Tolak Ganti Rugi Korban Salah Tangkap, Kemenkeu Sebut Pengamen Dilarang di Jakarta

Kompas.com - 23/07/2019, 18:50 WIB
Sidang praperadilan kasus salah tangkap empat pengamen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019)KOMPAS.com - Walda Marison Sidang praperadilan kasus salah tangkap empat pengamen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) menyebut profesi pengamen dilarang di Jakarta. Pernyataan tersebut mengacu dalam peraturan daerah (Perda) DKI Jakarta yang melarang adanya pengamen di Ibu Kota.

Hal itu disampaikan perwakilan Kemenkeu saat membacakan poin termohon dalam praperadilan kasus tuntuan ganti rugi empat pengamen Cipulir korban salah tangkap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

"Profesi para pemohon sebagai pengamen secara tegas dan jelas tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dilaksanakan atau dikerjakan di wilayah DKI Jakarta. Bahkan, bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta," ujar perwakilan Kementerian Keuangan, Daryono.


Baca juga: Kementerian Keuangan Nilai Pengamen Korban Salah Tangkap Tidak Pantas Dapat Ganti Rugi

Alasan itu menjadi dasar pihak Kemenkeu untuk menolak permintaan ganti rugi yang dilayangkan Fikri Pribadi dan tiga pengamen lainya sebagai korban salah tangkap Polda Metro Jaya.

Salah satu permintaan yang dilayangkan pihak pengamen, yakni ganti rugi sebesar Rp 139.500.000 terhadap setiap pengamen karena mereka telah dipenjara selama tiga tahun.

"Bahwa ganti rugi  yang dimohonkan oleh para pemohon didasarkan atas hasil profesi yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan (Peraturan Daerah Khsusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum), maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi para pemohon ditolak hakim," ucap dia.

Sebelumnya, kuasa hukum Oky Wiratama Siagian dari LBH Jakarta, tengah memperjuangkan nasib empat pengamen yang jadi korban salah tangkap pihak kepolisian.

Baca juga: Kuasa Hukum Empat Pengamen Salah Tangkap Sebut Kliennya Layak Dapat Ganti Rugi

Polisi menangkap mereka karena diduga melakukan pembunuhan di Cipulir pada tahun 2013 lalu. Akibatnya, mereka dihukum selama tiga tahun untuk perbuatan yang tidak pernah dilakukan.

Oky menuntut Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI  untuk mengakui perbuatannya karena telah salah memidanakan orang. Sementara Kementerian Keuangan dituntut untuk mengganti rugi terhadap keempat pengamen tersebut.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

Megapolitan
Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Megapolitan
Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Megapolitan
Walikota Tangerang: Ambulans Tak Kurang, SOP Perlu Diubah agar Warga Terlayani

Walikota Tangerang: Ambulans Tak Kurang, SOP Perlu Diubah agar Warga Terlayani

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019 - 2024 Dilantik Hari Ini

Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019 - 2024 Dilantik Hari Ini

Megapolitan
Material Instalasi Gabion di Bundaran HI dari Batu Gamping

Material Instalasi Gabion di Bundaran HI dari Batu Gamping

Megapolitan
BMKG: Jakarta Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta Berawan Hari Ini

Megapolitan
Jenazah Digendong di Tangerang, Wali Kota Instruksikan Ubah SOP Penggunaan Ambulans

Jenazah Digendong di Tangerang, Wali Kota Instruksikan Ubah SOP Penggunaan Ambulans

Megapolitan
Kadishut DKI Bantah Gabion di Bundaran HI Berbahan Dasar Batu Karang

Kadishut DKI Bantah Gabion di Bundaran HI Berbahan Dasar Batu Karang

Megapolitan
Tak Hanya di DKI, Grace Natalie Sebut Seluruh Legislator dari PSI Tolak Pin Emas

Tak Hanya di DKI, Grace Natalie Sebut Seluruh Legislator dari PSI Tolak Pin Emas

Megapolitan
Sejumlah Tiang Listrik di Tangerang Selatan Patah, Kabel Ultilitas Berserakan

Sejumlah Tiang Listrik di Tangerang Selatan Patah, Kabel Ultilitas Berserakan

Megapolitan
Paman yang Gendong Jenazah Keponakan Tak Salahkan Puskesmas Cikokol

Paman yang Gendong Jenazah Keponakan Tak Salahkan Puskesmas Cikokol

Megapolitan
Anggota DPRD DKI dari PSI Wajib Laporkan Aktifitas kepada Masyarakat

Anggota DPRD DKI dari PSI Wajib Laporkan Aktifitas kepada Masyarakat

Megapolitan
Viral, Pria Gendong Jenazah karena Ambulans Puskesmas Tak Bisa Dipakai, Begini Cerita Lengkapnya

Viral, Pria Gendong Jenazah karena Ambulans Puskesmas Tak Bisa Dipakai, Begini Cerita Lengkapnya

Megapolitan
Senjata yang Dipakai Perampok Toko Emas di Magetan Ternyata Pistol Mainan

Senjata yang Dipakai Perampok Toko Emas di Magetan Ternyata Pistol Mainan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X