelapkan 46 Ton Ikan Dori dan Cumi di Penjaringan

Polisi Tangkap Pegawai Perusahaan yang Gelapkan 46 Ton Ikan Dori dan Cumi di Penjaringan

Megapolitan
Pakai NIK Saat Pesan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Berlaku 26 Oktober, Simak Aturannya

Pakai NIK Saat Pesan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Berlaku 26 Oktober, Simak Aturannya

Megapolitan
Warga Koja Mual dan Muntah Usai Makan Nasi Kotak Berlogo Parpol

Warga Koja Mual dan Muntah Usai Makan Nasi Kotak Berlogo Parpol

Megapolitan
Tawuran di Mangga Besar Disiarkan Live di Instagram demi Raup Untung

Tawuran di Mangga Besar Disiarkan Live di Instagram demi Raup Untung

Megapolitan
Kecelakaan Maut di MT Haryono, PT Transjakarta Minta Maaf dan Belasungkawa

Kecelakaan Maut di MT Haryono, PT Transjakarta Minta Maaf dan Belasungkawa

Megapolitan
Keluhan Pungli di SDN Jurumudi Baru, Uang Perpisahan Kepala Sekolah hingga LKS

Keluhan Pungli di SDN Jurumudi Baru, Uang Perpisahan Kepala Sekolah hingga LKS

Megapolitan
DKI Jakarta Akan Terapkan Tilang untuk Kendaraan yang Tak Lakukan Uji Emisi

DKI Jakarta Akan Terapkan Tilang untuk Kendaraan yang Tak Lakukan Uji Emisi

Megapolitan
23 Warga Koja Keracunan Nasi Kotak dari Parpol, Ketua RW Sebut Tak Ada Koordinasi

23 Warga Koja Keracunan Nasi Kotak dari Parpol, Ketua RW Sebut Tak Ada Koordinasi

Megapolitan
Ganjil Genap di Jakarta Diperluas Lagi, Ini Daftar 13 Ruas Jalan yang Diberlakukan Sistem Tersebut

Ganjil Genap di Jakarta Diperluas Lagi, Ini Daftar 13 Ruas Jalan yang Diberlakukan Sistem Tersebut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.