Walhi: DKI Harus Kendalikan Sumber Pencemar dan Perbanyak RTH untuk Atasi Polusi Udara

Kompas.com - 23/07/2019, 16:35 WIB
Suasana gedung bertingkat yang terlihat samar karena kabut polusi di Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019). Kualitas udara di DKI Jakarta memburuk pada tahun ini dibandingkan tahun 2018. Prediksi ini berdasarkan pengukuran PM 2,5 atau partikel halus di udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (mikrometer). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana gedung bertingkat yang terlihat samar karena kabut polusi di Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019). Kualitas udara di DKI Jakarta memburuk pada tahun ini dibandingkan tahun 2018. Prediksi ini berdasarkan pengukuran PM 2,5 atau partikel halus di udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mengendalikan sumber pencemar untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

"Yang harus dilakukan pemerintah, bagaimana menyusun rencana dalam pengendalian pencemaran udara Jakarta, bagaimana membatasi sumber-sumber pencemarnya, bagaimana mengevaluasi dan memantau rutin sumber-sumber pencemar," kata Tubagus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/7/2019).

Tubagus menyampaikan, salah satu sumber pencemaran udara yakni kegiatan industri. Karena itu, Pemprov DKI harus memantau kegiatan industri secara rutin. Industri yang melanggar kebijakan harus diberi sanksi.

Baca juga: 3 Fakta Lidah Mertua yang Jadi Proyek Pemprov DKI Atasi Polusi Udara

Pemprov DKI Jakarta juga harus membuat kebijakan untuk mengendalikan pencemaran udara.

Selain Pemprov DKI Jakarta, lanjut Tubagus, pemerintah pusat juga mesti mengubah kebijakan untuk mengendalikan pencemaran udara. Salah satunya dengan mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

"Industrinya harus ditekan oleh pemerintah untuk misalnya tidak lagi menggunakan bahan dasar atau energi yang akan mencemari lingkungan. Untuk energi listrik, tidak menggunakan batu bara, tapi beralih ke energi terbarukan, energi matahari," kata dia.

Selain mengendalikan sumber pencemaran udara, Tubagus menyebut Pemprov DKI juga mesti memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH). Walhi menilai, RTH di Jakarta masih sangat kurang.

"Harusnya solusi pemerintah ya (membangun) RTH yang lebih besar. Tidak hanya untuk mengatasi (pencemaran udara), tapi ekosistem Jakarta tetap butuh RTH," ucap Tubagus.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Bagikan Tanaman Lidah Mertua untuk Tekan Polusi Udara

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menyatakan akan membagikan tanaman lidah mertua secara gratis kepada warga mulai Agustus mendatang. Tujuannya untuk mengurangi polusi udara.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pembagian tanaman lidah mertua bukan satu-satunya solusi yang dilakukan Pemprov DKI untuk menekan pencemaran udara Jakarta.

Beberapa waktu lalu, Anies menyebut sejumlah cara untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta, seperti mewajibkan uji emisi untuk seluruh kendaraan di Jakarta mulai 2020, mewajibkan bengkel dan SPBU memiliki alat uji emisi, melarang penggunaan mesin diesel, mengganti bus berpolusi tinggi, hingga memperbanyak alat ukur kualitas udara.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Megapolitan
Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Megapolitan
Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Megapolitan
Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Megapolitan
Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Megapolitan
Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Megapolitan
RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Megapolitan
Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Megapolitan
Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Megapolitan
Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Megapolitan
RAPBD 2020 Diunggah ke Situs Bappeda, Penyusunan Anggaran DKI Diklaim Transparan

RAPBD 2020 Diunggah ke Situs Bappeda, Penyusunan Anggaran DKI Diklaim Transparan

Megapolitan
Kamera Bodi Petugas PJR Dilengkapi Tombol Darurat

Kamera Bodi Petugas PJR Dilengkapi Tombol Darurat

Megapolitan
Kembali Jabat Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Fokus Masalah Permukiman Kumuh hingga MRT dan LRT

Kembali Jabat Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Fokus Masalah Permukiman Kumuh hingga MRT dan LRT

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X