Tolak Ganti Rugi Korban Salah Tangkap, Kemenkeu Sebut Pengamen Dilarang di Jakarta

Kompas.com - 23/07/2019, 18:50 WIB
Sidang praperadilan kasus salah tangkap empat pengamen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019) KOMPAS.com - Walda MarisonSidang praperadilan kasus salah tangkap empat pengamen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) menyebut profesi pengamen dilarang di Jakarta. Pernyataan tersebut mengacu dalam peraturan daerah (Perda) DKI Jakarta yang melarang adanya pengamen di Ibu Kota.

Hal itu disampaikan perwakilan Kemenkeu saat membacakan poin termohon dalam praperadilan kasus tuntuan ganti rugi empat pengamen Cipulir korban salah tangkap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

"Profesi para pemohon sebagai pengamen secara tegas dan jelas tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dilaksanakan atau dikerjakan di wilayah DKI Jakarta. Bahkan, bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta," ujar perwakilan Kementerian Keuangan, Daryono.


Baca juga: Kementerian Keuangan Nilai Pengamen Korban Salah Tangkap Tidak Pantas Dapat Ganti Rugi

Alasan itu menjadi dasar pihak Kemenkeu untuk menolak permintaan ganti rugi yang dilayangkan Fikri Pribadi dan tiga pengamen lainya sebagai korban salah tangkap Polda Metro Jaya.

Salah satu permintaan yang dilayangkan pihak pengamen, yakni ganti rugi sebesar Rp 139.500.000 terhadap setiap pengamen karena mereka telah dipenjara selama tiga tahun.

"Bahwa ganti rugi  yang dimohonkan oleh para pemohon didasarkan atas hasil profesi yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan (Peraturan Daerah Khsusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum), maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi para pemohon ditolak hakim," ucap dia.

Sebelumnya, kuasa hukum Oky Wiratama Siagian dari LBH Jakarta, tengah memperjuangkan nasib empat pengamen yang jadi korban salah tangkap pihak kepolisian.

Baca juga: Kuasa Hukum Empat Pengamen Salah Tangkap Sebut Kliennya Layak Dapat Ganti Rugi

Polisi menangkap mereka karena diduga melakukan pembunuhan di Cipulir pada tahun 2013 lalu. Akibatnya, mereka dihukum selama tiga tahun untuk perbuatan yang tidak pernah dilakukan.

Oky menuntut Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI  untuk mengakui perbuatannya karena telah salah memidanakan orang. Sementara Kementerian Keuangan dituntut untuk mengganti rugi terhadap keempat pengamen tersebut.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Karena Korsleting Listrik, Lima Rumah di Ulujami Dilalap Api

Karena Korsleting Listrik, Lima Rumah di Ulujami Dilalap Api

Megapolitan
Kivlan Zen Berikan Bunga kepada Wiranto Sebagai Tanda Persaudaraan

Kivlan Zen Berikan Bunga kepada Wiranto Sebagai Tanda Persaudaraan

Megapolitan
Ahok Yakin Transjakarta Sudah Tahu Cara Atasi Problem Bus Zhong Tong

Ahok Yakin Transjakarta Sudah Tahu Cara Atasi Problem Bus Zhong Tong

Megapolitan
Ini Kata Ahok soal Bus Zhong Tong yang Dulu Dia Soroti Kini Beroperasi Kembali

Ini Kata Ahok soal Bus Zhong Tong yang Dulu Dia Soroti Kini Beroperasi Kembali

Megapolitan
TPU Pondok Ranggon Kekurangan SDM untuk Pelayanan

TPU Pondok Ranggon Kekurangan SDM untuk Pelayanan

Megapolitan
Krisis Makam, TPU Pondok Ranggon Overload Pada Januari 2020

Krisis Makam, TPU Pondok Ranggon Overload Pada Januari 2020

Megapolitan
Nunung Akan Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Hari Ini

Nunung Akan Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Hari Ini

Megapolitan
Fraksi PAN Kritik Sanitasi Air di Jakarta Pada 2 Tahun Kepemimpinan Anies

Fraksi PAN Kritik Sanitasi Air di Jakarta Pada 2 Tahun Kepemimpinan Anies

Megapolitan
12 Klaim Keberhasilan Anies Selama 2 Tahun Pimpin Jakarta

12 Klaim Keberhasilan Anies Selama 2 Tahun Pimpin Jakarta

Megapolitan
Ketika Wiranto dan Kivlan Zen Disatukan Nasib, Berseteru dan Bersimpati di RSPAD

Ketika Wiranto dan Kivlan Zen Disatukan Nasib, Berseteru dan Bersimpati di RSPAD

Megapolitan
Catatan Fraksi PDI-P di 2 Tahun Kepemimpinan Anies, dari Penanganan Banjir hingga Rumah DP 0 Rupiah

Catatan Fraksi PDI-P di 2 Tahun Kepemimpinan Anies, dari Penanganan Banjir hingga Rumah DP 0 Rupiah

Megapolitan
Anies Klaim Tingkat Kemacetan Jakarta pada 2018 Menurun dibandingkan 2017

Anies Klaim Tingkat Kemacetan Jakarta pada 2018 Menurun dibandingkan 2017

Megapolitan
Evaluasi 2 Tahun Anies Jadi Gubernur, PKS Sebut Realisasi Rumah DP 0 Lambat

Evaluasi 2 Tahun Anies Jadi Gubernur, PKS Sebut Realisasi Rumah DP 0 Lambat

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Tanah Abang-Bogor Merupakan PHL Pemkot Jakarta Barat

Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Tanah Abang-Bogor Merupakan PHL Pemkot Jakarta Barat

Megapolitan
Regulasi Sudah Dipermudah, Pemerintah Harap Banyak Kapal Pesiar Asing Masuk Indonesia

Regulasi Sudah Dipermudah, Pemerintah Harap Banyak Kapal Pesiar Asing Masuk Indonesia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X